Garuda - Garba Rujukan Digital

Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi Mursalin, Ayub; Katsir, Ibnu
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 25, No 2 (2010)
Publisher : Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Islamic boarding school has been recently exposed with negative issues: becoming a source of terrorists and teaching radical ideologies that will disrupt the nation security stabilization. This article encourages to reveal the fact behind those issues based on the pattern of education adopted at the Islamic education system. Five Islamic schools in the province of Jambi will be the data source. It shows that in one side, Islamic education curriculum tends to be an understanding of belief of the conservative religious-dogmatic, while on the other side, tends to be moderate principle. The subjects of Fikh, tafsir (interpretation), and akidah (belief) lead to a conservative attitude in religious issues and politics. While in the social field, the curriculum is taught in a moderate way. Meanwhile, the tutor or ustaz encourages students to have a conservative attitude in praying and partly in the political field. However, the tutor or ustaz does not encourage students to act radically.

Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011 Hasan, Bakhtiar; Mursalin, Ayub
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 26, No 1 (2011)
Publisher : Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The article offers a fresh perspective to analyze the conflict through observation of media coverage, proposing that through this close observation, the form, factors and motives of conflict can be easily identified. Through its observation, this paper records that the clash between Ahmadiyyah and other religious groups has predominated social conflict in Indonesia since 2005 until 2011. It argues that the conflict persistence is due to a weak law enforcement. The state is deemed to be failed to protect the minority group against the violent acts of other religious groups and it is this failure that this artcile associates with the escalation and development of the conflict.

Ritual Mandi Safar: Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal: Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur L, Bahtiar; Mursalin, Ayub; Masburiah, Masburiah
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 23, No 2 (2008)
Publisher : Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to show up the local islamic society tradition named Ritual Mandi Safor which getfocusfrom various community of islam itself. Riual Mandi Safar represents one of local area ancestor heritage assumed can refuse misfortunes (accident, disaster and disease epidemic). However as the local tradition which is related to islam, it generate pros and contra among the society that support and also refuse it. Relating to that reason, this research aims tofind the meaning of symbol and function of Ritual Mandi Safar for the society that support it. How far their understanding to this rittral and the advantages for their daily life and also the role of local government to remain this tradition.

MENEGUHKAN KESETARAAN GENDER YANG BERKEADILAN DALAM ISLAM Ayub Mursalin
Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Center for Gender and Children Studies, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Gender inequity is not the failure subjected to the Prophet Muhammad. The interpretations, thoughts, legal opinions, imaginations of His successors were the causes of the bias as they interpreted the Holy Qur’an and the Sunnah based on the prevailing facts and situation when the Qur’an was revealed, at the time. To reinterpret the doctrinal teachings which allegedly considered bias, one can use many approaches, namely hermeneutical and historical and other comprehensive ones. The result of this endeavor is a living-text function as the guidance for a forever life of human beings.

PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK PAKIS SEBAGAI POTENSI UMKM UNGGULAN DESA KARANG BERAHI Bayu Kurniawan; Ayub Mursalin; M. Juridis Muhaibuddin; Irwandi Irwandi; Dwi Indah Lestari; Sella Tasya; Witri Witri; M. Rizal Alfidani; Elza Berta Salsabila; Fauzi Yudiyanto
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3527-3532

Desa Karang Berahi merupakan desa dengan history yang tinggi dengan adanya Prasasti Karang Berahi penginggalan kerajaan Sriwijaya. Desa ini merupakan masyoritas perkebunan kelapa sawit dengan potensi kelimpahan tumbuhan pakis yang tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat cenderung hanya memanfaatkan tumbuhan pakis sebagai sayur mayur. Studi etnobotani menyebutkan bahwa tumbuhan pakis dapat dijadikan sebagai obat diantara sebagai obat kencing darah, obat penurun panas pada anak, dan obat sakit kepala. Tumbuhan pakis juga memiliki kandungan Vitamin A yang tidak rusak jika melalui proses pemanasan/penggorengan yang wajar. Pengabdian masyarakat yang ada di Desa Karang Berahi memberikan inovasi dalam pengelolaan tumbuhan pakis menjadi keripik pakis yang lebih ekonomis dengan kemasan yang lebih menarik. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat melalu beberapa tahapan observasi, persiapan, dan pelaksanaan. Hasil dari akhir dari pengabdian ini merupakan adanya produk inovatif dari bahan baku tumbuhan pakis menjadi keripik pakis yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia Ayub Mursalin
Undang: Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.1.113-150

In Indonesian society, interfaith marriages always spark controversy. Due to this fact, some people who are planning or have already begun an interfaith marriage turn to the court to ask for the legalization of their marriage. Through a doctrinal analysis using a comparative law approach, this article aims to examine the arguments of judges in adjudicating and deciding on the legality of interfaith marriages in three court institutions: the Primary Court, the Supreme Court, and the Constitutional Court. Even though the three court institutions have distinct absolute competencies, it is vital to analyze them to identify any inconsistencies or harmonies in the legal arguments, as this would have a significant impact on views and even access to public law in the case. This paper argues that, on the one hand, there is a legal conflict between the factors considered in the Supreme Court's judgment and those considered in the Primary Court's decision in situations involving interfaith marriages. While the Supreme Court, which initially permitted interfaith marriages, now tends to forbid them, the Primary Court's reasoning generally tends to support interfaith marriages. The Constitutional Court's ruling in 2015 regarding the judicial review of the Marriage Law of 1974 against the Constitution of 1945, which in essence forbids interfaith marriage but does not violate the right to establish a family, appears to have caused a change in the justification for the Supreme Court's decision. Abstrak Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Fakta ini menyebabkan sebagian mereka yang akan atau telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk meminta pengadilan sebagai forum yang bisa mengesahkan perkawinannya. Melalui kajian doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum, artikel ini akan mengungkap argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Meski ketiga lembaga pengadilan tersebut memiliki kompetensi absolut yang berbeda, kajian terhadapnya menjadi penting dalam upaya menemukan keselarasan atau ketidakselarasan argumentasi hukum, dan ini akan sangat menentukan sikap dan bahkan akses hukum masyarakat dalam perkara tersebut. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terhadap perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon. Putusan-putusan Pengadilan Negeri pada umumnya cenderung membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung, yang awalnya membolehkan perkawinan beda agama, sekarang memiliki kecenderungan untuk melarangnya. Pergeseran kecenderungan Putusan Mahkamah Agung ini baru terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Undang-Undang Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2015 yang pada intinya pelarangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak asasi manusia untuk membangun sebuah rumah tangga.

PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK PAKIS SEBAGAI POTENSI UMKM UNGGULAN DESA KARANG BERAHI Kurniawan, Bayu; Mursalin, Ayub; Muhaibuddin, M. Juridis; Irwandi, Irwandi; Indah Lestari, Dwi; Tasya, Sella; Witri, Witri; Alfidani, M. Rizal; Berta Salsabila, Elza; Yudiyanto, Fauzi
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3527-3532

Desa Karang Berahi merupakan desa dengan history yang tinggi dengan adanya Prasasti Karang Berahi penginggalan kerajaan Sriwijaya. Desa ini merupakan masyoritas perkebunan kelapa sawit dengan potensi kelimpahan tumbuhan pakis yang tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat cenderung hanya memanfaatkan tumbuhan pakis sebagai sayur mayur. Studi etnobotani menyebutkan bahwa tumbuhan pakis dapat dijadikan sebagai obat diantara sebagai obat kencing darah, obat penurun panas pada anak, dan obat sakit kepala. Tumbuhan pakis juga memiliki kandungan Vitamin A yang tidak rusak jika melalui proses pemanasan/penggorengan yang wajar. Pengabdian masyarakat yang ada di Desa Karang Berahi memberikan inovasi dalam pengelolaan tumbuhan pakis menjadi keripik pakis yang lebih ekonomis dengan kemasan yang lebih menarik. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat melalu beberapa tahapan observasi, persiapan, dan pelaksanaan. Hasil dari akhir dari pengabdian ini merupakan adanya produk inovatif dari bahan baku tumbuhan pakis menjadi keripik pakis yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

MEDIASI KELUARGA DALAM KRISIS: ANALISIS RENDAHNYA KESADARAN PUBLIK TERHADAP BP4 DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI INDONESIA Rahmatullah, Reza; Muhammad, Fauzi; Mursalin, Ayub
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v21i2.11419

This study aims to critically examine the low utilization of the Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Agency (BP4) as a family mediation institution for resolving domestic conflicts in Indonesia. Based on a review of literature, regulatory documents, and previous research findings, it is known that BP4 has not been functioning optimally due to various structural, normative, and cultural factors. The results indicate that limited human resource capacity, inadequate budget and operational facilities, and low professionalism of mediators are the main obstacles in implementing BP4's mediation function. Furthermore, BP4's lack of integration with the formal legal system and the absence of regulations mandating pre-suit mediation have caused this institution to lose its legitimacy and strategic role. Negative public perceptions of the effectiveness of BP4 mediation also exacerbate low participation in this service. Using a theoretical approach based on legal awareness and conflict resolution, this study emphasizes the need for institutional reform of BP4, including strengthening regulations, training certified mediators, digitizing services, and increasing public trust. Comprehensive reform of this area is essential so that the BP4 can effectively carry out its preventive and resolutive functions in preventing divorce and strengthening family institutions in Indonesia. Keywords: BP4, family mediation, divorce, dispute resolution

URGENSI HIFZ AL-DĪN DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI MALAYSIA: TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH Khairul, Mohd; Pramadani, Putrina Srimulya; Haj, Hakan Alfijar; Muhammad, Pauzi; Mursalin, Ayub
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Instilling religious values in children is a primary responsibility of every Muslim parent. This is crucial because religious education will shape children's behavior and morals in accordance with Islamic teachings. In this context, attention to children's religious education applies not only to intact families but is also highly relevant in situations of parental divorce. Children of divorced couples often face psychological and social instability, making the instilling of religious values a crucial factor in maintaining balance in their lives. In Malaysia, child custody, or hadhanah, is regThis study aims to analyze hadhanah regulations in Malaysia with a focus on protecting children's religious values. This study uses a normative approach, namely an approach that examines the law based on applicable norms, and uses the theory of maslahah mursalah as the basis for analysis. This research method is library research, with data sources derived from various scientific works such as journals, books, theses, and dissertations. Based on the results of the study, it was found that judges in the Malaysian Sharia Court place religious aspects as the primary consideration in deciding hadhanah cases. This indicates that protecting a child's religion is seen as part of hifdz al-dīn (maintaining religion), which is included in the hajiyah level in the hierarchy of needs according to maqāṣid al-sharī‘ah. Thus, hadhanah regulations in Malaysia are in line with sharia principles that emphasize the welfare of the community.ulated by Islamic family law. One crucial aspect of this regulation is protecting the child's religious beliefs to ensure they remain in line with Islamic beliefs and teachings, particularly when one parent is of a different religion or does not consistently practice Islam. Key words: Hadhanah, protection, religion, children.

Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah di Kota Jambi Nurlaila Nurlaila; Habriyanto Habriyanto; Ayub Mursalin; Wildan Nur Hidayat
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): JIEI : Vol.9, No.1, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i1.8196

This thesis aims to: (1) Know the marketing strategy that has been carried out by Islamic Pawnshops in the city of Jambi, (2) Know the obstacles faced by Islamic Pawnshops in the city of Jambi in carrying out the marketing strategy, (3) Know the solutions of Islamic Pawnshops in the city of Jambi in executing a marketing strategy. This study uses a qualitative method. The method used to collect data in this study is through interviews, observation and documentation. The results of this study are (1) The marketing strategies that have been carried out by Islamic Pawnshops in the city of Jambi, namely: Strategies in the fields of product, price, distribution, and promotion, (2) The obstacles encountered occur due to internal and external factors. The internal factors of employees who concurrently serve as human resources at the Jambi City Sharia Pawnshop fully understand Sharia principles, have not yet optimized technology and social media. While external factors are business competition with other financial institutions, the lack of public understanding of Pegadaian Syariah, (3) Solutions in implementing marketing strategies by recruiting HR with more expertise, providing training and coaching to employees and activating social media and launching attractive products for the community . The marketing strategy that has been implemented by Pegadaian Syariah in the city of Jambi has been carried out well, although there are still improvements and improvements in marketing being carried

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search