Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan oleh Ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str) Ulfa Taqwani; Ummi Kalsum; Arnita Arnita
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6868

Abstract

The Central Office for the Integrated Services for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Aceh noted that the highest number of victims of sexual violence were children. Aceh Province, precisely in Peace Village, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency, a biological father had the heart to sexually abuse his own 14-year-old daughter 3 times in different years. Perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions under Article 81 paragraph (1), paragraph (3) in conjunction with Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely by witnessing a prison sentence of 15 (fifteen) years. This research uses normative juridical research, namely library law research which can be done by examining library materials which are secondary data. This study focuses on legal materials that discuss the analysis of criminal acts of sexual violence against minors carried out by biological fathers (Bener Meriah Court Decision Study Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str). The results of the study are based on Law Number 35 of 2014 concerning child protection if the perpetrator of rape or obscenity is carried out by parents, guardians, child caregivers, educators, or educators, the penalty can be increased by 1/3 (one third) of the sentence. However, based on the Bener Meriah Court Decision Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str on the case of sexual violence by a biological father against his child, the perpetrator was sentenced to 15 (fifteen) years in prison without an additional third of the sentence. Sexual violence against children in Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency is caused by uncontrolled sources of information and socio-cultural factors which are still taboo with early age sex education. It is expected to increase the participation of the police, P2TP2A, BKBPP, Social Service / LK3, and stakeholders and punish perpetrators of sexual violence with the severest punishment to create a deterrent effect.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi: Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Rengga Kusuma Putra; Ummi Kalsum; Johari; Rica Gusmarani; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5548

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini diangap lebih cepet dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS: Legal Review of Criminal Acts of Fraud Under the Guise of Passing the National Civil Service Candidate Test Yulianis Safrinadiya Rahman; Stelvia Wemly Noya; Nopiana Mozin; Ummi Kalsum
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7301

Abstract

Kasus penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan menawarkan kelulusan instan melalui bantuan "orang dalam", yang disertai permintaan sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur hukum dalam delik penipuan menurut KUHP, menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun metode pelaku beragam, tindakannya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.