Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Kolaboratif Sains JoS ( Journal of International Relations) Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar
Jana Milia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN LUARNEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KELOMPOK TERORISME AL-QAEDA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA Milia, Jana; Nizmi, Yusnarida Eka
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2: WISUDA OKTOBER 2015
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand how foreign policy of the United States against terrorist group al-qaeda in the reign of barack obama. in the 21st century, after the cold war, the threat of American countries not only come from the threat of the state, but it can be done by a terrorist group. 9/11 tragedy caused by terrorist group Al-qaeda has brought America into a country at the forefront to fight against the Al-qaeda. after 9/11, the United States changed the focus of foreign policy into a security policy. at that time, America was led by George W. Bush. many controversial policies that under criticism world. such policies to the invasion of Afghanistan and Iraq.in 2009, George Bush was replaced by Barack Obama, who led the United States. Barack Obama is known as a leader in contrast to earlier, it is evident from some of the policies of Bush and Obama are clashing. such as disagreements over Muslim countries.This research theoretically has built with realism perspectives on International Relations and supported by foreign policytheories, and also the concept of non-traditional security. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library.Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.Researcher has formulated answered-hypothesis whic reveals the fact that foreign policy of the United States against terrorist group al-qaeda in the reign of barack obamacontinuing the policies the previous president, namely contraterrorism. This is proven from Obama policies such as improving diplomatic relations with Muslim countries, in cooperation with the state of pakistan to fight al-Qaeda, withdrawing troops in Iraq, a military operation neptune spear that had killed the leader of al-Qaeda, plans to close the Guantanamo prison, and Counterinsurgency in Afghanistan.Keywords : Foreign Policy, Terrorism, Al-qaeda, Bush Reign, Barrack Obama
PENGARUH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN AUSTRALIA TAHUN 2016 MELALUI JOINT MILITARY OPERATION Milia, Jana; Attamimi, Salsabilah
Journal of International Relations Vol 4 No 01 (2024): Journal of International Relations
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Australia pada tahun 2016. Penelitian ini akan difokuskan pada bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggapi kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. Indonesia mengoptimalkan diplomasi pertahanan dengan Australia dengan tujuan beradaptasi dengan ancaman dan tantangan yang terus berkembang. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia telah berlangsung lama, meskipun kedua negara mengalami periode ketidakstabilan. Contoh ketidakstabilan termasuk insiden seperti kapal perang Australia memasuki perairan Indonesia, pengembalian pengungsi di laut untuk kembali ke Indonesia, dan yang terbaru, dari tahun 2013 hingga 2016, kasus penyadapan beberapa politisi Indonesia dan penghinaan terhadap ideologi nasional Indonesia, Pancasila. Menanggapi peristiwa-peristiwa ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan Indonesia dalam menanggapi pengkhianatan Australia, khususnya di bidang kerja sama pertahanan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan diplomasi pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggapi penghinaan Australia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sementara waktu menghentikan kerja sama pertahanan dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF). Keputusan ini diambil karena ditemukan materi pengajaran yang menyinggung ideologi nasional Indonesia di Akademi Militer Australia.
IMPLEMENTASI DIPLOMASI SIBER: VARIABEL KEBERHASILAN DIPLOMASI DALAM LINGKUP BILATERAL, REGIONAL, DAN GLOBAL Jana Milia; Salsabilah Attamimi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i7.3025

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan implementasi dari diplomasi siber dengan menganalisis variable keberhasilan diplomasi dalam lingkup bilateral, regional, dan global. Dalam konteks ilmu pengetahuan, isu siber merupakan isu yang baru terlebih dalam teoritis ilmu maupun praktisi, dikarenakan kepentingan manusia saat ini yang semakin kompleks, isu siber juga menjadi salah satu ancaman yang dapat mengakibatkan efek secara masif. Maka dari itu, untuk penanganan ancaman siber yang pada kenyataannya masih belum terdapat framework yang jelas diantara negara-negara untuk menghadapi ancaman siber, sehingga dibutuhkan protokal komunikasi atau dengan kata lain implementasi diplomasi siber ini sendiri dapat berjalan seiring dengan keberhasilan dari diplomasi antar negara-negara baik secara bilateral, regional, maupun global. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana variabel keberhasilan diplomasi dalam lingkup bilateral, regional dan global sehingga kesepakatan implementasi diplomasi siber ini dapat terlaksana. Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme, liberalisme institusional, dan konsep diplomasi itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis. Data yang digunakan juga diperoleh dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 7 point penting dalam variable keberhasilan diplomasi dalam rangka implementasi diplomasi siber Indonesia, yaitu diantaranya: Confidence Building Measures, Early Warning System, Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di ASEAN, Capacity Building, Multi-stakeholders Approach, dan Hukum Siber Internasional.
Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional: Pancasila Just Political System: Real Efforts to Increase National Legal Resilience Andrew Shandy Utama; Lubis; Arief Fahmi Lubis; Jana Milia; I Gede Agus Krisna Warmayana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik berkeadilan berdasarkan Pancasila dan upaya peningkatan ketahanan hukum nasional di Indonesia. Menggunakan metode literatur review, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik sangat penting untuk mencapai keadilan sosial, dengan sila kedua yang menekankan hak asasi manusia dan sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem politik berkeadilan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peningkatan ketahanan hukum nasional memerlukan reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan serta akuntabilitas, sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan hukum nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dan berbagai peraturan hukum yang relevan merupakan langkah kunci dalam menciptakan sistem politik yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Dinamika Transfigurasi Tata Kelola Global: Posisi Indonesia dalam Restrukturisasi Lanskap Geopolitik Melalui Ekspansi BRICS Milia, Jana; Attamimi, Salsabilah
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar Vol. 3 No. 2 (2025): Edisi Juni
Publisher : Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Fajar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47354/jihif.v3i2.953

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's strategic position in the expansion of BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), which marks a shift in the global geopolitical landscape. Adopting the principle of multipolarity, BRICS seeks to establish a more inclusive and equitable global governance system. As a developing country with significant economic strength and a commitment to global cooperation, Indonesia has substantial opportunities to contribute to this transformation. This research will explore how BRICS expansion impacts Indonesia's role and position in restructuring the global geopolitical landscape. The concepts and perspectives employed include the Regional Security Complex and Polarity in International Relations. The research uses a qualitative descriptive-explanatory method, with data collected through literature review. The findings indicate that Indonesia can play a crucial role in promoting global governance reform, strengthening South-South cooperation, and balancing geopolitical dynamics. However, challenges such as the diversity of member interests, barriers to economic integration, and geopolitical tensions must be addressed. BRICS provides a strategic platform for Indonesia to expand its international influence while supporting sustainable development through initiatives like the New Development Bank. Thus, Indonesia is not merely a beneficiary but also a key actor in shaping the future of global governance. Keywords: BRICS, Indonesia, Global Order, Geopolitics, Economy, Multipolarity, South-South Cooperation
Co-Authors Andrew Shandy Utama Arief Fahmi Lubis Attamimi, Salsabilah Lubis Salsabilah Attamimi Warmayana, I Gede Agus Krisna Yusnarida Eka Nizmi