Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Arena Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL MERCATORIA Media Iuris Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Supremasi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Shinta Hadiyantina
Universitas Brawijaya
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
BAPETEN SUPERVISORY AUTHORITY IN THE PROCEDURE OF TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE SUBSTANCE THROUGH THE SEA Shinta Hadiyantina; Dewi Cahyandari; Dhiana Puspitawati
Yustisia Jurnal Hukum Vol 8, No 3: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i3.34678

Abstract

One important thing that must be considered in the use of nuclear and other radioactive materials is the process of transporting radioactive substances through the sea. This paper will analyze the optimization of the supervisory authority of BAPETEN in the transportation of radioactive substances, especially in the process of transporting radioactive substances by sea. Option to choose the sea because most of Indonesia's territory is the sea. If it has the authority, Bapeten's supervisory authority will then be analyzed in the process of transporting radioactive substances via the sea lane. Recommendations from this article are a form of juridical liability if an error occurs, which causes a loss in the process of transporting radioactive substances by sea. Because the process of transporting radioactive substances is essential in preventing the occurrence of radiation, the regulatory authority in the transportation process must be regulated in detail based on the precautionary principle, as well as the form of juridical accountability.
Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang Dewi Cahyandari; Shinta Hadiyantina
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1756

Abstract

Melihat ketimpangan antara jumlah kasus korupsi pejabat pemerintahan dengan jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada pengadilan yang memiliki selisih cukup signifikan, maka perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan. Hak mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis empiris terhadap implementasi hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Malang guna mewujudkan good governance. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang berdasar pada data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis empiris, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pejabat pemerintahan akan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berpengaruh terhadap tidak dimanfaatkannya sarana perlindungan hukum secara optimal.
URGENSI АJUDIKАSI KHUSUS OMBUDSMАN REPUBLIK INDONESIА DАLАM PENYELESАIАN SENGKETА PELАYАNАN PUBLIK Intan Meitasari; Shinta Hadiyantina; Indah Dwi Qurbani
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.6

Abstract

ABSTRAKPemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan professional, namun pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di rasa masih belum maksimal, hal ini di tandai dengan masih banyaknya praktik-praktik Maladministrasi dan pengaduan dari masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan terlepas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu Ombudsman juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik dengan cara mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus atau ganti rugi yang dapat di putus oleh Ombudsman. Kenyataannya Ombudsman hanya mampu memberikan rekomendasi kepada terlapor, untuk tindakan selanjutnya tergantung dari itikad baik terlapor, karna rekomendasi yang di berikan oleh Ombudsman tidak bersifat mengikat. Selain itu terdapat ketidak relevasian antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman sehingga perlu adanya pembaharuan dalam kedua Undang-Undang tersebut, dan perlu di atur lebih lanjut terkait Peraturan Presiden Tentang mekanisme dan tata cara pembayaran ganti rugi ajudikasi khusus.Kata kunci: ajudikasi khusus; ombudsman; pelayanan publik; urgensi. ABSTRACTThe government is essentially carrying out the function of public services to the community. Therefore the government is obliged and responsible to provide good and professional public services. However, the public services provided by the public service providers are felt still not optimal, this is marked by the many practices of maladministration and complaints from the community. The Ombudsman of the Republic Indonesia which was formed and approved in UUD (Indonesian constitution) Number 37 of 2008 concerning of the Ombudsman of the Republic Indonesia, which has the duty and function to oversee the process of public services that is efficient, effective, and free from collusion, corruption and nepotism. In addition, the Ombudsman also has the authority to resolve public service disputes by means of mediation, conciliation and special adjudication or compensation that can be decided by the Ombudsman. In reality the Ombudsman is only able to provide recommendations to the reported, for further action depends on the reported good faith, because the recommendations given by the Ombudsman are not binding. In addition, there is an irrelevance between the Public Service Act and the Ombudsman Law, so there is a need for reforms in both of these Laws, and it needs a renewal to the both of the Act, and also needs to be regulated further related to the Presidential Regulation concerning the mechanism and procedures for paying special adjudication compensation.Keywords: ombudsman; public services; special adjudication; urgency.
Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law Angga Dwi Prasetyo; Abdul Rachmad Budiono; Shinta Hadiyantina
Media Iuris Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i2.36165

Abstract

AbstractThe Job Creation Law passed and enacted in 2020 is a momentual result with the expectation that the Law will create jobs. But after the passage of the Job Creation Law with the use of the omnibus law method, it produced various responses and reactions from the community so that the community also among academics produced pros and cons to the Law. In addition, after the Uncang-Cipta Kerja Law was passed, it has had an impact on the elimination of industries included in the negative investment list, triggering an increase in foreign investment in Indonesia. Based on the description, a problem was formulated: what is the legal politics behind the change in licensing norms and the investment climate in the Job Creation Law using the omnibus law method. The research method used in the writing of this article is the use of legal normative research. The source of legal materials used includes 3 (three) types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal data collection techniques use a literature research model that analyzes the legal data studied in the form of qualitative and descriptive content analysis. The results showed that the government’s efforts to reduce duplication of regulations through comprehensive legislation are expected to accelerate licensing.Keywords: Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Licensing; Investment. AbstrakUndang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan pada tahun 2020 merupakan suatu hasil momentual dengan harapan dari Undang-Undang tersebut ialah menciptakan lapangan kerja. Tetapi pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan penggunaan metode omnibus law tersebut menghasilkan berbagai tanggapan dan reaksi dari lapisan masyarakat sehingga masyarakat pun juga dikalangan akademisi menghasilkan pro kontra terhadap Undang-undang tersebut. Selain itu, pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan telah berdampak pada penghapusan industri yang masuk dalam daftar negatif investasi sehingga memicu peningkatan investasi asing di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan masalah: apa politik hukum dibalik perubahan norma perizinan dan iklim investasi dalam UU Cipta kerja menggunakan metode omnibus law. Metode penelitian yang dipakai pada penulisan artikel ini ialah penggunaan penelitian normatif hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni materi hukum primer, materi hukum sekunder, serta materi hukum tersier. Teknik pengumpulan data hukum menggunakan model penelitian kepustakaan yang menganalisis data hukum yang diteliti berupa analisis isi kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi duplikasi regulasi melalui undang-undang yang komprehensif diharapkan dapat mempercepat perizinan.Kata Kunci: Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Perizinan; Investasi.
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih Dwi Kukuh Verdyandika; Shinta Hadiyantina; Endang Sri Kawuryan
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5559

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD serta bagaimana konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris tersebut. Guna mendekati masalah ini dipergunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute-approach). Data-data dikumpulkan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi mengenai protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih oleh MPD kepada notaris, memberikan jangka waktu 30 hari dalam penyerahan protokol tersebut yang kemudian MPD mencatat dalam database dan menyimpannya di kantor yang representatif agar memudahkan jika suatu saat notaris perlu mengeluarkan salinan akta ataupun grosse.
KONSEPTUALISASI PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KONTEKS REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA Shinta Hadiyantina
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5426.591 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.5

Abstract

AbstractThis research article discusses about the Tax Amnesty in the Context of Tax Law Reform in Indonesia. The problems discussed was associated with remission of taxes in the tax law in Indonesia. The purpose are to analyze the tax amnesty in the context of the reform of tax law in Indonesia. The author uses the normative legal method. The result show that the treatment received by the receiving facility from tax amnesty is reporting assets that have not been reported and do a random payment in accordance with applicable regulations.Sunset Policy is a program provided by the government to remover sanctions taxation in accordance with Law Number 28 in 2007 on General Provisions and Tax Procedures policy.  AbstrakTulisan ini membahas mengenai konseptualisasi pemberlakuan Tax Amnesty dalam Konteks Reformasi Hukum Pajak di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemberlakuan pengampunan pajak dalam hukum pajak di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengampunan pajak dalam konteks reformasi hukum pajak di Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan tax amnesty yang diterima oleh penerima fasilitas pengampunan pajak adalah pelaporan aset yang belum dilaporkan dan melakukan pembayaran uang tebusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sunset Policy merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk menghapus sanksi dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Nur Faisyah; Sudarsono Sudarsono; Shinta Hadiyantina; Irfan Amir
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3568

Abstract

This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning  Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democraticallyThis study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach. The primary legal material is Law Number 10 of 2016 concerning  Regional Head Elections. Secondary legal materials are articles, books, and research findings gathered through normative research and analyzed using a research methodology. The results showed that the implication of postponing the 2022 and 2023 regional elections caused a vacancy in the position of the regional head, which had implications for the appointment of the TNI/Polri as acting regional head, which deviated from the state rule of law. Based on the decision of the Constitutional Court, the TNI/ Polri can occupy civilian positions if they retire or resign from active service and have gone through the process openly and competitively. Meanwhile, the mechanism for appointing acting regional heads from the TNI/ Polri who are still active has been contrary to the principle of the procedure for the validity of the actions of government officials. So that the government needs to immediately issue a government regulation related to the mechanism for appointing acting regional heads due to the postponement of technical regional elections so that the appointment can have a basis in the selection mechanism and qualification of acting regional heads democratically.This is an open access article under the CC–BY-SA 4.0 license.    
LOCAL TAX AND RETRIBUTION REGULATIONS AFTER PDRD LAW’S TRANSITION TO HKPD LAW Afifulloh; Tunggul Anshari Setia Negara; Shinta Hadiyantina
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 6 (2023): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i6.1122

Abstract

As a decentralized country, Indonesia grants each area governmental autonomy. For their development, local governments generally use the increase in Local Own-source Revenue (PAD), Fiscal Balance, and Other Lawful Local Revenue (LPDS). As stated in the laws, the rise in PAD comes from local taxes and retribution, local asset management, and other lawful local revenue. In early 2022, the Government issued Law Number 1 Year 2022 regarding Financial Relations between the Central and Regional Government to replace the decade-long Law Number 28 Year 2009 regarding Local Taxes and Retribution. This transition was considered after fiscal issues found in recent years and will affect local tax and retribution regulations’ schemes, rate percentages, and types as it was anticipated.
LEGAL POLITICS CHANGING A BUILDING CONSTRUCTION PERMIT (IMB) INTO BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL (PBG) Qurni Annamalia; Shinta Hadiyantina; Dewi Cahyandari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 1 (2024): January
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i1.1376

Abstract

This research aims to analyze changes in the nomenclature of permits and approvals in simplifying licensing administration. This research also focuses on legal politics in changing the nomenclature of Building Construction Permits (IMB) to Building Construction Approvals (PBG) through the Job Creation Law. This licensing simplification effort focuses on eliminating administrative requirements and submitting technical requirements to more specific Government Regulations. In this context, it is necessary to conduct an in-depth study of the differences between Building Construction Approvals (PBG) and Building Construction Permits (IMB) from various aspects, including grammatical, philosophical, sociological and juridical, as well as their impact on the meaning of permits and approvals related to changes. in Government Regulations. As a result, the nomenclature of Building Construction Permit (IMB) was changed to Building Construction Approval (PBG). This research is normative legal research using a statutory approach. The legal politics of changing nomenclature is based on what objectives are to be achieved with the existing legal system; What method you feel is best to use to achieve this goal; When does the law need to be revised and in what way is the law changed; Can it be formulated in the form of a standard and established pattern, which can help in deciding the process of selecting goals and ways to achieve these goals well, as stated by Satjipto Raharjo? Based on the research results, the main difference between a Building Construction Permit (IMB) and a Building Construction Permit (PBG) lies in the method of use and the permit application stage before the construction process. IMB is a type of permit that must be obtained by the building owner before or during the construction process. On the other hand, PBG has a form of licensing regulation that regulates the procedures for how buildings must be erected. Keywords: Legal Politics; Building permit; Building Approval.
The Urgency of Amending the Balikpapan City Regulation on License to Open State Land Nur Auliya Rahmatika; Muchamad Ali Safa'at; Shinta Hadiyantina
Pandecta Research Law Journal Vol. 19 No. 2 (2024): December (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v19i2.4599

Abstract

Through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the central government has established a national priority program called the Acceleration of Systematic Complete Land Registration (PTSL). The program is a first-time land registration process undertaken synchronously in all parts of Indonesia. The PTSL is a form of legal certainty guaranteed by the central government related to land rights to the citizens. However, as part of its regional authority, Balikpapan City regulated the ownership of a License to Open State Land (IMTN) as one of the requirements for PTSL. In the end, it creates a problem in implementing PTSL in Balikpapan City due to the time-consuming process of IMTN letter registration. Although it is disadvantageous for citizens, the requirement of an IMTN letter is in accordance with the Regional Regulation of Balikpapan City. This research is aimed to determine the legal certainty of land rights registration for Balikpapan City people. The research method used in the research is normative juridical, with a statutory approach. The research data is obtained through a literature study for primary data and obtained by direct research in 2021 for secondary data. The research shows that local regulations of Balikpapan City that require IMTN ownership as a condition for PTSL submission are, in fact, in conflict with the Regulation of the Minister of ATR / BPN. Therefore, to achieve legal certainty related to land management in Balikpapan City, it is necessary to adjust the Regional Regulation of Balikpapan City Number 1 Year 2014 on IMTN.
Co-Authors Abdul Rachmad Budiono Afifulloh Amir, Irfan Angga Dwi Prasetyo Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari Dhiana Puspitawati Dwi Kukuh Verdyandika Endang Sri Kawuryan Indah Dwi Qurbani Intan Meitasari Muchamad Ali Safa'at Nur Auliya Rahmatika Nur Faisyah Qurni Annamalia Sudarsono Sudarsono Tunggul Ansari Setia Negara