Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENAGIHAN KARTU KREDIT OLEH BANK MELALUI DEBT COLLECTOR Gabriel Leonmarch Wulung; Sam J. R. Saroinsong; Hendrasari B. R. Rawung
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
ANALISIS HUKUM INTERVENSI KEMANUSIAAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KONFLIK UKRAINA DAN RUSIA Kurniawati Gea; Lesza Leonardo Lombok; Sam Julius Richard Saroinsong
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1454

Abstract

Efforts to prevent or stop human rights violations in a country, either with or without the consent of the country (a country in internal conflict), are known as interventions, with the aim of analyzing the contribution of international organizations in dealing with humanitarian issues during the course of the conflict. Apart from that, this research also evaluates the effectiveness of these interventions in supporting peace efforts and protecting the rights of affected residents. The research method used is a normative research method with a conceptual approach and a comparative approach. This research examines the role of international organizations in humanitarian intervention related to the conflict between Russia and Ukraine. One of the main focuses is the role of the United Nations (UN) in efforts to resolve the conflict and enforce the humanitarian crisis that occurred. The results of this research are that humanitarian intervention by international organizations in the Ukrainian and Russian conflicts is very important in increasing the suffering of the civilian population. Despite facing various challenges such as limited access and pollution for aid, food, medical and protection efforts for seriously injured victims.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Murtad dalam Perspektif Hukum Islam Sarli S. Landota; Susi Aryani Manangin; Sam J. R. Saroinsong
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2201

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hak waris anak murtad dan akibat hukum terhadap anak yang murtad dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dan hasil dari penelitian ini yakni Pengaturan hak waris anak yang murtad dalam hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip syariat secara tegas menghilangkan hak waris langsung bagi anak yang meninggalkan Islam, didasarkan pada dalil hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Namun, untuk menjaga keadilan sosial, kemanusiaan, dan harmoni keluarga, hukum Islam menyediakan mekanisme alternatif seperti wasiat wajibah (dengan batas maksimal sepertiga harta) dan hibah, yang memungkinkan pewaris memberikan sebagian harta kepada anak murtad secara sah saat masih hidup. Dalam hukum waris Islam, kesamaan agama merupakan syarat mutlak antara pewaris dan ahli waris.
Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online melalui Media Sosial Kristo Korneles Joroh; Adensi Timomor; Sam Julius Richard Saroinsong
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.6020

Abstract

This research aims to examine and analyze how law enforcement is carried out against perpetrators of criminal acts of promotion of online gambling sites through social media, as well as to identify the things that become the background of the perpetrators of promoting these gambling sites. The research conducted uses normative legal research methods, namely research focused on literature review of applicable positive legal norms. This research uses a statutory approach, as well as a conceptual approach that relies on a literature study of relevant legislation and legal doctrine. The results show that the activity of promoting online gambling sites through social media is included in illegal acts as regulated in Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (3) of Law No. 1 of 2024, but in practice law enforcement still faces serious challenges. Therefore, synergy between law enforcement, digital regulators, and social media platforms is needed to more effectively address the spread of promotional content for online gambling sites.