Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan ADIL : Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Syafrida
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid- 19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan Syafrida Syafrida; Safrizal Safrizal; Reni Suryani
Pamulang Law Review Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v3i1.6532

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa dampak buruk melemahnya ekonomi masyarakat dan Negara. Banyak perusahaan yang terdampak Covid-19 terpaksa harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Permasalahan apakah perusahaan diboleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Covid-19 dan apakah perusahaan dapat dipailitkan karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakan dengan mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian bersifat yuridis normatif dan jenis penelitian adalan kualitatif. Kesimpulan, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja selama Covid-19 dengan alasan Overmacht, jika perusahaan dapat membuktikan akibat pandemi Covid-19 tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja/ buruh. Perusahaan yang tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap pekerjanya dapat dinyatakan pailit dan aset perusahaan yang disita selanjutnya dijual, dilelang untuk pembayaran hak-hak dari perkerja yang diprioritas untuk dilakukan pembayarannya.
Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah) Ralang Hartati; Syafrida Syafrida; Reni Suryani
Pamulang Law Review Vol 4, No 2 (2021): November 2021
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v4i2.17755

Abstract

Anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, untuk itu harus diwakili oleh orang tuanya apabila sianak berada dibawah kekuasaan. Namun jika kedua orang tuanya dari sianak meninggal dunia, seperti pada kasus anak Gala Sky yang merupakan anak pasangan artis almh Venessa Angel dan Febri Ardiansyah   meninggal akibat kecelakaan di tol Jombang tanggal 4 Nopember 2021 yang disebabkan kelalaian sopir. Anak Gala Sky kehilangan hak asuh dari kedua orang tuanya. Untuk mengurus kepentingannya harus diangkat wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta bendanya. Terjadi perseteruan dari kedua orang tua almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah yang sama- sama berjuang untuk menjadi hak asuh dan perwalian dari Gala Sky. Permasalahan bagaimana ketentuan hukum mengatur perwalian anak akibat meninggal kedua orang tuanya, siapa yang paling berhak menjadi hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky dan bagaimana tugas dan kewenangan dari wali. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis atikel ini mengunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kesimpulan, ketentuan hukum mengatur perwalian anak masih bersifat pluralisme hukum aneka ragam hukum yang mengaturnya yaitu Undang Undang Nomor Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Penunjukan perwalian anak dapat dilakukan salah satu dari dari orangtua yang melakukan kekuasaan oarng tua, surat wasiat, putusan pengadilan dan penunjukan secara lisan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI NEGOSIASI Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213

Abstract

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sengketa yang dapat diselesaikan melalui negosiasi adalah sengketa bidang perdata atau bidang hukum dagang yang dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Sedangkan sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, maka tidak dapat diselesaikan dengan cara melalui negosiasi.  Prosedur penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi  diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibat pihak ketiga. Keunggulan penyelesaian melalui negosiasi pemeriksaan sengketa lebih sederhana hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa tidak melibat pihak ketiga, prosedur lebih sederhana, waktu lebih cepat dan biaya lebih murah, bersifat tertutup dan rahasia, sifatnya sederhana, menghemat waktu dengan biaya yang lebih murah dan mencegah terjadinya permusuhan.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL) Ralang Hartati; Syafrida
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 (2022): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v4i2.3737

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global berdampak terpuruknya ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan. kehilangan penghasilan dan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Solusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pinjaman melalui jasa pinjaman online yang penawarannya melalui media sosial (sms). Ketidak tahuan masyarakat membadakan keberadaan pinjol legal (terdatar pada OJK) dan ilegal (tidak terdaftar di OJK) yang akhirnya menjadi korban jasa pinjaman online (pinjol) ilegal karena tergiur penawaran pinjaman tanpa jaminan, mudah dan langsung cair. Masalah muncul ketika nasabah pinjol tidak mampu membayar cicilan pokok berikut bunga yang sangat tinggi, kemudian untuk menutpinya melakukan pinjaman lagi kepada pinjol yang lainnya. Pelaku pinjol ilegal dalam melakukan penagihan melakukan perbuatan yang yang bertentangan dengan hukum antara lain intimdasi, mengirim gambar pornograpi, perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, menyebar data nasabah. Berdasarkan laporan nasabah korban pinjol itu sendiri dan kerja keras aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah berhasil membongkar kasus dan menangkap pelaku pinjol ilegal berikut jaringannya untuk diproses dan dijatuhkan hukuman.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEMPRODUKSI OBAT SIRUP CAIR MENIMBULKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK Arihta Esther Tarigan; Ralang Hartati; Syafrida Syafrida; Erna Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26204

Abstract

Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha dalam menghasilan suatu produk dapat berupa barang dan/atau jasa yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, keselamatan serta tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Produk yang diproduksi, diperdagangkan pelaku usaha harus memenuhi standar mutu, informasi benar, jujur dan jelas terhadap produk diproduksi, diperdagangkan setelah melalui uji dan pemeriksaan oleh BPOM. Namun kenyataan masih banyak ditemukan dimasyarakat peredaran produk belum sesuai standar mutu dan membahayakan kesehatan konsumen. Kasus dewasa ini tentang obat sirup anak yang menimbulkan gagal ginjal akut pada anak yang mematikan merupakan salah satu bentuk produk obat tidak memenuhi standar mutu obat membahayakan kesehatan konsumen. Permasalahan,  bagaimana tanggung jawab pelaku usaha memproduksi obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut pada anak. Kesimpulan,  pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha memproduksi obat obat sirup anak mengunakan bahan campuran obat berbahaya, penggunaan melebihi ambang batas.  Tanggung jawab secara perdata, memberi ganti kerugian dan santunan kepada keluarga korban. Tanggung jawab secara pidana, bahwa pelaku telah melakukan penipuan mengunakan obat berbahaya yang tidak boleh digunakan sebagai campuran obat dan tidak mengiinformasikan dengan benar, jelas, jujur  komposisi yang tertera pada label.
Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Mangisitua Marbun; Hasudungan Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28603

Abstract

Advances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object   AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredit
Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Tersangka/ Terdakwa Meninggal Pada Saat Proses Praperadilan Syafrida Syafrida; Esther Tarigan; M.T Marbun; Hasudungan Sinaga; Erna Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32258

Abstract

Prapradilan bagian proses pemeriksaan perkara pidana yang kasusnya belum diperiksa di pengadilan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus sah atau tidak penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutanya penuntut umum dan dan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan yang diajtuhkan Hakim di pengadilan. Rumusan masalah, bagaimana proses mengajukan prapradilan dan apakah prapradilan dapat diajukan jika tersangka/ terdakwa menunggal dunia. Metode penelitian mengunakan penelitian kepustakaan berupa dokumen dokumen yang disebut dengan data sekunder. Penelitian mengunakan data hasil penelitian kepustakaan, penelitiannya bersifat normatif kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, alasan mengajukan prapradilan apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan tida sesuai aturan hukum. Hakim mengabulkan permohonan prapradilan apabila tersangka /terdakwa atau keluarga atau ahli warisnya dapat membuktikannya  penyidik atau penuntut umum tidak prosedur melaksakan tugasnya. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya permohonan prapradilan ditolak jika permohonan prapradilan tidak dapat dibuktikan. Tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada saat proses prapradilan dilanjutkan oleh keluarga atau ahli warisnya
Perlindungan Anak Dalam Mengonsumsi Obat Sirup Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Abdul Cholid; Syafrida Syafrida; Warsito Warsito
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34115

Abstract

The Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) as a non-ministerial government institution in carrying out its role and function supervises the distribution of drugs and food circulating in the community. BPOM's supervisory function is carried out before and after the product is circulated in the community. In the case of liquid syrup drugs cause acute kidney failure in children in a short time which causes death in children. The problem is, what are the roles and responsibilities of BPOM in overseeing the production of children's liquid medicines causing acute kidney failure, and how are consumers' protection for children due to consuming children's liquid medicines causing acute kidney failure? The research method, library research used is in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The research is normative juridical in nature and data analysis is carried out qualitatively. Research result. BPOM's role in carrying out the supervisory function is to increase the distribution of drugs before they are circulated or after they are circulated in the community. Legal protection for child consumers as a result of consuming syrup drugs that cause acute kidney failure is that business actors producing syrup drugs provide reimbursement for hospital treatment costs, provide compensation if they cause death, criminal proceedings for using dangerous substances are at the threshold, and state administrative legal sanctions in the form of written warnings, fines, freezing business temporarily, revoking permits for completion and withdrawing drug solutions from circulation.Keywords: Legal Protection; Child Consumers; Acute Kidney Failure AbstrakBadan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah non Kementerian dalam melaksanakan peran dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Fungsi pengawasan BPOM dilakukan sebelum dan setelah produk beredar di masyarakat, namun muncul kasus obat sirup menimbulkan gagal ginjal akut yang mematikan pada anak. Permasalahan, bagaimana peran dan tanggung Jawab BPOM dalam mengawasi produksi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut, dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap anak akibat mengkonsumsi obat cair anak menimbulkan gagal ginjal akut. Metode penulis mengunakan penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian. Peran BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat sebelum beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Perlindungan hukum konsumen anak akibat mengonsumsi  obat sirup menyebabkan gagal ginjal akut adalah pelaku usaha memproduksi obat sirup memberi penggantian biaya pengobatan rumah sakit, memberi santunan jika menimbulkan kematian, diproses pidana karena  mengunakan bahan- bahan berbahaya diambang batas dan sanksi hukum admintrasi negara berupa peringatan tertulis , denda, membekukan usaha sementara, mencabut  izin usahanya dan menarik obat sirup dari peredaran.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen Anak; Gagal Ginjal Akut
Pertanggungjawaban Artis dalam Mempromosikan Judi Online Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Hasudungan Sinaga; Mangisitua Marbun
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35803

Abstract

Online gambling is a crime that is contrary to state law, religious law and societal norms. Gambling is a form of game of chance which is an illegal act. As technology develops, online forms of gambling emerge whose scope crosses national borders. The research method used is qualitative research. The approach method in the research used a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research state that the provisions relating to online gambling that apply in Indonesia violate religious law, state law and societal norms. Violation of criminal law in online gambling, violating 55 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, Article 303 of the Criminal Code, and Article 45 paragraph (2) and 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Amendment to the ITE Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions.Keywords: Online gambling; responsibility; perpetrator AbstrakJudi online termasuk tindak Pidana kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, dan norma masyarakat. Perjudian merupakan bentuk permainan yang bersifat untung-untung yang termasuk perbuatan ilegal. Seiring perkembangan teknologi maka timbul bentuk perjudian yang dilakukan secara online yang ruang lingkupnya melintasi batas suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan berkaitan judi online yang berlaku di Indonesia melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dalam judi online, melanggar 55 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 303 KUHP, dan Pasal 45 ayat (2)  dan 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU ITE  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata kunci: Judi online; pertangnggung jawaban; pelaku
Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Mangisitua Marbun; Hasudungan Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.28603

Abstract

Advances in information and communication technology have had the impact of increasing the development of the creative economy. Products of creative economy actors based on Intellectual Property Rights can be used as collateral for credit. The problem is what are the criteria for creative economic products based on Intellectual Property Rights that can be used as collateral for bank credit and how is the assessment carried out by banks on objects of credit guarantees in the form of creative economic products based on Intellectual Property Rights? The research approach is in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study state that the criteria for creative economic products that can be used as bank credit guarantee objects are IPR-based creative economic products that are registered and registered with the Director General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights and are reputable, have economic value, are self-managed or transferred to other parties.Keywords: Creative Economy; Intellectual property rights; Credit Guarantee Object   AbstrakKemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak meningkatnya perkembangan ekonomi kreatif. Produk pelaku ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit. Permasalahannya apa kriteria produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap objek jaminan kredit berupa produk ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan objek jaminan kredit bank adalah produk ekonomi kreatif berbasis HKI yang tercatat dan terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkum HAM dan bereputasi, bernilai ekonomi, dikelola sendiri maupun dialihkan kepada pihak lain.Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual; Objek Jaminan Kredit
Co-Authors Abdul Cholid Arihta Eshter Br Tarigan Arihta Esther Tarigan Arihta Esther Tarigan Ema Farida Erna Amalia Esther Tarigan Hasudung Sinaga Indah Harlina M.T Marbun M.T Marbun M.T Marbun Mangisitua Marbun Mustakim Mustakim Ralang Hartati Ralang Hartati Ralang Hartati Ralang Hartati Ralang Hartati Reni Suryani Reni Suryani Roy Mardongan Maruli Safrizal Safrizal Tetti Samosir Warsito Warsito