Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Proceeding of The International Conference on Economics and Business Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Afrijal Afrijal
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Winning of the Partai Aceh in a Psychological Political Approach Mukhrijal Mukhrijal; Saddam Rassanjani; Herizal Herizal; Afrijal Afrijal
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 2 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i2.11586

Abstract

Partai Aceh is one of the local political parties in Aceh that able to win the first political contestation they participated in in 2009, even though it was born two years before in 2007. Since then, they have continued to dominate elections at the local level. Partai Aceh was established because of the peace agreement between GAM-RI as a post-conflict political agreement. The purpose of this study was to determine the victory of the Partai Aceh in the local realm. The method used is descriptive qualitative through interview techniques. The results of the study state that the Partai Aceh's victory in the context of Acehnese local politics cannot be separated from political psychology, such as the Partai Aceh identification approach through political socialisation, political candidates, and the Partai Aceh political campaign. The Partai Aceh approached the community involving the former Free Aceh Movement in conducting campaigns. The Partai Aceh's foresight in carrying the figure of a former GAM combatant impacted the Partai Aceh's victory.
Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa Yang Dilindungi Dan Penerapan Hukumnya Afrijal Afrijal; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Residive adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan didalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim sedangkan waktu yang dilakukannya kembali belum mencapai 5 tahun. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia”, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor terjadinya pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi dilatarbelakangi oleh faktorekonomi, adanya kesempatan dan lemahnya penegakan hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sejauh ini sudah tepat karena majelis hakim menganggap hukuman itu sudah setimpal atau sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa serta upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi terdiri dari upaya melakukan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi, melakukan penjagaan dan pengawasan. Disarankan untuk melakukan penindakan yang lebih tegas dalam menanggapi faktor penyebab pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi dan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam.
Influence of Organizational Culture, HR Quality, Discipline, and Motivation on Employee Performance at Kosgoro 1957 Business Institute Afrijal Afrijal; Isnaini Muharifah; Eka Dea Safitri
Proceeding of The International Conference on Economics and Business Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding of The International Conference on Economics and Business
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/iceb.v2i1.397

Abstract

This study aims to analyze the factors theoretically considered to have a relationship with job satisfaction of employees at the Institute of Business and Informatics Kosgoro 1957 (IBI-K57). These factors include achievement motivation and organizational culture as independent variables, which are then analyzed for their relationship with job satisfaction of employees at the Institute of Business and Informatics Kosgoro 1957 (IBI-K57) as the dependent variable. The study was conducted over six months, from August 2022 to January 2023. This is a quantitative study employing correlation analysis and regression analysis to measure the relationship between the two independent variables and the dependent variable. The data used are primary data based on the questionnaire responses of the employees/academic community of the Institute of Business and Informatics Kosgoro 1957 (IBI-K57). The population of this study consists of 63 employees within the scope of the Institute of Business and Informatics Kosgoro 1957 (IBI-K57) in South Jakarta. The results of this study can demonstrate the relationship between Human Resource Quality, Discipline, and Motivation with job satisfaction and employee performance.
Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia Ayu Suraya; Afrijal Afrijal
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i1.1340

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has multidimensional impacts on a country’s social, economic, and political life. In Indonesia, corruption cases not only cause financial losses to the state but also undermine public trust in the government and weaken the rule of law. This study examines the case of social assistance (bansos) corruption during the Covid-19 pandemic involving former Minister of Social Affairs, Juliari P. Batubara, who was proven to receive bribes from vendors providing social assistance amounting to tens of billions of rupiah. The study aims to understand the regulation of corruption under Indonesian law, the chronology of the bansos corruption case, and the criminal liability of the former Minister of Social Affairs. The analysis shows that this case not only caused financial losses to the state but also inflicted social suffering on the poor affected by the pandemic and reduced the government’s legitimacy. The prison sentence, fines, and obligation to pay state compensation imposed on Juliari affirm the principle of criminal accountability, while digital-based reform in social assistance distribution and multi-layered supervision serve as preventive measures to curb future corruption. This study emphasizes the importance of transparency, accountability, and strict law enforcement in combating corruption in Indonesia.
Korupsi Sebagai Cerminan Budaya Sosial Di Indonesia Rizka Alvirra; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial-budaya yang tertanam dalam birokrasi dan kehidupan publik. Penelitian ini menganalisis korupsi sebagai refleksi budaya sosial yang terbentuk melalui interaksi antara jaringan patronase, institusi informal, toleransi sosial, dan budaya impunitas. Melalui studi literatur terhadap sumber ilmiah dan data indeks persepsi korupsi, penelitian ini mengidentifikasi akar struktural dan kultural yang menopang praktik koruptif. Temuan menunjukkan bahwa patronase berperan sebagai pilar utama yang melanggengkan korupsi melalui relasi kekuasaan transaksional berbasis loyalitas, bukan meritokrasi. Lemahnya budaya malu, tingginya toleransi publik, dan impunitas elite semakin menormalkan korupsi. Kondisi ini menciptakan sistem yang menganggap korupsi sebagai mekanisme operasional. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk transformasi nilai dan pembenahan institusi informal.
Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Asset Recovery) dan Dampaknya Bagi Keuangan Negara Miftakhul Jannah Hasny; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia terus mengancam perekonomian dan anggaran negara, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Pengembalian aset hasil korupsi menjadi aspek krusial dalam upaya pemulihan kepercayaan publik dan memperbaiki sistem keuangan. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyediakan dasar hukum yang penting, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya efisiensi sistem hukum dalam menyita aset hasil tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan mengevaluasi dampaknya terhadap keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perbaikan sistem hukum agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum untuk memahami kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum untuk pengembalian aset, tantangan signifikan masih ada, termasuk integrasi hukum yang tidak memadai dan kesulitan dalam melakukan penyitaan. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar pemulihan aset dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembalian aset hasil korupsi sebagai langkah untuk memulihkan kerugian negara dan mendukung perekonomian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi serta sistem penegakan hukum agar proses ini dapat terselenggara dengan optimal.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ainal Hadi Ayu Suraya Eka Dea Safitri Isnaini Muharifah Miftakhul Jannah Hasny Mukhrijal Mukhrijal Rizka Alvirra Saddam Rassanjani