Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Integritas: Jurnal Antikorupsi Khairun Law Journal IJMS - Indonesian Journal on Medical Science Asy-Syariah Jurnal Hukum Sasana Journal of Economics and Business UBS Interdisciplinary Social Studies KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Konstitusi Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal on Medical Science (IJMS) Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Carmin: Journal of Community Service JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Jurnal Jurisprudence
Labib Muttaqin
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Mengenal Sejarah dan Kedudukan Konstitusi di Negara Indonesia Govinda Putra Pratama, Muhammad; Muttaqin, Labib
Journal of Economics and Business UBS Vol. 13 No. 5 (2024): Journal of Economics and Business UBS
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v13i5.2495

Abstract

Konstitusi adalah suatu hukum yang tertinggi di negara Indonesia berupa Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tatanan negara. Sejarah konstitusi di negara Indonesia menjelaskan mengenai awal mula serta perkembangan kondisi struktur pemerintahan yang demokratis sehingga dapat mewujudkan negara yang berdaulat. Disamping itu, kedudukan konstitusi di Indonesia sebagai dokumen hukum tertinggi yaitu hukum dasar tertulis yang dijadikan kunci peraturan perundang – undangan dalam sistem pemerintahan negara. Serta mencerminkan kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada ditangan rakyat. Konstitusi sangat berperan dalam berdirinya suatu negara. Karena, tanpa adanya konstitusi tujuan negara tidak akan bisa tercapai dan tatanan negara tidak akan berjalan dengan tertib. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan artikel yaitu yuridis normatif adalah berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang penulis dapatkan selama mempelajari hukum konstitusi serta buku – buku referensi hukum konstitusi yang ada. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah konstitusi di negara Indonesia mengalami sejarah yang mewujudkan perkembangan kemajuan zaman serta kedudukan konstitusi yang sangat penting bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia.
Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi Muttaqin, Labib; Enggarani, Nuria Siswi; Nurhayati, Nunik; M. Juanidi; Febiyanti, Nabilla
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4486

Abstract

Studi ini menganalisis perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator yang berpotensi menimbulkan konflik dengan lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Fokus kajian ini meliputi legitimasi MK dalam membuat putusan positive legislator, konflik yang muncul dengan pembentuk undang-undang akibat putusan tersebut, serta solusi untuk meredam konflik tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui literature review. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat positive legislator, seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, telah memicu ketegangan dengan pembentuk undang-undang. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan kesepahaman antara MK, DPR, dan Presiden mengenai batas kewenangan MK dalam membuat putusan positive legislator serta mekanisme tindak lanjut putusan tersebut oleh pembentuk undang-undang. 
Co-Authors Adrian Adrian Amaylia Noor Alaysia Ambarwati - Poltekkes Bhakti Mulia, Niken Ananda, Muhammad Alfian Rizki Andy Omara Atmoredjo, Sudjito Bekti Suharto Dewi, Feni Nur Fitria El-Adzkiyaa, Awhan Ibaad Febiyanti, Nabilla Feni Nur Fitria dewi Fikri AR, M Govinda Putra Pratama, Muhammad Indira, Reisa M. Juanidi M. Junaidi Mustofa, Rochman Hadi Naranta, Enno Haya Gladya Niken Ambarwati - Poltekkes Bhakti Mulia Nugraheni, Yonika Dani Nuria Siswi Enggarani Ramadhan, Muh. Rivai Rukmono, Indra Sa'ida, Naili Sabar Narimo Soediono, Ricardo Suharto, Bekti Susanto, Muhammad Edy