Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Soegianto Soegianto
Unknown Affiliation
Humanities Earth & Planetary Sciences Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL PROTECTION FOR NOTARY Soegianto Soegianto
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v6i2.7897

Abstract

Notary is a profession that is authorized to make authentic deeds about all deeds, agreements and stipulations required by a general regulation or by the interested parties to be stated in an authentic deed, guarantee the certainty of the date, keep the deed and give the grosse, copies and quotations. Basing on the moral and ethical values of the Notary, carrying out the position of the Notary Public is a service to the community (client) independently and not taking sides in the field of notary, whose service is lived as a vocation based on the spirit of devotion to fellow human beings for the public interest and rooted in respect for dignity humans in general and notary dignity in general. In exercising its authority as a Public Official who makes an authentic deed, the Notary Public must uphold the Notary Ethics Code and be protected by Act Number 2 of 2014 amending the Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.
Perhitungan Kalkulasi Blowdown Pada Boiler Pipa Api PPSDM MIGAS Soegianto Soegianto
Swara Patra Vol 12 No 1 (2022): Swara Patra : Majalah Ilmiah PPSDM Migas
Publisher : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37525/sp/2022-1/325

Abstract

Proses pengolahan air pada operasi boiler merupakan salah satu hal yang harus benar – benar diperhatikan, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas uap air yang dihasikan. Apabila dalam air umpan yang diproduksi mengandung gas terlarut terutama oksigen akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada boiler. Sedangkan secara umum biaya terbesar dalam proses pengolahan air yang menimbulkan persoalan dalam penanganan pada peralatan penukar panas adalah terbentuknya kerak yang menempel pada permukaan logam. Kerak yang menempel pada boiler akan sangat merugikan karena dapat menyebabkan turunnya efisiensi boiler dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Kerak yang dihasilkan pada boiler dihasilkan dari tingginya jumlah padatan terlarut atau biasa disebut TDS (Total Dissolved Solid) yang berasal dari mineral yang terikut kedalam air umpan boiler. Pada proses pengolahan air umpan boiler di softener maupun demineralisasi dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan mineral agar tidak terikut masuk kedalam boiler, akan tetapi tidak semua mineral tersebut dapat dihilangkan sama sekali dan bahkan tidak jarang masih terikut masuk kedalam steam drum. Untuk mengurangi jumlah mineral yang masih terikut maka perlu dilakukan blow down secara rutin dengan mempertimbangkan kandungan TDS pada air boiler
Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nabila Setya Laksana; Zaenal Arifin; Ani Triwati; Soegianto Soegianto; Ahmad Samudra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.10093

Abstract

This study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author's economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik remake film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remake film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik remake film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.    
Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam Sengketa Penguasaan Objek oleh Debitur Arrol Vastie Prabamantya; Soegianto Soegianto
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5832

Abstract

This research discusses the legal protection of the winner of the mortgage execution auction in the dispute over the control of the object by the debtor, focusing on three problem formulations: the legal position of the auction winner, the form of legal protection available, and the role and responsibility of the judiciary in resolving the dispute. The method used is empiri juridical with an analytical descriptive approach, which examines legal norms and their implementation in practice. Data were obtained through literature study and analyzed qualitatively based on theory and applicable laws and regulations. The results showed that the winner of the auction has a legal position and is in good faith. legal position and good faith, but often face obstacles due to the physical control of the object by the debtor, which creates legal uncertainty. Legal protection provided by the state must be implementative, not only normative, through mechanisms such as execution, lawsuit, mediation, and compensation. The judiciary has an important role in enforcing and implementing the rights of the winner of the auction, so that justice and legal certainty can be achieved. auction winners, so that justice and legal certainty can be realized effectively.
KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBUBARAN ORMAS YANG TELAH DIBATALKAN STATUS HUKUMNYA Zulianto Zulianto; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto; Bambang Sadono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2868

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk   kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa   hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.    
REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bahrudin Mahmud; Muhammad Junaidi; Amri Panahatan Sihotang; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3368

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam upaya   pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.
Co-Authors Ahmad Samudra Amri P Sihotang Ani Triwati Arrol Vastie Prabamantya Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Junaidi, Muhammad Nabila Setya Laksana Zaenal Arifin Zulianto Zulianto