Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022 Amatul Najla; Faisal F; Fatahillah F
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8 (2023): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8307406

Abstract

This research aims to understand and analyze the legal protection for online-based loan consumers based on POJK Number 6/POJK.07/2022 and to analyze the supervision of consumer protection for online-based loans by the Financial Services Authority (OJK). The research methodology used is a Normative Legal Research method (legal approach) and is reinforced by an Empirical Legal Research method. The research results indicate that in order to achieve consumer and public protection in the financial services sector, improvements are needed in the implementation of consumer protection by Financial Services Providers (FSPs). Legal protection for the public is divided into two aspects: Preventive Legal Protection (prevention) and Repressive Legal Protection (resolution). The role of the Financial Services Authority in technology-based lending involves the Financial Services Authority acting as a Regulator, in accordance with its functions, duties, and authorities. The role of the Financial Services Authority as a Supervisor involves overseeing the implementation of Financial Services Authority Regulations. It is recommended to the government, especially the Financial Services Authority, to conduct public awareness campaigns and educate the public about online loans, as well as to strengthen the performance of the Financial Services Authority in terms of legal protection and supervision in this banking sector.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.
Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Sofyan Jafar; Romi Asmara; Nuribadah Nuribadah; Husni Husni; Muksalmina Muksalmina; Fatahillah Fatahillah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7684

Abstract

Gampong Cot Keumuneng memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi alasan untuk pelaksanaan kegiatan PkM dalam memberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Gampong yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Dengan menggunakan metode pelaksanaan yang dimulasi dengan observasi lapangan, dan pendampingan, serta sosialisasi, tim PkM mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan. Hasil PkM menunjukkan yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, menjadi lebih memahami dan melaksanakannya sehingga mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.