Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)
Iksan Iksan
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua Iksan; Adnan; Khairunnisa
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.9

Abstract

Perkawinan sebagai sesuatu yang sacral bagi umat islam terkadang akan berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian ini pun dikemudian hari juga terkadang akan memunculkan masalah terutama siapa dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berkaitan dengan pemeliharaan anak. Dalam berbagai kasus ketika pasangan suami istri bercerai maka hak-hak anak terkadang diabaikan oleh kedua belah pihak baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoa mengangkat judul penelitian perlindungan anak pasca perceraian orang tua. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Dengan alat pengumpul datanya adalah dokumentasi/mengkaji dari aspek kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memnberikan nafkah kepada anak setelah bercerai, tentu bapaknya. Apabila bapak sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada Ibunya. Apabila ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang mengatur khususnya pasal 76A dan 76B. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.) Iksan; Adnan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.21

Abstract

Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pihak yang berperkara untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Namun terkadang, ada beberapa putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian pihak. Untuk itulah, peneliti mencoba menganalisis putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. terkait dengan perkara perceraian. Dalam analisis ini tentu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan akan penulis komparasikan dengan hukum syariat (pendapat para ulama) terkait dengan permasalahan yang dalam putusan tersebut. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis/Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau tulisan-tulisan yang relevan. Ada 4 hal yang menjadi materi gugatan rekonvensinya yaitu Nafkah Madiyah, nafkah Iddah, Nafkah Mut`ah dan harta bersama. Berdasarkan pada hasil analisis putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bima berkaitan dengan kasus gugatan perceraian konvensi/rekonvensi dengan Nomor Putusan 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. masih belum sesuai dengan ketentuan syariat islam.
PRAKTEK PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI KELURAHAN PENANAE KOTA BIMA Iksan Iksan; Syamsuddin Syamsuddin; Zuhrah Zuhrah
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol 6 No 1 (2022): April
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v6i1.792

Abstract

Dalam perspektif hukum islam, hukum waris merupakan hal yang sangat fundamental sebagai alat pemicu timbulnya konflik dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Kelurahan Pena yang terbesar muslim menjadi pusat penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pola pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan alat pengumpul datanya menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Penenae Pertama, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa islam telah mengatur pembagian harta warisan sebagaimana yang termuat dalam al Quran, hadits Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Untuk itu, agar tercipta pemahaman yang utuh terkait islam khususnya hukum mawar diperlukan adanya upaya yang serius dari para ahli hukum islam, baik melalui dakwah maupun seminar yang dilakukan oleh dosen maupun da`i di Muhammadiyah dalam rangka memberikan pemahaman terkait hukum mawaris. Kedua, perlunya sosialisasi kepada masyarakat kelurahan Penanae khususnya terkait peran Pengadilan yang tidak hanya mengurus masalah perceraian tetapi juga masalah pembagian harta warisan.
The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting) Syamsuddin Syamsuddin; Ridwan Ridwan; Iksan Iksan
Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v4i4.17951

Abstract

The witchcraft incident in Bima Regency has threatened the safety and security of human life, witchcraft has triggered people to take vigilante actions (Eigenrichting) as a counter reaction by means of destruction, persecution and even murder. This study aims to determine public perceptions related to witchcraft, and also to find out why witchcraft always results in mass vigilante action (Eigenrichting) so that prevention and resolution efforts can be formulated. This study uses empirical or sociological research, data collection is carried out by direct and structured interviews and through literature study, while drawing conclusions using inductive methods. The results showed, first; In the period 2016-2021, there were 53 cases of alleged witchcraft practices in Bima Regency, damaging the social order and disrupting community stability. The community considers witchcraft as a dangerous or evil act, because the motive and purpose of using witchcraft is to torture, and/or kill human souls; Second; The behavior of witchcraft has led to vigilante actions (Eigenrichting) in some people, this is due to the existence of a legal vacuum that has not regulated the act of witchcraft and how to solve it legally. The act of vigilantism (Eigenrichting) appears as a form of reaction that arises from the community due to their rights and comfort being disturbed, which action is manifested in the form of violence as an act of revenge against the perpetrators of witchcraft. The juridical conclusion that the terminology of witchcraft and vigilante acts (Eigenrichting) have not been specifically regulated in the current laws and regulations as prohibited acts and are threatened with punishment. As a suggestion that the terminology and elements of the criminal act of witchcraft in the current Criminal Code Bill need to be expanded further, as well as the system of proving the crime of witchcraft in the Indonesian criminal procedure law needs to obtain further, more complete arrangements.
Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Absori; Moh. Indra Bangsawan; Arief Budiono; Dewi Kusuma Diarti; Ikhsan; Natangsa Surbakti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 7 (2022): October 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i7.1491

Abstract

Munculnya kesadaran hukum seyogyanya didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum didasarkan pada indoktrinasi, keakraban, utilitas, dan identifikasi kelompok. Tujuan kegiatan ini untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masayarakat saat ini; dan mendeskripsikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen menunjukan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan perlindungan anak, sengketa pertanahan, pencemaran lingkungan, permasalaha waris, permasalahan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan Sekolah Advokasi yang dilakukan secara blended (Luring-Daring) sebagai wadah untuk menyiapkan advokat maupun paralegal dalam Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Sragen yang professional, berintegritas dan memiliki kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan social.
Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) Iksan; Aman Ma`arij; Adnan; Nasrullah; Ade Ermin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.75

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).
Tawaran Paradigma Pengembangan Perbankan Syariah Berbasis Hukum Profetik Iksan; Munir; Nasrullah; Khairunnisa
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tawaran paradigma dalam pengembangan perbankan syariah yang dinilai masih belum sepenuhnya bebas dari praktik riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menawarkan paradigma profetik dalam pengembangan perbankan syariah dengan dua pertimbangan pertama secara teologis pengembangan perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari alquran dan hadits bahkan dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung. Kedua, penyatuan pengelolan dan regulasi antara zakat dengan perbankan syariah menjadi alternatif dalam pengembangan perbankan syariah berbasis hukum profetik. Di mana dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber anggarannya sekaligus pihak perbankan dapat menjadi amil dalam pengumpulan data zakat Sedangkan perbankan syariah mengelola dana zakat dengan prinsip zakat produktif
Co-Authors Absori Absori Ade Ermin Adnan Aman Ma’arij Arief Budiono Dewi Kusuma Diarti Khairunnisa Khairunnisa Moh. Indra Bangsawan Munir Nasrullah Natangsa Surbakti Ridwan Syamsuddin