Articles
<![CDATA[SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I.G.A Parwata Tri Bwana]]>;
<![CDATA[R.A Retno Murni]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Child trafficking is a form of crime which violates the basic human rights. Fragile lawenforcement especially within the perspective of human rights in Indonesia is mainlydriven by incomprehensive law enforcement. Due to that, legal certainty and warrantyshall never be put into reality and weakens the supremacy of law itself. In currentcondition, violence had reflected a miserable human rights promotion, respect, andfulfillment.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR BILA TERJADI INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Made Dwi Juliana]]>;
<![CDATA[Prof. R.A. Retno Murni]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One type of a criminal in the capital market is the practice of insider trading. Insider trading is an act that involves a group of people in the capital market who deliberately exploit information that has not been released to investors with the maximum benefit goal. To prove insider trading in the trading at the capital market is difficult, this is because the legal evidence is difficult to acceptable. Therefore, the legal protection is very important for investor to solve the insider trading problems.]]>
<![CDATA[Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asri Maulida]]>;
<![CDATA[R. A. Retno Murni]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[As one of the transnational crime of human smuggling caused problems for thegovernment and for Indonesia. But now a days less than two decades the issue of humansmuggling become strategic environment in Indonesia and Asia region encourages humantrafficking crimes to be one type of transnational crime which is the most attention. In this casethe crime of human smuggling different from human trafficking. There for the parties whoinvolved in this case either the government, the police, the Attorney General and even the peopleof Indonesia should interceptions in the crime under this attention. Regarding the legality of thecrime of human trafficking, it seems political Indonesian law requires that it is not only handleby Immigration ranks but also handled by the police. Finally, the police have the responsibilityto conduct the investigation, then investigation by the Attorney General's Police formed a taskforce is will be deal with the Transnational Crime in the case of prosecutions.]]>
<![CDATA[INVESTASI ASING SEKTOR PARIWISATA DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Inten Ardiantari]]>;
<![CDATA[R.A. Retno Murni]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.227 KB)
<![CDATA[Sering terjadinya pelanggaran prosedur investasi di bidang usaha perhotelan, dalam hal lokasi pembangunan hotel. Permasalahan yang diangkat, yakni prosedur investasi asing perhotelan pada sektor pariwisata di Bali dan akibat hukum bagi investor asing yang tidak melaksanakan prosedur investasi di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Pengaturan prosedur investasi asing di bidang perhotelan di Bali diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Akibat hukum bagi investor yang melanggar prosedur investasi dalam bidang perhotelan ialah dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dan pencabutan izin mendirikan bangunan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG KECELAKAN KERJA PADA PT. ASTRA INTERNASIONAL/TOYOTA SALE OPERATION AUTO 2000 CABANG DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Garjitha]]>;
<![CDATA[R. A. Retno Murni]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.322 KB)
<![CDATA[Effectiveness of the implementation of the social security field accident at PT. Astra International / Operation Auto 2000 Toyota Sale Branch Denpasar. Therefore, this paper describes whether the implementation of social security field accident at PT. Astra International / Operation Auto 2000 Toyota Sale Branch Denpasar?, And the factors that affect the implementation of the social security field accident at PT. Astra International / Operation Auto 2000 Toyota Sale Branch Denpasar?. The method used in this paper, the empirical method is descriptive. Based on the results of research done shows that the implementation of social security programs in the field of occupational accidents PT. Astra International Branch Denpasar is effective and in accordance with Regulation Legislation which applies the Law No. 3 of 1992 on Employees' Social Security. Factors affecting the implementation of Social Security on PT. Astra International Branch Denpasar internal factors such as the level of education and awareness of the law, where there is also external factors ie socio-cultural and economic factors.]]>
<![CDATA[LINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WISATAWAN BERKAITAN DENGAN KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA PENELOKAN KINTAMANI BANGLI ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi]]>;
<![CDATA[R. A. Retno Murni]]>;
<![CDATA[A. A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.509 KB)
<![CDATA[Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan BerkaitanDengan Kenyamanan Wisatawan Di Kawasan Wisata Penelokan Kintamani Bangli.Permasalahan yang diangkat adalah mengenai faktor penghambat perlindungan hukumatas hak kenyamanan wisatawan dan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata DaerahBangli untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum atas hakkenyamanan wisatawan di Penelokan Kintamani Bangli ditinjau berdasarkan UndangUndangNomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Adapun penelitian yangdigunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris, denganmenggunakan pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), PendekatanKasus (Case Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Kesimpulan daripenulisan jurnal ini adalah bahwa mengenai faktor penghambat perlindungan hukumatas hak kenyamanan wisatawan yaitu kurangnya kesadaran dari sumber daya manusia,belum terselesaikannya Pasar Seni Geopark sehingga sanksi yang diberlakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Bangli belum dapat diberlakukan, dengan demikiandiharapkan pedagang acung dan masyarakat setempat dapat bekerjasama denganPemerintah terkait untuk merealisasikan hak-hak para wisatawan tersebut entah ituperaturan yang berlaku di dalam Undang-Undang maupun sanksi yang telah disepakatibersama. Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli khususnya sebagaipenanggungjawab pengelolaan pariwisata diantaranya: bimbingan dan penyuluhan,memberi perlindungan yaitu dengan menghormati hak-hak wisatawan sesuai denganPasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, membentukpetugas pariwisata yang turut serta dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepadawisatawan dengan pendirian pos-pos informasi yang menangani keluhan wisatawan,dan dengan rutin melakukan sosialisasi setiap tiga kali dalam setahun.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT ADANYA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JUAL-BELI PERUMAHAN GRIYA MESARI LOVINA-SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Made Aprilia Widia Kristianti]]>;
<![CDATA[R.A Retno Murni]]>;
<![CDATA[A.A. Gede Agung Dharma Kusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.948 KB)
<![CDATA[“Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Klausula Eksonerasi dalam perjanjian baku” dalam perjanjian jual-beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja yang mengakibatkan pada pembatasan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap hak yang diterima konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum kepada konsumen terkait adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku (standar) dalam perjanjian jual-beli perumahan dan tanggung jawab pengembang “terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual-beli Perumahan” Griya Mesari Lovina-Singaraja. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan” dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengembang Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja apabila terdapat konsumen yang dirugikan. Metode dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat empiris dengan pendekatan socio-legal. Perlindungan hukum tersebut sudah ada dan diatur dalam UUPK yaitu berupa berhak mendapat advokasi dan penggantian ganti rugi terkait dengan adanya cacat tersembunyi serta perjanjian “tersebut dinyatakan batal demi hukum karena” mengandung klausula yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun konsumen belum pernah memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pembatasan tanggung jawab yang terdapat “dalam perjanjian jual-beli perumahan bertentangan dengan” KUHPer, UUPK dan Undang-Undang Jasa Konstruksi maka berdasarkan hal tersebut pengembang haruslah bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang terjadi pada konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku (Standar), Jual-Beli]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira]]>;
<![CDATA[R.A. Retno Murni]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.82 KB)
<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan waralaba di Indonesia membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis waralaba dipilih karena memiliki sistem usaha yang relatif simpel dan cepat serta risiko untuk bangkrut sangat kecil, timbulnya hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimuat dalam suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terhadap hal ini, perjanjian waralaba ACK Fried Chicken sudah baku disodorkan kepada pihak penerima waralaba. Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian karena dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali keterlambatan pengiriman. Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba ACK Fried Chicken yaitu tidak dilindungi oleh undang-undang karena waralaba ACK Fried Chicken belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.]]>
<![CDATA[FUNGSI NASKAH AKADEMIK DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Kd Dewantara Rata]]>;
<![CDATA[R. A. Retno Murni]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.035 KB)
<![CDATA[Academic paper is the script of research or law study and other research on aspecific problem that can be justified scientifically about setting the issue in a Bill, theDraft Regulation, Province Regulation Draft, or regencies / cities regulation draft as asolution to the problem and legal needs of the community. But in case so many of thoselocal regulations were formed without using an academic paper as the basis of itsformation. Therefore, this article will explain the importance of an academic paper as thebasis of assessment in the establishment of a regional regulation. In addition, this paperalso assess how the role of the community to participate in the preparation of a RegionalRegulation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Komang Gede Trisnowinoto]]>;
<![CDATA[R.A. Retno Murni]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.977 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p01
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Di dalam Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas memiliki ha katas perusahaa. Pemegang saham mayoritas memeiliki hak dalam mengangkat para pengurus dari perusahaan atau PT, serta mengendalikan perseroan tersebut serta mengambil keputusan di dalam perusahaan termasuk menentukan gaji serta fasilitas para pejabat dalam perusahaan serta memutuskan keuntungan yang boleh dibagikan. Dalam perlindungan hukum pada pemegang saham myoritas sudah terjamin terutama melalui RUPS. Serta pemegang saham minortas perlu mendapatkan perhatian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham,Kepailitan]]>
