Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

URGENSI PENGATURAN HUKUM DALAM PRAKTEK MONOPOLI SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERETIKA (PERFECT COMPETITION) Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15814

Abstract

Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dimaksud dalam praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjual belikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sukoharjo) Alvin Amanda Putra; Herwin Sulistyowati; Bintara Sura Priambada
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 10: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpdsh.v2i10.6451

Abstract

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Skh Bahwa terdakwa I. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra. Kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan analisis penyusun, dakwaaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana
NGAWI RESORT POLICE EFFORTS IN OVERCOMING WILD RACING CRIME THAT DISTURBING TRAFFIC IN NGAWI DISTRICT Septian Bayu Triatmojo; Herwin Sulistyowati; Supriyono
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 03 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i03.19

Abstract

This study raises two issues, namely the legal aspects of illegal racing within the jurisdiction of the Ngawi resort police according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to find out the efforts of the Ngawi resort police in controlling illegal racing in Ngawi district. The legal aspects of illegal racing within the jurisdiction of the Ngawi resort police according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are regulated in several articles including Article 21 concerning vehicle speed, Article 115 concerning the prohibition of speeding, Article 229 concerning traffic accidents, Article 235 and Article 310 concerning traffic crimes. The existence of Law Number 22 of 2009 concerning road transport traffic has a crucial and strategic role in supporting the joint commitment to tackling illegal racing among the community because there have been several cases of illegal racing in Ngawi regency. Controlling wild racing in the district Ngawi was attempted by the police Ngawi in humanist ways. The first is Friday chat. Polres Ngawi in a proactive manner carry out Friday Chat which is provided container Polres Ngawi for listening and accommodating various societal complaints, mainly in a matter of wild racing information. Another effort is to carry out a patrol. Polres Ngawi also gives penalty ticket and withhold the wild racing participants’ vehicle. Polres Ngawi made the arrested participants do sports activities as punishment and also contacted their families to pick them up at a time according to the given instructions. The perpetrator of racing needs to more strictly supervise their children.
LEGAL PROTECTION OF UNDERAGE CHILDREN AS VICTIMS OF VIOLENT CRIMINAL ACTS Permana Ihtiar; Herwin Sulistyowati; Imam Alghozali Hide Wulakada
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 03 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i03.20

Abstract

This research aims to find out the legal protection for children as victims of violence according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection and to determine judges' considerations in imposing crimes on cases of violence against children in Decision Number 253/Pid. Sus / 2021 / PN Jap. The results of this study are cases of violence that caused death in Criminal Decision Number 253/ Pid. Sus /2021/PN Jap, so it can be seen that there is a denial of Article 26 paragraph 1 of the UUPA, that parents have a responsibility to their children to care for, care for, educate and protect children. The judge's considerations in imposing a sentence are divided into two matters, namely juridical concerns and non-juridical considerations. Juridical considerations are based first on the prosecution's indictment, testimony, witness statements, evidence, and articles in criminal law, namely Article 76C RI Law NO.35 of 2014 concerning Child Protection. While the non-juridical considerations are related to mitigating and aggravating circumstances, namely, the aggravating circumstances of the defendants are the defendants' actions resulting in the child's death and the defendant is the child's biological father (victim). Meanwhile, the mitigating circumstances were that the defendant admitted his actions and was polite in court. Suggestions in this study are that the central government, regional governments, and other state institutions related to child protection (KPAI) must carry out good supervision to carry out socialization regarding all provisions of laws and regulations relating to child protection. Repeated violence should be carried out viciously as an aggravating circumstance to sentence Rubenson to a maximum of 15 years in prison under the provisions of Article 80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning child protection.