Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Ketika Ruang Adat Dinegosiasikan: Politik Pemekaran Banjar Adat Tamblingan menjadi Desa Adat Tamblingan Sari, Ni Made Kartika; Adhinata, Bayu
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 14 No 1 (2026): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v14i1a4

Abstract

This study aims to analyze the political process underlying the splitting of the customary territory and the roles of customary actors involved in that process through the Actor-Network Theory (ANT) approach, by mapping the networks of both human and non-human actors and examining the political motives that underpin them. A qualitative research method was employed because it is considered the most appropriate approach for uncovering the deeper meanings embedded in the dynamics of customary politics and complex social interactions, while also enabling the researcher to understand social reality holistically from the perspectives of the actors involved. Data were collected through in-depth interviews with six informants, consisting of the initiator of customary territorial splitting, the former Chief of Munduk Customary Village, the Chair of Team 9 MADT, a representative of MDA Bali, and two community representatives involved in the territorial splitting process, including both supporters of and opponents to the splitting. The findings indicate that this process was shaped by the interests of various actors who drew upon customary legitimacy and ancestral history as sources of justification. Political motives such as material incentives, group solidarity, and an idealistic commitment to the preservation of customary institutions were clearly evident and constituted the primary drivers of the customary territorial splitting. From the perspective of ANT, the territorial splitting occurred through the formation of network consisting human actor (customary leaders, village officials, political elites, and community members) and non-human actor (decrees, historical narratives, and the sacred symbols of Tamblingan). These elements were interconnected in the construction of alliances and legitimacy. Tamblingan, with its spiritual significance, became a powerful symbol mobilized to garner support. Ultimately, the customary territory splitting succeeded not because of the dominance of a single actor, but because this network of interests mutually reinforced one another.
Pembinaan Remaja Anti Perundungan pada Siswa Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tabanan Bayu Adhinata; Yaya Sawitri
Community Service Journal (CSJ) Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.4.1.2021.124-133

Abstract

Kekerasan tentu merupakan salah satu bentuk dari agresi dan dapat terjadi dimana saja. Kekerasan umumnya berasal dari adanya konflik antara dua individu atau lebih dan antar kelompok dalam masyarakat. Salah satu fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan kekerasan terjadi di sekolah. Kekerasan di sekolah bisa terjadi ketika tidak ada penanganan yang efektif dalam bentuk manajemen konflik berbasis sekolah. Konflik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi melahirkan konflik terbuka dalam bentuk kekerasan. Konflik dan kekerasan yang terjadi di sekolah bisa antara siswa-siswa, siswa-guru, dan guru-guru yang menyebabkan situasi menjadi tidak kondusif untuk kegiatan belajar sehingga sekolah menjadi tempat yang tidak damai. Kegiatan ini mengambil tema mengenai sekolah damai dan kegiatan yang dilakukan adalah melalui pendidikan anti kekerasan bagi warga sekolah sehingga dapat menciptakan pengetahuan baru dalam melaksanakan pengelolaan konflik agar konflik tidak pecah menjadi kekerasan yang merugikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dasar bagi siswa di sekolah menengah atas tentang pencegahan perilaku perundungan di sekolah. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah terbatasnya pengetahuan yang dimiliki siswa mengenai perundungan dan efek yang ditimbulkan akibat perilaku tersebut. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaksanaan pembinaan dalam bentuk ceramah. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui (1) survei awal untuk memeroleh informasi pemahaman peserta mengenai kekerasan dan perundungan; (2) pelatihan melalui metode ceramah kelas dan pemberian materi mengenai kekerasan dan perundungan; (3) survei akhir untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai kekerasan dan perundungan. Metode penyampaian yang digunakan adalah metode ceramah dalam kelas. Hasil dari kegiatan ini memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap kekerasan dan perundungan mengalami peningkatan.