Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum
Almusawir Nansa
Bosowa University Faculty Of Law
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Arman Arman; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturaan perundang-undangan dan faktor yang mencegah penggunaan surat untuk memungut pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan temuan studi tersebut, selama ini pelaksanaan pemungutan pajak dengan surat paksa oleh KPP Makassar telah dilakukan secara metodis dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ditambah lagi, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan penagihan terkait dengan pemungutan pajak. Faktor pertama adalah tidak adanya aparat atau penegak hukum, khususnya jurusita, di bagian penagihan. Sarana atau fasilitas, keterbatasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membatasi anggaran untuk melakukan proses penyitaan. Wajib pajak yang disebut juga faktor masyarakat merupakan faktor terakhir atau ketiga. Salah satu contohnya adalah ketika wajib pajak tidak dapat ditemukan, yang merupakan masalah paling signifikan dalam proses pemungutan pajak dan menyebabkan tidak disampaikannya informasi mengenai hak gadai pajak. This research aims to determine the process of implementing tax collection by forced letter at the Makassar Madya KPP by statutory regulations and the factors that cause tax collection by forced letter not to be carried out. The research method used is empirical juridical legal research. The results show that the Implementation of Tax Collection by Forced Letter at the Makassar Middle Tax Service Office (KPP) has been structured and follows the provisions of the applicable tax law. And the implementation of billing, there are obstacles related to the performance of tax collection, which can be classified into several factors. The first is the factor of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), thus limiting the budget for carrying out the confiscation process. The last or third, namely the community factor or the taxpayer, is one example of a case that the taxpayer cannot be found, which is the biggest problem in the tax collection process, resulting in the non-delivery of tax information related to tax arrears.
SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK Marwah, Marwah; Makkawaru, Zulkifli; Nansa, Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5649

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Meskipun ada aturan, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan menentukan nilai ekonomis hak cipta, ketidakjelasan tentang status kepemilikan hak cipta, dan kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang potensi hak cipta sebagai jaminan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hak cipta memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang dapat membantu pertumbuhan industri kreatif, peraturan yang berlaku harus diperbarui, terutama dalam hal bagaimana hak cipta diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan sertifikat hak cipta sebagai alat jaminan kredit lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh faktor:  bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini. The aim of this research is to study the function of copyright certificates as credit collateral in Indonesian banking institutions. This research places special emphasis on how legal provisions regulate it, as well as problems that arise in field practice. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the use of copyright as credit collateral in this context. This law allows the use of copyright as a fiduciary guarantee. Even though there are regulations, the practice still faces several challenges. These include the difficulty of determining the economic value of copyright, uncertainty about the status of copyright ownership, and a lack of understanding on the part of banks about the potential of copyright as reliable collateral. This research uses normative juridical and qualitative descriptive analysis. The research results show that, although copyright has significant potential to be used as credit collateral that can help the growth of creative industries, applicable regulations must be updated, especially in terms of how copyright is implemented. This study is expected to provide a new perspective for stakeholders on how to use copyright certificates as a credit guarantee tool more effectively. The research results show that although regulations in Indonesia have recognized copyright as credit collateral, its implementation is hampered by factors: banks face difficulties in assessing and executing copyright collateral due to its intangible and less liquid nature. The declarative copyright registration system, lack of competent human resources in assessing works of art, as well as minimal outreach to the public and banks, exacerbate this situation.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP SENGKETA MEREK AKIBAT TINDAKAN PASSING OFF Fajria Utami; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek akibat tindakan passing off pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar serta mengkaji akibat hukum dari penolakan tuntutan ganti rugi terhadap pihak tergugat dalam perkara tersebut. Passing off merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan menggunakan nama, simbol, atau unsur tertentu yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen dalam aktivitas perdagangan. Fenomena passing off menunjukkan bahwa perkembangan persaingan usaha modern tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan reputasi usaha bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui analisis putusan dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek dan passing off. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai merek “Osakafom” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Osaka” karena adanya kesamaan unsur dominan, bunyi ucapan, dan penggunaan dalam kelas barang yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan adanya pelanggaran merek, namun menolak tuntutan ganti rugi karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara konkret dan terukur sesuai ketentuan hukum acara perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan menjadi bahan evaluasi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. This study aims to analyze the judges’ considerations in deciding trademark disputes arising from passing off actions in the Makassar Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar and to examine the legal consequences of rejecting compensation claims against the defendant in the case. Passing off is a form of unfair business competition carried out by using names, symbols, or certain elements that have substantial similarities with another party’s trademark, thereby potentially causing consumer confusion in commercial activities. The phenomenon of passing off indicates that the development of modern business competition not only results in violations of trademark rights but also causes economic losses and damage to business reputation for registered trademark owners. This study employed a normative legal research method with a case study approach toward commercial court decisions. The research data consisted of primary data obtained through decision analysis and interviews, as well as secondary data obtained through literature studies in the form of books, scientific journals, and statutory regulations related to trademark protection and passing off. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that the judges considered the trademark “Osakafom” to have substantial similarities with the trademark “Osaka” due to similarities in dominant elements, pronunciation, and use within the same class of goods, thereby potentially causing consumer confusion. The judges partially granted the plaintiff’s claim by declaring the existence of trademark infringement but rejected the compensation claim because the plaintiff failed to prove concrete and measurable losses in accordance with civil procedural law provisions. This study is expected to contribute to the development of intellectual property law and serve as evaluation material in strengthening legal protection for trademarks in Indonesia.
TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR Oktaviana Basongan; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8787

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.
Co-Authors Abdul Samad Ahmad Makkaraeng Andi Tira, Andi Arman Arman Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Fajria Utami Imam S Mansyur Marwah Marwah Muhammad Arief Wiratama Nirmala Nirmala Oktaviana Basongan Rachmat Eka Purnama Ruslan Renggong Siti Zubaidah Suci Tri Handayani Tasya Ramadani Jalil Yulia A Hasan Zulkifli Makkawaru