Articles
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL)
Sanjiwani, Putri Kusuma;
Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL)
Sanjiwani, Putri Kusuma;
Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat STP Nusa Dua Bali
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL)
Sanjiwani, Putri Kusuma;
Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
Revitalisasi Dalam Fluktuasi Kesenian Reog Ponorogo Menuju Icon Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo
Luh Putu Kerti Pujani
Mudra Jurnal Seni Budaya Vol 24 No 1 (2009): Januari
Publisher : Institut Seni Indonesia Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.451 KB)
|
DOI: 10.31091/mudra.v24i1.1552
The art performance know as Reog Ponorogo is based on folklore which is certainty believed by Ponorogo Community. Reog Ponorogo consists of historical/ancestral values which are represented through specific symbols in that art performance. In it’s development Reog Ponorogo has diachronic side, fluctuated between growth and fall, well described as alienated and marginalized. Those situations were caused by domination of colonial government and political movement. The turning point was made by ingenuity of traditional Muslim student that performed “gajah-gajahan” art performance which similar to act of Reog in the period of the second fall phase caused by domination of colonial regime. Nowadays, the intensity of revitalization, contruction, reproduction is conducated by preserving the dance on village community level and also revotalization action formally by The Ponorogo regency. Thus, Reog is reproduced to achieve a distinctive existence and becomes an icon of Ponorogo area.
MERANCANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEROBOKAN DENPASAR SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
P. Kusumasanjiwani;
I G.A.O. Mahagangga;
L.P.K. Pujani;
I P. Anom;
S. Nugroho
Buletin Udayana Mengabdi Vol 16 No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.161 KB)
Tujuan pengabdian adalah meminimalkan tindak kriminalitas di Bali melalui sistem pembinaan pemasyarakatan yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga narapidana setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Kerobokan Denpasar menyadari kesalahannya serta tidak mengulanginya kembali dengan pendekatan kepariwisataan. Hal ini sangat penting karena jika tetap dibiarkan setiap tahunnya akan terus “lahir” penjahat-penjahat baru dengan modus dan variasi kriminalitas yang baru pula (school of crime). Metode pengabdian yang digunakan adalah melalui dialog-sosialisasi terfokus sehingga hasil-hasil penelitian tentang Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebelumnya dapat dikenal dan dipahami oleh pemegang kebijakan beserta staf di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar. Hasil Pengabdian adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar mulai mengetahui peran dan hubungan pembinaan kepada narapidana dengan kepariwisataan di Bali. Hanya saja masih sulit dirasakan untuk merealisasikannya karena Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar bagian dari sistem besar dari Kementerian Hukum dan Ham RI. Sehingga memerlukan payung hukum dan perintah dari pusat untuk pelaksanaan program baru seperti pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebagai daya tarik wisata.
WANPRESTASI PERJANJIAN PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI OLEH WISATAWAN INDONESIA
Putri Kusuma Sanjiwani;
Ni Luh Kerti Pujani
Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol 7 No 1 (2019): Jurnal IPTA (July 2019)
Publisher : Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2559.547 KB)
|
DOI: 10.24843/IPTA.2019.v07.i01.p10
The development of tourism, supported by a breakthrough in the development of industry 4.0, has brought great changes to people in all parts of the world.Tourism is a secondary need for millennial today. They have different motivations individually towards the destination they dream of. People who buy overseas travel packages in travel agents have an escape mode by separating themselves from the tour group at certain destinations.The writing method used in this study is empirical legal research methods supported by primary and secondary data with data collection techniques carried out by observation, interviews, and literature studies.The form of default carried out by Indonesian tourists is classified as doing something in an agreement that is prohibited/ cannot be done.Defaults are made by tourists who will separate themselves from the group and disappear during the tour.They do not return to the hotel or appear within 24 hours so they can be declared lost and reported missing.This activity can broaden the image of the Unitary State of Indonesia in general and the image of travel agents in particular.There needs to be coordination between the community, the government and businessmen of travel agents in suppressing the practices or activities of illegal immigrants.
A MODEL OF COMMUNITY-BASED RURAL TOURISM PRODUCTS DEVELOPMENT
I Made Adikampana;
I Nyoman Sunarta;
Ni Luh Kerti Pujani
Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol 7 No 1 (2019): Jurnal IPTA (July 2019)
Publisher : Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.539 KB)
|
DOI: 10.24843/IPTA.2019.v07.i01.p11
The local community always took for granted the establishment of a tourist village as a rural tourism product. Likewise prevailed in Pinge Tourism Village, Tabanan Regency, Bali. In the context of developing rural tourism products in the Pinge Tourism Village, the participation of local communities is required to ensure the sustainability of tourism in rural areas. This paper aims to build a model for developing local community-based rural tourism products in Pinge Tourism Village. Community-based tourism (CBT) approaches are used to formulate models for rural tourism product development. The required data is collected through observation and interviews and then analyzed descriptively. The results of the analysis indicate local community-based rural tourism products are tourist pull factors in rural areas in the form of environmental characteristics and the practice of rural communities. The uniqueness of rural character and rural community routines are tourism capital posses by local communities. In addition to physical and socio-cultural uniqueness, rural tourism products are also determined by conformity with the target market. The existence of this rural tourism product model can increase local community participation in decision making and sharing of tourism benefits.
Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa
I Made Adikampana;
Luh Putu Kerti Pujani;
Saptono Nugroho
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 8 No 1 (2018): MODAL BUDAYA PARIWISATA BALI
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.511 KB)
|
DOI: 10.24843/JKB.2018.v08.i01.p04
This article examines the local community participation in the Candidasa tourism area, Karangasem, Bali. The objectives are to identify the capital exchange practice of local communities with the tourism industry and then determine the type of local communities’ participation in the development of Candidasa tourism area. The community based tourism approach adopted to understand the phenomenon of local community participation. Based on observations and interviews can be addressed that the communities surrounding the Candidasa relatively have an exhaustive capital. However, the comprehensiveness of such capital is not accompanied by the proper capital exchange strategies by indigenous village institution as a representation of local communities. The local communities only get relief materials from tourism as a result of the capital exchange. Accordance with the practice of capital exchange, it can be said that this type of local community participation is included in the participation for material incentives. This type of community participation is still relatively limited, so it necessary to improve the their involvement into tourism development in Candidasa.
Pola Relasi Antara Komunitas Ashram dengan Wisatawan di Ashram Ratu Bagus sebagai Daya Tarik Wisata
Chris Janitra William;
Luh Putu Kerti Pujani
JURNAL DESTINASI PARIWISATA Vol 8 No 2 (2020): VOL 8, NO 2 (2020): (JULY-DECEMBER) JURNAL DESTINASI PARIWISATA
Publisher : Program Studi Sarjana Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JDEPAR.2020.v08.i02.p27
Ashram Ratu Bagus is spiritual tourist attraction located in Muncan Village, Karangasem Regency. Ashram Ratu Bagus has a spiritual teacher called Ratu Bagus and unqiue spiritual activity called Bio-Energy Meditation or Shaking Yoga difference them with other spiritual attraction. This study aims to research relationship pattern that being formed between ashram community and tourist in Ashram Ratu Bagus as tourist attraction. The research method used in this study is a qualitative and quantitative data types. Source of data that being used is primary and secondary data. Data collection techniques used are participation observation technique, unstructured interviews also document study. Informant determination using purposive sampling. Data analysis is descriptive qualitative analysis. The result of this research points out that the relationship pattern between ashram community and tourist in Ashram Ratu Bagus as tourist attraction occur because tourist want to relieve themselves, want to have serious recreation, find their trueself and interested to utilize their leisure time with spiritual education in ashram and interact with Ratu Bagus and ashram community. The relationship being formed between Ratu Bagus and tourist is teacher and student wheres Ratu Bagus as their spiritual teacher, and the relationship being formed with ashram community is familial bonds where they’re living together in same place and learning the depth of spirituality together. The relation that being formed in Ashram Ratu Bagus is a real example of potency can be created between community and tourist. Keyword: Relationship Pattern, Ashram Ratu Bagus, Tourist Attraction
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TENTANG OPERASIONAL HIBURAN MALAM GROUND ZERO DI LEGIAN, KUTA
I Putu Andrey Febri Astika;
Ni Luh Kerti Pujani
JURNAL DESTINASI PARIWISATA Vol 3 No 2 (2015): VOL 3, NO 2 (2015): (JULY - DECEMBER) JURNAL DESTINASI PARIWISATA
Publisher : Program Studi Sarjana Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.959 KB)
|
DOI: 10.24843/JDEPAR.2015.v03.i02.p04
ABSTRACT This research will discuss about the Badung Government Policy About Operation Nightlife Ground Zero in Legian, Kuta. This study seeks to describe the development of tourism in Badung regency, a description of the policies established by the Government of Badung regency which are mapped to the employers area nightclubs Ground Zero in Jalan Legian, Kuta. . Types and sources of data are qualitative and quantitative data as well as primary and secondary data. Data was collected by observation, in-depth interviews, and library research. Determination techniques and informers samples used in this study is the purposive sampling method of obtaining information or a complete and in-depth data. Data analysis techniques used in this study is qualitative research means research that produces descriptive data in the form of writing or speech, words, and behaviors that can be observed by the researchers. From the discussion of the research on "Badung Government Policy About Operation Nightlife Ground Zero in Legian, Kuta". Then get a conclusion that forms of abuses committed entrepreneurs Sky Garden because they were overwhelmed in managing and urge visitors that come to leave immediately due nightclubs operating hours had passed the limits set. Form of Badung regency government efforts in bridging the interests of public employers Kuta nightlife with the cooperation or involvement with Kuta Sector Police, Civil Service Police Unit Badung, Kuta village chief and the coordinating Bendesa Adat Kuta related violations and complaints from the public Kuta.