Articles
<![CDATA[ HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) ]]>
<![CDATA[Sanjiwani, Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Kerti Pujani, Luh Putu]]>
<![CDATA[ JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.]]>
<![CDATA[HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) ]]>
<![CDATA[Sanjiwani, Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Kerti Pujani, Luh Putu]]>
<![CDATA[ JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat STP Nusa Dua Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.]]>
<![CDATA[HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) ]]>
<![CDATA[Sanjiwani, Putri Kusuma]]>;
<![CDATA[Kerti Pujani, Luh Putu]]>
<![CDATA[ JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Dalam Fluktuasi Kesenian Reog Ponorogo Menuju Icon Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo ]]>
<![CDATA[Luh Putu Kerti Pujani]]>
<![CDATA[ Mudra Jurnal Seni Budaya Vol 24 No 1 (2009): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Seni Indonesia Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.451 KB)
|
DOI: 10.31091/mudra.v24i1.1552
<![CDATA[The art performance know as Reog Ponorogo is based on folklore which is certainty believed by Ponorogo Community. Reog Ponorogo consists of historical/ancestral values which are represented through specific symbols in that art performance. In it’s development Reog Ponorogo has diachronic side, fluctuated between growth and fall, well described as alienated and marginalized. Those situations were caused by domination of colonial government and political movement. The turning point was made by ingenuity of traditional Muslim student that performed “gajah-gajahan” art performance which similar to act of Reog in the period of the second fall phase caused by domination of colonial regime. Nowadays, the intensity of revitalization, contruction, reproduction is conducated by preserving the dance on village community level and also revotalization action formally by The Ponorogo regency. Thus, Reog is reproduced to achieve a distinctive existence and becomes an icon of Ponorogo area.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberantas Mafia Akomodasi Di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Putri Kusuma Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Luh Putu Kerti Pujani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 25 No 3 (2020): Jurnal Ilmiah Pariwisata ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30647/jip.v25i3.1349
<![CDATA[Term mafia is often heard in cases of international crimes involving money laundering businesses, selling drugs, human trafficking and others. Term mafia has entered into the tourism business in Bali Province. Mafia accommodation activities in Bali weaken the authority of Indonesia Republic with illegal activities. This research was conducted to find out how far practice of tourism accommodation mafia in Bali Province and authority of Provincial Government of Bali in eradicating the accommodation mafia in accordance with the division of government affairs both central, provincial and regional. The research method in this study uses the normative legal method, analyzing the problem based on rule of law, authority theory, tourism concept, tourism mafia concept and decentralization principle. Using legal analysis techniques and legal evaluation in determining the limitations of the authority of the Provincial Government in making policies. The results of this study indicate that the principle of freedom of contract is not a justification of the nominee agreement as the legal basis for accommodation mafia activities. There is a need to update regional regulations so that mafia activities can be ensnared by legal. Keywords: Mafia Tourism; International Crime; Tourism Law]]>
<![CDATA[Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali ]]>
<![CDATA[Putri Kusuma Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Luh Putu Kerti Pujani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 25 No 2 (2020): Jurnal ilmiah Pariwisata ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30647/jip.v25i2.1348
<![CDATA[Karangasem Regency has Mount Agung which is included in one of the active volcano clusters in Indonesia, so it has a significant disaster risk if it used as a tourist attraction. Desa Ban is one of the villages within the radius of the Gunung Agung Disaster Prone Area. Desa Ban must get different treatment if it is developed as a tourist attraction.This research was conducted to determine the form of Local Government policies in the development of tourism in the Volcano Disaster Prone Areas in Ban Village, Karangasem Regency.The research method in this study uses the empirical legal method in studying and looking at the law in terms of tourism. Analyze the problem based on authority theory, functional theory, policy concepts, agrotourism concepts and decentralization principle. Using legal analysis techniques and legal evaluation in Local Government policy making. The results of this study are the policy of developing agrotourism as an ideal tourism business that can be carried out in the volcano prone areas. This policy is related to the limitation of tourism activities to reduce the risk of volcano natural disasters so that the loss of the community or minimizing disaster victims can be reduced if the eruption occurs in an unexpected time.]]>
<![CDATA[MERANCANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEROBOKAN DENPASAR SEBAGAI DAYA TARIK WISATA ]]>
<![CDATA[P. Kusumasanjiwani]]>;
<![CDATA[I G.A.O. Mahagangga]]>;
<![CDATA[L.P.K. Pujani]]>;
<![CDATA[I P. Anom]]>;
<![CDATA[S. Nugroho]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 16 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.161 KB)
<![CDATA[Tujuan pengabdian adalah meminimalkan tindak kriminalitas di Bali melalui sistem pembinaan pemasyarakatan yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga narapidana setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Kerobokan Denpasar menyadari kesalahannya serta tidak mengulanginya kembali dengan pendekatan kepariwisataan. Hal ini sangat penting karena jika tetap dibiarkan setiap tahunnya akan terus “lahir” penjahat-penjahat baru dengan modus dan variasi kriminalitas yang baru pula (school of crime). Metode pengabdian yang digunakan adalah melalui dialog-sosialisasi terfokus sehingga hasil-hasil penelitian tentang Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebelumnya dapat dikenal dan dipahami oleh pemegang kebijakan beserta staf di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar. Hasil Pengabdian adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar mulai mengetahui peran dan hubungan pembinaan kepada narapidana dengan kepariwisataan di Bali. Hanya saja masih sulit dirasakan untuk merealisasikannya karena Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar bagian dari sistem besar dari Kementerian Hukum dan Ham RI. Sehingga memerlukan payung hukum dan perintah dari pusat untuk pelaksanaan program baru seperti pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebagai daya tarik wisata.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI PERJANJIAN PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI OLEH WISATAWAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Kusuma Sanjiwani]]>;
<![CDATA[Ni Luh Kerti Pujani]]>
<![CDATA[ Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol 7 No 1 (2019): Jurnal IPTA (July 2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2559.547 KB)
|
DOI: 10.24843/IPTA.2019.v07.i01.p10
<![CDATA[The development of tourism, supported by a breakthrough in the development of industry 4.0, has brought great changes to people in all parts of the world.Tourism is a secondary need for millennial today. They have different motivations individually towards the destination they dream of. People who buy overseas travel packages in travel agents have an escape mode by separating themselves from the tour group at certain destinations.The writing method used in this study is empirical legal research methods supported by primary and secondary data with data collection techniques carried out by observation, interviews, and literature studies.The form of default carried out by Indonesian tourists is classified as doing something in an agreement that is prohibited/ cannot be done.Defaults are made by tourists who will separate themselves from the group and disappear during the tour.They do not return to the hotel or appear within 24 hours so they can be declared lost and reported missing.This activity can broaden the image of the Unitary State of Indonesia in general and the image of travel agents in particular.There needs to be coordination between the community, the government and businessmen of travel agents in suppressing the practices or activities of illegal immigrants.]]>
<![CDATA[A MODEL OF COMMUNITY-BASED RURAL TOURISM PRODUCTS DEVELOPMENT ]]>
<![CDATA[I Made Adikampana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sunarta]]>;
<![CDATA[Ni Luh Kerti Pujani]]>
<![CDATA[ Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol 7 No 1 (2019): Jurnal IPTA (July 2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.539 KB)
|
DOI: 10.24843/IPTA.2019.v07.i01.p11
<![CDATA[The local community always took for granted the establishment of a tourist village as a rural tourism product. Likewise prevailed in Pinge Tourism Village, Tabanan Regency, Bali. In the context of developing rural tourism products in the Pinge Tourism Village, the participation of local communities is required to ensure the sustainability of tourism in rural areas. This paper aims to build a model for developing local community-based rural tourism products in Pinge Tourism Village. Community-based tourism (CBT) approaches are used to formulate models for rural tourism product development. The required data is collected through observation and interviews and then analyzed descriptively. The results of the analysis indicate local community-based rural tourism products are tourist pull factors in rural areas in the form of environmental characteristics and the practice of rural communities. The uniqueness of rural character and rural community routines are tourism capital posses by local communities. In addition to physical and socio-cultural uniqueness, rural tourism products are also determined by conformity with the target market. The existence of this rural tourism product model can increase local community participation in decision making and sharing of tourism benefits.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa ]]>
<![CDATA[I Made Adikampana]]>;
<![CDATA[Luh Putu Kerti Pujani]]>;
<![CDATA[Saptono Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 8 No 1 (2018): MODAL BUDAYA PARIWISATA BALI ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Kajian Bali Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.511 KB)
|
DOI: 10.24843/JKB.2018.v08.i01.p04
<![CDATA[This article examines the local community participation in the Candidasa tourism area, Karangasem, Bali. The objectives are to identify the capital exchange practice of local communities with the tourism industry and then determine the type of local communities’ participation in the development of Candidasa tourism area. The community based tourism approach adopted to understand the phenomenon of local community participation. Based on observations and interviews can be addressed that the communities surrounding the Candidasa relatively have an exhaustive capital. However, the comprehensiveness of such capital is not accompanied by the proper capital exchange strategies by indigenous village institution as a representation of local communities. The local communities only get relief materials from tourism as a result of the capital exchange. Accordance with the practice of capital exchange, it can be said that this type of local community participation is included in the participation for material incentives. This type of community participation is still relatively limited, so it necessary to improve the their involvement into tourism development in Candidasa.]]>
