Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur dalam Mengelola Irigasi di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Dwi Sari Rambu Andu Uma Ndjurumbaha; Josef Mario Monteiro; Rafael Rape Tupen
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1832

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the implementation of the functions of the public works and spatial planning offices in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency. To determine the factors inhibiting the effectiveness of the implementation of the functions of the public works and spatial planning offices in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency. The type of research used by this researcher is empris juridical method and the data is analyzed descriptively qualitative in which the focus of the research is procurement planning, implementation, supervision, and accountability of irrigation management, as well as inhibiting factors, namely research whose data is directly obtained from the research location of 13 resource persons. The results of this study indicate that the implementation of the functions of the Public Works and Spatial Planning department in irrigation management in Kambera District, East Sumba Regency, starting from planning, implementation, supervision, accountability of irrigation management that has not been done optimally. Factors inhibiting the implementation of the functions of the Public Works and Spatial Planning Office in managing irrigation in Kambera District, East Sumba Regency include: human resources of ASNs within the Public Works and Spatial Planning Office, especially the Water Resources sector which is lacking in both quality and quantity, inadequate facilities and infrastructure factors and a budget that is lacking and not in accordance with the needs.
Pengaturan Layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Umbu Kudu Katauhi Mila; Josef Mario Monteiro; Cyrilius W.T. Lamataro
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4962

Abstract

This study aims to analyze the regulation of residence permit services for foreign citizens after the stipulation of the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 22 of 2023 concerning visas and residence permits. This research is a normative research supported by field research and literature research using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected using documentation techniques or literature studies and processed and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Synchronization of foreigner residence permit arrangements between Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 concerning Visas and Residence Permits It is important to create legal certainty and the effectiveness of the implementation of rules (2) Factors that cause Foreign Citizens to exceed the limit of Residence Permit in Indonesia, namely Legal Awareness Factors and Legal Compliance Factors.
Fungsi Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Wisata di Kecamatan Sambi Rampas Yosef Franklin Estrada; Josef Mario Monteiro; Marlyani Anita Seran
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5154

Abstract

Tourism is one of the strategic fields to obtain foreign exchange and support national and regional development. Indonesia has a rich diversity of tourist destinations, spread across the country. One of the regions famous for its beautiful and attractive tourist destinations is East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province (NTT). This regency has various tourist destinations that attract attention and have unique characteristics. Currently, the focus of the community, particularly the people of East Manggarai Regency, is on the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourist destinations in Nanga Mbaur and Nanga Mbaling villages, Sambi Rampas sub-district. Considering its potential to increase regional income, this destination is specifically regulated through the East Manggarai Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the management of the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourism area.This research uses empirical juridical methods, collecting data through interviews, observations, and literature studies. The results of the study show that the implementation of the function of the East Manggarai Regency Tourism Office has shown an increase, but it is not yet optimal. Based on field experience and information obtained, the researcher can provide suggestions and input, namely: The Tourism Office must be more serious in overcoming the obstacles of managing the Watu Pajung Beach and Rana Tonjong Lake tourism to achieve optimal results, and the Local Government supports with larger budget assistance so that the management of tourist destinations is smoother.
Pengembangan Potensi Pariwisata Oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Umbu Pabal Selatan Dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah Dintania Rambu Lohi Pani; Saryono Saryono; Josef Mario Monteiro; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.634

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi pariwisata  yang sangat besar, ini menjadi perhatian untuk pemerintah agar lebih memperhatikan destinasi wisata agar dapat dikembangkan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Sejauh Manakah Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? (2) Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Pengembangan Potensi Pariwisata oleh Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Desa di Desa Umbu Pabal Selatan dan Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap responden 20 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal mulai dari tahap perencanaan sammpai pada tahap pengevaluasi belum dikembangkan secara baik. Faktor penghambat pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah desa di desa umbu pabal selatan dan desa umbu pabal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang masih minim, promosi potensi pariwisata oleh dinas pariwisata dan ketrampilan masyarakat memberdayakan potensi pariwisata yang ada di desa.
Tugas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang Totos, Metridina; Monteiro, Josef Mario; Benu, Yonas Seprianus Oktovianus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15524

Abstract

Pengembangan infrastruktur desa merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang tanggung jawab penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Fatusuki di Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosial-hukum dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Fatusuki telah melakukan upaya pengembangan infrastruktur, khususnya dalam pembangunan jalan dan peningkatan jaringan telekomunikasi. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Pengembangan infrastruktur baru mencapai sekitar 75% dari target yang direncanakan dan belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait akses jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa dan alokasi dana desa yang tidak mencukupi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pejabat desa, peningkatan pengelolaan keuangan dana desa, dan peningkatan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dapat lebih mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.
Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi Monteiro, Josef M.
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 40, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Monteiro, Josef M.
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 42, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Carlos Manuel O. Mbiru; Josef Mario Monteiro; Cyrilius W.T Lamataro
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Fokus penelitian diarahkan pada dua persoalan, yaitu bagaimana pengaturan PIP dilaksanakan pada tingkat lokal dan sejauh mana pelaksanaan program tersebut mampu mendukung peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap bersekolah. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, publikasi statistik resmi, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan PIP di Kecamatan Kota Kefamenanu telah memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020. Pada tingkat implementasi, sekolah dan instansi pendidikan telah berupaya melakukan identifikasi calon penerima, pengusulan, verifikasi, serta pendampingan pemanfaatan bantuan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa PIP memberi manfaat nyata bagi peserta didik, terutama untuk pembelian seragam, alat tulis, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lain yang tidak seluruhnya tercakup oleh pembiayaan sekolah. Di sisi lain, penelitian juga menemukan hambatan berupa sinkronisasi data kemiskinan, belum meratanya pemahaman operator sekolah, intensitas sosialisasi yang masih terbatas, serta pengawasan penggunaan dana yang belum seragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PIP di Kecamatan Kota Kefamenanu pada dasarnya telah berjalan cukup baik dan berkontribusi pada perlindungan hak pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, tetapi efektivitas program masih memerlukan penguatan pada aspek akurasi data, koordinasi lintas lembaga, pengawasan, dan literasi administratif di tingkat sekolah. Karena itu, penelitian merekomendasikan pemutakhiran data penerima secara berkala, peningkatan kapasitas operator sekolah, penguatan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik, serta mekanisme monitoring yang lebih terukur agar bantuan PIP semakin tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel.
Pengaturan Fungsi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Implementasinya dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Jendriensi Tiara H. Lagu; Josef Mario Monteiro; Ivan Ndun
Student Research Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i2.2561

Abstract

This study aims to analyze the role of the sub-district head (Camat) in community empowerment and village development in Lamboya District, West Sumba Regency, based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts. The research employed an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies involving the Camat, village heads, district staff, Village Consultative Body (BPD) members, and community representatives. The findings reveal that the Camat has carried out important functions in coordinating, supervising, and guiding village governance and development programs, as well as facilitating community empowerment activities. These roles contribute to improving development implementation and encouraging community participation at the village level. However, the effectiveness of these functions has not been fully optimized due to several obstacles, including limited infrastructure, inadequate human resources, weak coordination among institutions, and inconsistencies in regulatory implementation. These challenges affect the achievement of development objectives and the sustainability of empowerment programs. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing institutional coordination, and improving the capacity of government officials are necessary to optimize the Camat’s role in supporting effective village development and sustainable community empowerment in Lamboya District.
Proses Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Andhika Dimaz Pratama Angi; Josef Mario Monteiro; Megi Octaviana Radji
Student Scientific Creativity Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Juli: Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v4i4.6272

Abstract

Citizenship issues, particularly the naturalization of foreign nationals, remain an important challenge in Indonesia’s legal system. This study analyzes the implementation of the naturalization process under Law Number 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia and identifies factors that hinder its implementation in East Nusa Tenggara Province. The research employed a normative legal method supported by empirical data using statutory, conceptual, and socio-legal approaches. Data were collected through a literature review and interviews with officials of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Nusa Tenggara and naturalization applicants. The findings show that the naturalization process has generally been carried out in accordance with applicable legal provisions, including application submission, administrative and substantive examination, government approval, and the citizenship oath. However, implementation remains constrained by incomplete documents, identity discrepancies, limited Indonesian language proficiency, inadequate understanding of procedures, restricted technological access in remote areas, lengthy administrative verification, and delays in renouncing original citizenship. The study concludes that effective naturalization depends not only on legal regulations but also on efficient administrative services, inter-agency coordination, and public legal awareness to ensure greater legal certainty.