Garuda - Garba Rujukan Digital

Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia Syahrullah; Nasrullah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.14

Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan, seperti juga mempelajari sejarah pada umunya. Salah satu dari keuntungan terebut adalah pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Salah satu obyek kajian sejarah hukum, yang menarik perhatian adalah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (disingkat: PT) bagi Indonesia, merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi. Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam system dagang Indonesia

Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bima Munir Munir; Nasrullah Nasrullah; Sukirman Aziz; Adnan Adnan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.47

Pemerintah Kota Bima melakukan perombakan Kabinet tanggal 15 Mei 2019. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasi sebanyak 303 orang. Mutasi terbesar sepanjang sejarah Kota Bima, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan hambatan mutasi PNS di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menganut mutasi dengan system merit dan PP Nomor 11 Tahnu 2017 tentang Manajemen PNS. Penempatan pejabat tidak sesuai dengan keahliannya hal ini disebabkan kuat faktor politik untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keingin kepala daerah bukan karena kebutuhannya. Sistim tidak berdaya akibat kuatnya intervensi kepala daerah pada saat mutasi. Ketiga adalah Pejabat Pembina kepegawaian melakukan demosi kepada ASN Kota Bima yang tidak memiliki kesalahan secara yuridis formald dalam pelaksaan tugasnya. Hal ini justru bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di Kota Bima.

Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) Iksan; Aman Ma`arij; Adnan; Nasrullah; Ade Ermin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.75

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS OPERATORS FOR IRON SAND MINING CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE Didik Irawansah; Nasrullah; Kasmar
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.770

The purpose of this research is first to describe the arrangement of criminal liability for business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage; second, to describe the form of criminal responsibility of business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage. Empirical legal research methods (non-doctrinal), case and policy approaches, using data collection, documentation, observation, and interviews and integrating with literature review of legal documents relevant to the object under study, and analyzed descriptively. The results of the study show, First, legal arrangements for criminal acts of environmental pollution committed by business actors, can be seen in Article 98, Article 99, Article 100, Article 101, Article 104, Article 105, and Article 112 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment (UUPPLH) can be imposed on individuals, corporations, and authorized officials. Furthermore, accountability for criminal acts of environmental pollution as ultimum remedium is the last legal remedy where the goal is to punish the perpetrators in the form of imprisonment. In enforcing environmental criminal law through four stages namely investigation, prosecution, examination, and execution. In article 94 of the UUPPLH the investigators are Republic of Indonesia Police Officers and Civil Servant Officials, in article 96 evidence, the validity of evidence is witness testimony, expert testimony, letters, certain instructions, statements from the accused, as well as other evidence including evidence which is regulated in laws and regulations. Second, Forms of Corporate Criminal Liability Against Iron Sand Mining Activities Causing Environmental Damage. In the form of absolute liability (strict liability), however, based on Article 88 of the Law, absolute liability or (strict liability) is only limited to the obligation to pay compensation in the event of a civil lawsuit, on the other hand, criminal liability adhered to by the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management still adheres to the principle of error.

Tawaran Paradigma Pengembangan Perbankan Syariah Berbasis Hukum Profetik Iksan; Munir; Nasrullah; Khairunnisa
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.112

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tawaran paradigma dalam pengembangan perbankan syariah yang dinilai masih belum sepenuhnya bebas dari praktik riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menawarkan paradigma profetik dalam pengembangan perbankan syariah dengan dua pertimbangan pertama secara teologis pengembangan perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari alquran dan hadits bahkan dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung. Kedua, penyatuan pengelolan dan regulasi antara zakat dengan perbankan syariah menjadi alternatif dalam pengembangan perbankan syariah berbasis hukum profetik. Di mana dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber anggarannya sekaligus pihak perbankan dapat menjadi amil dalam pengumpulan data zakat Sedangkan perbankan syariah mengelola dana zakat dengan prinsip zakat produktif

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19 Didik Irawansah; Wardah Yuspin; Ridwan Ridwan; Nasrullah Nasrullah
SASI Vol 27, No 4 (2021): Volume 27 Nomor 4, Oktober - Desember 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i4.581

The growth of Fintech in Indonesia is very rapid, this condition is directly proportional to the legal problems that arise, the legal policy of regulation and protection of Fintech is still focused on the OJK, while the OJK still has many weaknesses in the implementation of supervision and protection of fintech activities, especially in the era of the covid pandemic. -19. The purpose of this study, first, by outlining the legal regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority regarding fintech in Indonesia by looking at the legal weaknesses so that it is important to establish the Fintech Law. second, the urgency of the establishment of a fintech law on fintech consumer protection in Indonesia. Meanwhile, the importance of this research is that it will explain the development of the fintech industry in Indonesia, especially during the Pandemic, where the fintech industry experienced significant development so that this is an idea to provide a clear legal framework for the fintech industry. The research method used is normative juridical using library data and observations of fintech developments through library studies. Research findings show that so far fintech in Indonesia has used regulations contained in the POJK and PBI as the basis for implementing fintech, although it is felt that the regulations issued by POJK and PBI have not been able to provide maximum legal protection for the implementation of the fintech industry. so it is necessary to establish a law in order to provide legal protection for the development of the fintech industry now and in the future.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search