Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Brandish Red Report Card: Eliminating Corruption in Indonesia El-Adzkiyaa, Awhan Ibaad; Muttaqin, Labib; Adrian, Adrian
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 7 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i7.164

Abstract

Background: Provide an adequate background covering the literature review and the gap of the research with other relevant former research works. Aim: Mention the main purpose of the research. Method: Give a brief explanation regarding the method used, along with the sample, data collection technique, and data analysis technique. Findings: Summarize the collected data and the analysis performed on those data relevant to the issue that is to follow.
23 Years of Reformation, Freedom is Still a Utopia Ananda, Muhammad Alfian Rizki; Muttaqin, Labib
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 7 (2022): Special Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i7.168

Abstract

Background: Freedom of expression is still a problem in the implementation of democracy in Indonesia. Amnesty noted that throughout 2020 there were 132 cases of alleged violations of the right to freedom of expression using the ITE Law with a total of 156 victims, among them 18 activists and four journalists. In 2021, there have been 56 similar cases with a total of 62 victims. Aim: This research aims to discuss Indonesia’s reformation along with its obstacle throughout the years. Method: This study used a qualitative approach and a case study. The data was gathered from a number of different places. The sources explore the challenges that Indonesia has faced in its reformation over the years. Findings: The ITE Act is still needed to prevent and punish crime in the digital world. However, there are several articles in this Law that need to be revised because there are multi-interpretation articles, rubber articles, and semantic improvements of several articles to be better. If it is not immediately revised, then the public will be afraid to convey criticism for fear of making the critic's party entangled in the punishment of libel and defamation charges.
Mengenal Sejarah dan Kedudukan Konstitusi di Negara Indonesia Govinda Putra Pratama, Muhammad; Muttaqin, Labib
Journal of Economics and Business UBS Vol. 13 No. 5 (2024): Journal of Economics and Business UBS
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v13i5.2495

Abstract

Konstitusi adalah suatu hukum yang tertinggi di negara Indonesia berupa Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tatanan negara. Sejarah konstitusi di negara Indonesia menjelaskan mengenai awal mula serta perkembangan kondisi struktur pemerintahan yang demokratis sehingga dapat mewujudkan negara yang berdaulat. Disamping itu, kedudukan konstitusi di Indonesia sebagai dokumen hukum tertinggi yaitu hukum dasar tertulis yang dijadikan kunci peraturan perundang – undangan dalam sistem pemerintahan negara. Serta mencerminkan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada ditangan rakyat. Konstitusi sangat berperan dalam berdirinya suatu negara. Karena, tanpa adanya konstitusi tujuan negara tidak akan bisa tercapai dan tatanan negara tidak akan berjalan dengan tertib. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan artikel yaitu yuridis normatif adalah berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang penulis dapatkan selama mempelajari hukum konstitusi serta buku – buku referensi hukum konstitusi yang ada. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah konstitusi di negara Indonesia mengalami sejarah yang mewujudkan perkembangan kemajuan zaman serta kedudukan konstitusi yang sangat penting bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia.
Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi Muttaqin, Labib; Enggarani, Nuria Siswi; Nurhayati, Nunik; M. Juanidi; Febiyanti, Nabilla
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4486

Abstract

Studi ini menganalisis perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator yang berpotensi menimbulkan konflik dengan lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Fokus kajian ini meliputi legitimasi MK dalam membuat putusan positive legislator, konflik yang muncul dengan pembentuk undang-undang akibat putusan tersebut, serta solusi untuk meredam konflik tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui literature review. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat positive legislator, seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, telah memicu ketegangan dengan pembentuk undang-undang. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan kesepahaman antara MK, DPR, dan Presiden mengenai batas kewenangan MK dalam membuat putusan positive legislator serta mekanisme tindak lanjut putusan tersebut oleh pembentuk undang-undang. 
Constitutional Court vs. Lawmakers: Positive Legislature, Decision Implementation, and Balance of Authority Muttaqin, Labib; Enggarani, Nuria Siswi; Nurhayati, Nunik; Junaidi, M.; Febiyanti, Nabilla
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.554

Abstract

The Constitutional Court’s transition from a negative legislator to an executor of positive legislation has created structural tension with Lawmakers. This phenomenon creates legislative resistance that impedes decision implementation, often leaving constitutional compliance to rely on public pressure. This research aims to analyze the roots of such disharmony and to formulate a procedural law design capable of effectively guaranteeing the execution of decisions. Through a normative legal research method using the statute approach, conceptual approach, and case approach, this study examines constitutional dynamics following the Constitutional Court’s delivery of two decisions regarding the judicial review of Law Number 10 of 2016 and Law Number 11 of 2020. The research results indicate that implementation barriers stem from the counter-majoritarian difficulty and the obsolescence of Chapter V of Law Number 24 of 2003, which fails to accommodate the complexity of positive legislature authority. As an absolute solution, this research recommends the urgent formation of a stand-alone Constitutional Court Procedure Bill (separate bill). This Bill must grant the Constitutional Court attribution authority to establish a “mandatory deadline” (tenggat waktu eksekutorial) for Lawmakers. Formalizing this mechanism is crucial to restoring the balance of the separation of powers system and ensuring the enforcement of constitutional supremacy through an institutionalized mechanism with legal certainty.
Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah Amaylia Noor Alaysia; Labib Muttaqin
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8194.478-486

Abstract

Dalam analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak dalam sebuah perjanjian kerja sama pemborongan rumah yang melibatkan sengketa pewakafan tanah ladang oleh almarhum Haji Mukhtar, kita dihadapkan pada isu yang kompleks dan beragam. Prinsip itikad baik, yang merupakan landasan fundamental dalam hukum internasional, memiliki peran penting dalam penilaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Prinsip ini mengharuskan semua kewajiban dalam perjanjian, termasuk pewakafan tanah, diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam konteks konkret seperti ini, itikad baik kadang-kadang dapat menjadi hal yang kabur dan subjektif dalam penentuan pelanggaran. Selain itu, pertimbangan tentang pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rumah juga perlu diperhatikan dengan seksama. Jika terbukti bahwa tindakan almarhum Haji Mukhtar tidak sah, para penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa berhak untuk menuntut pembatalan atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam keseluruhan analisis ini, peran prinsip itikad baik menjadi kunci dalam menentukan validitas perjanjian dan tanggung jawab hukum para pihak terkait
LEGALITY OF LEGAL ENTITIES OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES) POST LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB COPYRIGHT Feni Nur Fitria Dewi; Nunik Nurhayati; Nuria Siswi Enggarani; Labib Muttaqin
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 1, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i1.6806

Abstract

This research aims to discuss the background to the policy on the obligation to change Village-Owned Enterprises (BUMDes) from business entities to legal entities and the development of BUMDes legal entity status in Banyudono District, Boyolali Regency. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in Article 117 amends Article 1 (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Before the changes to the Village Law, BUMDes were described as business entities, whereas in the Job Creation Law BUMDes were described as legal entities. The research method used is empirical juridical, located in Banyudono District, Boyolali Regency, Central Java. The results of the discussion showed that 1) The aim of the promulgation of Article 117 of the Job Creation Law is to be able to absorb the widest possible Indonesian workforce amidst increasingly competitive competition and the demands of economic globalization, including at the village level by optimizing BUMDes. 2) In Banyudono District, Boyolali Regency, there are 15 (fifteen) villages and only 5 (five) BUMDes, but there are 2 (two) BUMDes that have not yet been incorporated, namely BUMDes Banyudono and BUMDes Hamlet.