Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Badamai Law Journal Jurnal Wawasan Yuridika INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Jambe Law Journal Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal La Sociale Bandung Conference Series: Economics Studies Bandung Conference Series: Law Studies Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Sinergi International Journal of Law ENDLESS : International Journal of Future Studies Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah IJLSH Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Edi Setiadi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Nanda Thalia Prayogi; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9756

Abstract

Abstract. Ilegal investment schemes, commonly known as Ponzi or pyramid schemes, often harm communities and can have significant social consequences. Conventional legal approaches to dealing with Ponzi schemes typically focus on criminal prosecution and legal sanctions, but this approach may be less effective in addressing the social impact and necessary recovery. Restorative justice, an alternative approach to conflict resolution, emphasizes repairing relationships, recovering losses, and shared responsibility. In the context of Ponzi schemes, the implementation of restorative justice can be an innovative and beneficial model. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that the restorative approach may involve mediating processes between victims and perpetrators of Ponzi schemes, focusing on mutual understanding, apologies, and compensation. Additionally, it can involve parties affected on a broader scale, such as communities that fall victim to Ponzi schemes. This approach seeks justice not only through punishment but also by creating space for rehabilitation and social recovery. Therefore, restorative justice can be an effective tool in handling Ponzi scheme cases, restoring public trust, and promoting collective well-being. However, it is essential to consider the challenges and limitations in implementing the restorative approach in this context. . By incorporating elements of restorative justice into addressing Ponzi schemes, communities can achieve a more holistic and sustainable form of justice. Abstrak. Investasi bodong atau skema investasi ilegal seringkali merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Pendekatan hukum konvensional untuk menangani pelanggaran investasi bodong cenderung fokus pada penuntutan pidana dan sanksi hukum, tetapi pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang diperlukan. Restorative justice, atau keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menekankan perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks investasi bodong, penerapan restorative justice dapat menjadi suatu model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pendekatan restoratif dapat melibatkan proses mediasi antara korban dan pelaku investasi bodong, dengan fokus pada pemahaman bersama, permintaan maaf, dan kompensasi. Selain itu, dapat melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara luas, seperti masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Pendekatan ini tidak hanya mencari keadilan melalui hukuman, tetapi juga menciptakan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani kasus investasi bodong, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan Bersama. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan pendekatan restorative. Dengan menggabungkan elemen restorative justice dalam penanganan investasi bodong, masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Aditya Kazuya Pratama; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9757

Abstract

Abstract. The issue of law enforcement related to human trafficking, especially involving underage individuals, has become a global concern, including in Indonesia. Addressing the complexity and challenges of detecting present-day human trafficking necessitates regulations that are more responsive to current conditions. This study uses a normative legal method with a qualitative research type and the data collection technique uses relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that despite existing legal provisions concerning human trafficking in Indonesia, they are considered inadequate. Even though there are two articles within the Criminal Code (KUHP) that can be utilized for certain actions related to human trafficking, namely Article 297 concerning the trafficking of women and underage boys and Article 324 concerning debt bondage, the application of these articles has limitations that require specific attention. Abstrak. Masalah penegakan hukum terkait perdagangan manusia, terutama anak di bawah umur, telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam era teknologi yang maju, praktik perdagangan manusia saat ini seringkali sulit terdeteksi karena tersembunyi di balik kegiatan yang sah dan dapat menyeberangi batas-batas negara. Meskipun terdapat ketentuan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia, namun dinilai belum cukup memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hukum terkait perdagangan manusia di Indonesia memiliki keterbatasan. Meskipun ada dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa digunakan untuk sebagian tindakan yang terkait dengan perdagangan manusia, yakni Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324 tentang budak belian, namun penerapan pasal-pasal ini memiliki keterbatasan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic oleh Partai pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Malvin Muhamad Dicaprio; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9810

Abstract

ABSTRAK-Penelitian ini berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat kesalahan dari Bawaslu dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan membagikan uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi bagaimana penyelesaian tindak pidana money politic ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknis studi litelatur. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan oleh partai ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. kegiatan pembagian uang di Masjid terbukti merupakan Tindak Pidana money politic karna memangku kepentingan partai. Bawaslu sebagai pengawas dalam kegiatan berkampanye telah salah dalam mengambil keputusan dengan menyebutkan bahwa kegiatan pembagian uang di Masjid menggunakan amplop berlogo partai bukanlah tindak pidana money politic, sedangkan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum hal tersebut merupakan tindak pidana money politic. diharapkan kedepannya Bawaslu lebih cermat lagi dalam mengambil keputusan dalam hal yang serupa atau sama. ABSTRACT-This research focuses on law enforcement against criminal acts of money politics committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. There was an error by Bawaslu in making a decision regarding the activity of distributing money at mosques using envelopes with party logos. The aim of this research is to provide information on how to resolve money politics crimes in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections. This research method uses a normative juridical method, using a statutory approach and using data collection techniques using literature study techniques. This research proves that there are errors in law enforcement decisions regarding money politics crimes committed by parties in terms of Law No. 7 of 2017 concerning general elections carried out by Bawaslu. The activity of distributing money at the mosque was proven to be a criminal act of money politics because it served the interests of the party. Bawaslu as the supervisor in campaign activities made the wrong decision by stating that the activity of distributing money in mosques using envelopes with party logos was not a criminal act of money politics, whereas according to Law No. 7 of 2017 concerning general elections this was a criminal act of money politics. It is hoped that in the future Bawaslu will be more careful in making decisions on similar or similar matters.
Perlindungan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Saryan Rio Siva Muliawan; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12625

Abstract

Abstract. Terrorism is a crime that is categorized as an extraordinary crime and is also categorized as a crime against humanity or crimes against humanity. Terrorism is a form of organized crime in an effort to create noise and chaos and can cause the loss of the existence of human rights in a country. The aim of this research is to protect children's rights from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method in this research is a normative juridical and statutory approach. Based on the research results, legal protection for children from perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, means that children involved in criminal acts of terrorism are actually victims. The rights of children of perpetrators of criminal acts of terrorism are something that really needs to be taken into account, children of perpetrators of criminal acts of terrorism are not perpetrators of criminal acts because in cases of criminal acts of terrorism children are victims as a result of criminal acts committed by their parents as perpetrators of criminal acts of terrorism. Therefore, children's rights in child protection actually need to be protected and paid attention to. Abstrak. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir dalam upaya untuk menciptakan kegaduhan dan kekacauan serta dapat menyebabkan kehilangan eksistensi Hak Asasi Manusia disuatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme dan menganalisis cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban. Hak – hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, anak dari pelaku tindak pidana terorisme bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dalam kasus tindak kejahatan terorisme anak sebagai korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Oleh karena itu hak - hak anak dalam perlindungan anak justru periu dilingdungi dan diperhatikan.
Enforcement of Law Against Understanding Product Businesses and Fertilizer Districts in the Framework of Realizing Food Security Ramdania, Dini; Setiadi, Edi; Herniarti, Dini Dewi
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19063

Abstract

Fertilizer is an important element in agriculture besides seeds and water, so the state then stipulates SNI obligations for fertilizer products to make agricultural products a success and also to protect the nutrients contained in the soil so that they are not damaged. But in reality, it is often found in the field that there are certain parties who produce and distribute non-SNI fertilizers for personal gain. In fact, fertilizers that do not have SNI with unclear content will cause damage to the soil and recovery will take a long time. Unfortunately, criminal acts of product and distribution of non-SNI fertilizer continue to occur in different locations, as if there is no deterrent effect on the perpetrators because in several cases the production and distribution of non-SNI fertilizer only reaches the level of investigation due to lack of experts from the Ministry of Agriculture. Law no. 20 of 2014 concerning standardization and conformity assessment and other laws regulate them but are difficult to implement in the field because there must be coordination between institutions.
Sustainable Agriculture Development Program in Changing the Mindset of Farmers in Cikurubuk Village Dinn Wahyudin; Setiadi, Edi; Evan Firdaus
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.3327

Abstract

Cikurubuk Village has invaluable wealth in the form of abundant water springs that are scattered throughout the village area, so that they become a source of life for the people in the Cikurubuk Village area and its surroundings. Based on existing data, Cikurubuk Village has 10 (ten) springs. Gradually farmers are able to change their mindset, so that they do not continue to depend on government subsidised fertilisers which are increasingly difficult to obtain and at high prices by repairing the soil ecosystem that was damaged by the use of synthetic fertilisers and pesticides used over the years. The method used is descriptive analytic, which is a method that focuses on awareness (descriptive) through situations and events that occur in the community related to the object of research, namely the behaviour of the village community when farming organic rice in an effort to local food security. Agricultural cultivation, making Cikurubuk village a role model for other farms that are able to reduce unemployment by producing one superior product developed from the innovation of patani rice from organic agricultural cultivation
Legal Protection for Patients and Providers Telemedicine Services: Perspectives Principle Balance Helana, Ricky; Setiadi, Edi; Januarita, Ratna; Erlena, Erlena
Journal La Sociale Vol. 6 No. 2 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i2.1876

Abstract

Development technology No only change pattern life public everyday, but also influential in various industry, including in service known health with Telemedicine Services health through telemedicine has Lots benefits, but also risks high, so that required protection law for doctor and patient in service health through telemedicine as digital transformation. Objective from study This mapping and testing existing rules and regulations regarding digital transformation in particular For telemedicine, is it is already optimal in fulfil its function as service health to society, and is also associated with principle balance as outlined in Health Law No. 17 of 2023 Concerning Health. Methods the approach used is legal normative, with specification study nature descriptive analytical. The data used studies literature using secondary and tertiary data with technique analysis qualitative normative. Based on results study This show that; regulation protection law for doctor and patient in service health through telemedicine not yet based on principle balance. Invite law temeledicine regulated in Law No. 17 of 2023 concerning Health is still Not yet explain guidelines in detail about implementation telemedicine.
Protection and Legal Aid for Women Migrant Workers with Problems in Kuala Lumpur Malaysia Sundary, Rini Irianti; Sambas, Nandang; Setiadi, Edi
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.2971

Abstract

Indonesia is one of the largest migrant worker-sending countries in Southeast Asia, with Malaysia being a major destination. Most of these migrant workers are women working in the informal sector, such as domestic helpers, who are often vulnerable to exploitation and human rights violations. The research on the protection of Indonesian female migrant workers in Malaysia aims to identify the problems faced, analyze the effectiveness of existing policies and programs, and provide recommendations to improve their protection and welfare. This research is important to contribute to improving the system of placement and protection of migrant workers, and to ensure that their rights are respected and protected. The research method used is the normative juristic method, which prioritizes secondary data, but is also complemented by primary data in the form of interviews and discussions with migrant workers who are experiencing legal problems in Kuala Lumpur Malaysia. In conclusion, female migrant workers, especially those working in the informal sector as domestic workers, are highly vulnerable to various forms of human rights violations, including exploitation, physical and psychological violence, sexual harassment, excessive working hours, inadequate wages, and poor working conditions. Illegal status exacerbates vulnerability, as illegal migrant workers do not have the same legal protections as legal migrant workers and are afraid to report abuses they experience
Patient Access Rights to Medical Records Comparative Study Indonesian-Malaysian Law Komala, Vira; Setiadi, Edi; Ratna Suminar, Sri
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (June 2024
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i2.218

Abstract

Article 297 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health explains that every patient has the right to access the information contained in medical record documents. The regulation of patient access rights to medical records in Indonesia has given rise to various interpretations. The public has interpreted the meaning of the patient's right of access to information in medical record documents for themselves. This is where the problem arises, hospitals often face patients for some reason requiring medical records. With access rights, patients can freely use the contents of medical records as they wish. Seeing these conditions, the author wants to compare Malaysia's approach to regulating patient access rights to medical records. Objective: to examine the legal position and gaps using a comparative analysis of patient access to medical records in Indonesia and Malaysia. The research method uses normative juridical data with secondary data and is analyzed using descriptive analysis.
Restorative Justice in Domestic Violence Cases: Law Implementation and Challenges in Indonesia Tuti Susilawati; Setiadi, Edi; Darusman, Yoyon
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i3.797

Abstract

Despite Law Number 23 of 2004, the problem of domestic violence (KDRT) remains unsolved. The majority of victims of domestic violence are women, and the retributive method of punishment is believed to be less effective in protecting them. The purpose of this research is to examine how well the restorative justice policy in Indonesia complies with current legislation and how it helps victims of domestic violence regain their rights. This study explores the possibility of adopting restorative justice through the use of normative legal research methodologies that take a legislative approach and conduct a literature review. By facilitating healing for victims and offenders and facilitating reconciliation, the study found that restorative justice could be a mnore compassionate alternative. But there are a lot of problems with putting it into practice, including the fact that police officers don't comprehend it and that mediators need training. Thus, in order to guarantee that restorative justice is effectively implemented, training is necessary for mediators as well as community and law enforcement outreach.
Co-Authors Aditya Kazuya Pratama Alyusnan Yusuf Anditya, Ariesta Wibisono Anurag Hazarika Arie Kartika Bunga Annisa Widyanie Darusman, Yoyon Dini Dewi Heniarti Dini Ramdania Dinn Wahyudin Dinn Wahyudin, Dinn Erlena, Erlena Ervianti, Meliala Nur Evan Firdaus Evan Firdaus Gialdah Tapiansari Batubara Helana, Ricky Herniarti, Dini Dewi Ifeanyi M. Nwokeocha Iqbal Tawakal Bale Ismail, Noorfajri Jaya, Belardo Prasetya Mega Jeremia Hutagalung Johar, Olivia Anggie Komala, Vira M Rachmat Effendi M. Rahmat Effendi Mahmud, Ade Maimuna Latupono Malvin Muhamad Dicaprio Nanda Thalia Prayogi Nandang HMZ Nandang Sambas Neni Rohaeni Oksidelfa Yanto Ramdania, Dini Ratna Januarita Regina Anjani Rena Yulia Ridwan Ridwan, Ridwan Rini Irianti Sundary Saryan Rio Siva Muliawan SITI AHSANU NADYA Sri Ratna Suminar TUTI SUSILAWATI Vira Komala Wijaya, Diki Zuraidah