Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Protection: Journal Of Land And Environmental Law Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum
Simon Nahak
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Desa Adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng I Wayan Rideng; I Wayan Wesna Astara; Simon Nahak
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.269 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng. Metode pendekatan yang digunakan dalam perumusan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat yaitu metode dengan aspek perancangan dan aspek sumber daya alam, sedangkan metoda pendekatan untuk warga masyarakat/krama desa dalam kegiatan pelestarian hutan yaitu keterlibatan langsung sebagai pengelola BUM Desa dalam menjaga terjadinya kerusakan hutan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) konsep penyempurnaan terhadap Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Selat menjadi sangat penting untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan keberadaan warga masyarakat/krama desa di sekitar kawasan hutan desa. Sebagai antisipasi awal terhadap semakin merebaknya adanya pengerusakan terhadap hutan oleh warga masyarakat/krama desa diperlukan pengaturan semakin tegas dengan cakupan pengaturan lebih luas melalui pararem. b) Konsep pemberdayaan ini dilakukan terhadap keberadaan pecalang jagawana dalam menjaga keamanan dan pelestraian hutan desa. Mengingat tantangan terhadap perilaku warga masyarakat/krama desa akan semakin banyak. Dipandang perlu untuk penambahan (kuantitas) tenaga pecalang jagawana, agar mampu mengcover cakupan luas hutan. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengamanan hutan. c) Konsep Rehabilitasi ini dilakukan dalam upaya tetap terjaganya kelestarian hutan. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa Pandan Harum melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak Supriadi, I Wayan Dedi; Nahak, Simon; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 93-98
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.93-98

Abstract

Brainwashing in the world of law is not a new concept. In psychology, the term has been used from time to time in a prisoner of war and religious studies. In the field of criminal law, the accused individuals have been tried though not successfully use brainwashing as criminal defence. This article discusses about how criminal liability against a perpetrator of a criminal offence which has undergone brainwashing before committing the crime and how the criminal sanctions against perpetrators. The aims of research is the first, to know and understand the criminal liability against the perpetrators of the crime are undergoing brainwashing and both to know and understand the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts are undergo brainwashing. This research uses the normative method. The author outlines by explaining how the process of brainwashing going on, particularly in the recruitment of members of terrorism and NII, and then associate the process with the theory of errors, to be able to determine if there is an error in the perpetrator criminal who suffered brain washing, so that based on the principle of geen straf schuld, the offender without may be subject to criminal responsibility. The author also outlines how criminal justice in Indonesia and the United States, addressing the question of brainwashing that emerged in the trial. The result of the discussion was the perpetrator of a criminal offence who had previously undergone brainwashing has error in doing so, so that it may be subject to liability criminal. Cuci otak dalam dunia hukum bukanlah suatu konsep yang baru. Di bidang psikologi, istilah telah digunakan dari waktu ke waktu dalam studi tawanan perang dan keagamaan. Di bidang hukum, terdakwa pidana individu telah mencoba meskipun tidak berhasil menggunakan cuci otak sebagai pembelaan pidana. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami cuci otak sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan dan kedua untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak. Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Penulis menjabarkan dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan teori kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak, sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak yang muncul dalam persidangan. Hasil dari pembahasan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami cuci otak memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Darmika, Gede Arya Aditya; Nahak, Simon; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 110-113
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.110-113

Abstract

In the circulation of Narcotics and illegal drugs in Indonesia is very troubling and concern societies, and almost everything in the media airing the arrest of illicit traffic in Narcotics and other criminal acts. Similarly on the profession of policing, has a code of ethics that applies to the police and police functions. Code of ethics for the profession of policing is not only based on the requirements of professionalism, but also the normative basis has been set in Act 2 year 2002 Number of State police of the Republic of Indonesia that followed up with Regulations Assistant Police Number 7 Year 2006 Police Profession and Assistant Police Regulation Number 8 year 2006 regarding the Organization of work of the Commission and the code of ethics of the profession of the national police, so the Police Profession code of ethics binding applies to any members of the State police The Republic Of Indonesia. This research was analyze law enforcement by police in Narcotics criminal acts committed by members of the Police and the sanctions against members of the police who commit the crime of narcotics? The type of research used is type of normative legal research namely legal research conducted by way of examining the regulations associated with the Act No. 35 of the year 2009 about narcotics. After the legal materials acquired and collected, legal materials and then processed and analyzed with the legal arguments based on deductive logic of law-inductive (General-special). The authors can conclude that the matter of settlement of Narcotics made by police of the same with society in General through the judiciary. Dalam peredaran Narkotika dan obat terlarang di Indonesia sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, dan hampir setiap hal di dalam media ditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari, pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 7 Tahun 2006. Masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yakni dengan melaksanaan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.
Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana Pranata, I Dw. Agung Md. Krisna; Nahak, Simon; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 163-168
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.163-168

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan dalam bidang kehidupan manusia, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, yang melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur segala aktivitas elektronik, termasuk juga mengatur mengenai alat bukti electronik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah peranan informasi dan dokument electronik sebagai alat bukti? Dan bagaimanakah pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana? Metode yang digunakan yaitu metode normatif dengan studi kepustakaan dari bahan bidang hukum primer dan skunder. Adapun simpulan dari rumusan masalah yaitu peran informasi dan atau dokument electronik sebagai alat bukti, haruslah di maknai kususnya frasa informasi serta dokumen electronik yang merupakan alat bukti haruslah di lakukan dalam hal upaya penegakkan hukum atas permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan serta institusi penegak hukum lain. Pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana pada hakekatnya tidak mampu di pisahkan dari UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV masuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang merupakan alat bukti sah pada hukum acara yang diterapkan, yang mana bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali Hariwangi, A.P. Komang Ayu; Nahak, Simon; Sukadana, I Ketut
Jurnal Analogi Hukum 271-276
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.271-276

Abstract

Transnational narcotics crimes are carried out using modern modus operandi and advanced technology, including safeguarding the results of narcotics crimes. The development of the quality of narcotics crimes has become a very serious threat to human life. Drug users or users on the one hand are criminals, but on the other hand are victims. According to the law, the user or drug user as the perpetrator of narcotics crime is by the provisions of the Narcotics Law which regulates imprisonment given to the perpetrators of narcotics abuse. The formulation of the problem raised is (1) what is the process of rehabilitation of narcotics abusers in the Anargya Foundation? (2) What are the obstacles in the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Foundation? The problems that will be discussed will be examined based on an empirical perspective, empirical research, namely research carried out through observation or research directly into the field. The problem approach used in this study is an empirical juridical approach. The results showed that the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Bali Foundation was carried out in several phases, namely the first stage (intake) aimed at making an assessment and knowing the suitability or feasibility of the treatment program with the client's condition. The second stage (primar care) is carried out by the assessment process and is considered to be eligible to undergo treatment on physical, mental and spiritual aspects. The third stage (transitional), in this phase the client is more focused on preparing himself to return to society. Whereas the fourth stage (after care) is that in this phase the client is allowed to stay outside the care facility but still conducts outpatient sessions on a regular basis to monitor the client's progress. Obstacles in the process of rehabilitation of narcotics abusers at the Anargya Bali Foundation consist of internal factors and external factors.
Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melaui Media Sosial (Cyberbullying) Dewi, Ni Nyoman Ayu Pramita; Nahak, Simon; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 90-95
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.1.2021.90-95

Abstract

The problem faced by law enforcers to ensnare suspected Cyberbullying crimes is proof of the defendant's mistake. Electronic evidence is not recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code, but in practice electronic evidence is acknowledged as valid. The formulation of this research problem is: (1) How is the handling of mayantara crime (Cyberbullying) based on UU.RI.No 11 of 2008 concerning ITE (2) How is the proof of the crime of mayantara in accordance with applicable law in Indonesia? This writing uses a normative approach with the method of law approach, conceptual approach and case approach. The results show that: (1) Cyberbullying is a new type of crime with electronic means and in Indonesia itself is included in the category of defamation. The legal certainty of Cyberbullying is in article 27 paragraph (3) not in the provisions of article 310 of the Criminal Code based on the Constitutional Court Decision No. 50 / PUU-VI / 2008, Decision of the Constitutional Court No50-PUU-VI / 2008 confirms a Legal Certainty on Cyberbullying provisions. (2) in the system of proof of criminal acts of Cyberbullying which is still guided by the Criminal Procedure Code which in this case has not recognized electronic evidence as a legitimate evidence, but the use of electronic evidence as legal evidence is still used in some judicial practices, in special laws so the creation of material truth.
Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Pramesti, Ni Komang Laksmi Ari Widya; Nahak, Simon; Arthanaya, I Wayan
Jurnal Analogi Hukum 57-61
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.1.2021.57-61

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) of the government and when law enforcement in its handling must have a strong determination and power. One of the criminal acts of corruption is illegal levies, acts of retribution which are a social phenomenon that existed before the Indonesian State became independent. Along with the development of technology and information on developments in the era of globalization has a huge influence on human life and civilization. Stimulates the human mind, giving rise to various problems that have positive and negative effects. These problems can be examined as follows: 1) what is the role of the community in eradicating Illegal Levies as a Corruption Crime? 2) How is Law Enforcement of Illegal Levies as a Corruption Crime at the Badung Regency Transportation Service? This presentation uses Empirical research methods, and requires primary data as the main data in addition to secondary data. The role of the community in efforts to prevent and eradicate Corruption Crime is contained in article 41 (1) Law No. 20 of 2001 changes to Law No. 31 of 1999 The Corruption Act which we know more about the Law on the Eradication of Corruption Crime. Prevention and eradication of Corruption Crimes in the form of seeking, obtaining, providing data or information on Corruption Crimes and the right to submit suggestions and opinions responsibly for the prevention and eradication of Corruption Crimes. Wild levies are actions that are intentionally carried out to enrich themselves, groups, or corporations.
Restorative Justice Implementation In Bali Police Cybercrime Cases: Procedures, Barriers, And Digital Recovery Putera, Bagus Muhamad Salim; Nahak, Simon; Rideng , I Wayan
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 4 No. 2 (2026): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (November – February 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v4i2.1809

Abstract

This article examines how restorative justice is implemented in cybercrime cases handled by the Bali Regional Police's Cyber Directorate, with the dual aim of identifying operational barriers and formulating strengthening strategies. The analysis is anchored in concepts of criminal law and punishment, as well as the purposes of law—justice, legal certainty, and social utility—so that restorative outcomes can be assessed against principled thresholds rather than ad hoc compromise. The study employs a juridical-normative method complemented by empirical materials drawn from interviews, document analysis, and limited observation of case conferences and mediated settlements, alongside multi-year case data. The findings show uneven implementation that improves when case triage is disciplined and when a digital recovery toolkit—timely content removal, account restoration, verifiable restitution, public clarification, and guarantees of non-repetition—is applied. Key impediments include institutional formalism, technical features of cyber offending, the scarcity of specific operational guidelines, concerns about victims' rights and legal certainty, public misconceptions, and gaps in mediation and forensics capacity. The results suggest restorative justice should operate as a conditional instrument: prioritized where measurable recovery for victims is feasible and redirected to prosecution when public interest and deterrence predominate. Strengthened risk-based SOPs, targeted training, inclusive outreach, platform liaison, and victim-centered performance metrics are recommended to balance justice, certainty, and utility
Co-Authors Arta Kariawan, I Ketut Dody Darmika, Gede Arya Aditya Dewi, Ni Nyoman Ayu Pramita Edy Sukaryawan, Putu Hariwangi, A.P. Komang Ayu I Ketut Sukadana I Ketut Widia I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Wayan Arthana I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha Luh Made Mahendrawati Pramesti, Ni Komang Laksmi Ari Widya Pranata, I Dw. Agung Md. Krisna Putera, Bagus Muhamad Salim Rideng , I Wayan Sudibya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Supadma, I Nyoman Alit Supriadi, I Wayan Dedi