Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGAL INSTRUMENT FOR PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT IN INDONESIA Nansa, Almusawir
Journal of Humanity Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v1i1.3

As an archipelago country, Indonesia comprises of a large territory where every region is capable of producing distinctive and characterized products due to its geographical, social, and cultural factors, in addition to its higher quality compared to imported products. In the market, goods with distinct characterization as a result of various geographical locations of production regions is known as Geographical Indication Products. Geographical Indication defines as a characterization that indicates the origin of a product, which includes several influencing factors such as geographical factor, natural factor, human factor or the combination of both factors which eventually contribute to establish a certain distinction and quality upon a product. Several geographical indicated products in Indonesia are widely known to have excellent reputation on the market, namely Delinese tobacco, Temanggung tobacco, Ciancur rice, Muntok white pepper, Lampung black pepper, Kerinci cinnamon, Cilembu cassava, Bandanese nutmeg, Proboliggo sweet mango, Balinese Kintamani coffee, Kalosi coffee, Papuan matoa, etc. Those are several richness of goods from certain regions in Indonesia widely known for their characterization. Characterization of goods are resulted by variation of geographic locations of producing regions in Indonesia. These goods possess high quality and high economic value. Consequently, certain instruments are required to provide protection upon the regions producing those goods against the act of counterfeiting.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI MATA UANG ASING DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Abdul Samad; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1396

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata Uang Asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Dan Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Penyidik Polres Sidrap dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, yaitu data Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Dinar Iraq di Kabupaten Sidrap, buku literatur, buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di kabupaten sidenreng rappang yaitu faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten sidenreng rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah. This study aims to determine the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency and to find out the obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against criminals in Sidenreng Rappang Regency. The type of research used in this study is normative legal research, which uses a statute approach and a case approach. The legislative approach is to review all laws and regulations especially those related to criminological fraud against foreign currency investments in Sidrap Regency. The primary data were obtained directly from the first source (respondents) at the research location through the author's interview with the Sidrap Police Investigator and the Sidrap District Court Office. The Secondary data were obtained at the Sidrap District Court Office, namely Decision data file Number 132/Pid.Sus dated May 22, 2017, regarding fraud against Iraqi Dinar Money Investments in Sidrap Regency, literature books, other reading books relevant to the discussion of the problem in this research. The results of the study show that the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency are the faith factor, the desire or intention factor, the economic factor, and the community factor. The obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against perpetrators of criminal acts in the Sidenreng Rappang Regency are laws and regulations, public awareness that is reluctant to provide reports and testimonies, facilities and infrastructure, namely in disseminating information/socialization about investments/financial businesses and the like, and law enforcement officers whose quantity is still lacking, such as the investment alert task force team that only exists in the regions.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN SENI BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MAROS Suci Tri Handayani; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1570

Kekayaan seni budaya yang merupakan peninggalan tradisi yang harus dilestarikan perlu diberikan perlindungan hukum mengingat berbagai kejadian klaim budaya yang tidak semestinya terjadi oleh negara dan bangsa lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menemukan solusi atas ketidakmampuan pengelolaan aset seni budaya di Kabupaten Maros sehingga dapat mendorong lahirnya produk seni budaya yang dapat memberikan dampak bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Perlindungan hukum dilihat dari segi sifatnya ada dua yakni ada yang bertujuan pencegahan yang biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Ada juga yang sifat dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa atau solusi atas masalah yang telah ada biasa kita sebut dengan perlindungan hukum represif. Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros belum terlaksana dengan maksimal dilihat dari banyaknya karya seni yang merupakan hasil karya atau ciptaan dari beberapa sanggar dan pelaku seni yang belum tersentuh oleh hukum padahal kekayaan seni tersebut merupakan salah satu aset kekayaan intelektual daerah yang dapat menunjang ekonomi daerah melalui potensi pariwisata jika dikelola dengan baik. Beberapa sanggar yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau berbadan hukum yang telah menghasilkan karya seni. The wealth of art and culture which is a legacy of tradition that must be preserved needs to be given legal protection considering the various incidents of cultural claims that should not have occurred by other countries and nations. This research was carried out with the aim of finding a solution to the inability of managing cultural arts assets in Maros Regency so that it can encourage the birth of cultural arts products that can have an impact on regional tourism development. By using empirical juridical research methods and data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. Legal protection in terms of its nature there are two, namely there are prevention purposes which are commonly referred to as preventive legal protection. There are also those whose nature and purpose is as a dispute resolution or solution to an existing problem, which we call repressive legal protection. The results of this study indicate that the implementation of the legal protection of cultural arts assets in Maros Regency has not been carried out optimally, seen from the number of works of art that are the work or creations of several art studios and artists who have not been touched by the law even though the wealth of art is one of the assets of wealth. Regional intellectuals that can support the regional economy through tourism potential if managed properly. Several studios are registered or unregistered or have legal entities that have produced works of art.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT: STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 Muhammad Arief Wiratama; Almusawir Almusawir; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1581

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Penelitian ini ibertujuan untuk imemahami ipertimbangan hukum oleh iHakim ipada tindak ipidana ipenyalahgunaan Narkotika yang idilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum MiliteraIII-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 isudah isama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta–fakta yang iterungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empati) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.. Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by iJudges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.

Aspek Hukum Corporate Social Responsibility Dalam Hukum Positif Indonesia Almusawir SH
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Company is considered as the source of damage to the environment, exploiting natural resources and merely concerned with corporate profits. Many companies involve and empower the community just to get sympathy, yet indeed it's the companiy's responsibility to give a different concept in which a company voluntarily donates something for a better community and cleaner environment. ..............................

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR Rachmat Eka Purnama; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1897

Penelitian bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek.dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kejahatan merek di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan mereka telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah) This research purpose of the research conducted by the author is to find out the elements of a crime in brand attacks and to find out the application of criminal sanctions in brand crimes in Makassar City. The results of the study indicate that there are 2 (two) elements of criminal acts in brand crimes, namely the first is not objective, which generally does not consist of an act or an effect, the second is not subjective, which consists of a will or purpose, which is contained in the soul. perpetrator, is not formulated in terms of intention, intention, and intent. If the elements of a crime against a crime have been fulfilled, the sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications shall be criminalized for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANTU PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR Imam S Mansyur; Almusawir Almusawir; Andi Tira
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2112

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif digunakan untuk menjawab masalah pertama, dan penelitian empiris digunakan untuk menjawab masalah kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penjualan barang perusahaan oleh pembantu kepada pihak ketiga tanpa izin perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (2) Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to: (1) determine the elements of unlawful acts on the sale of company goods to third parties in Makassar. (2) knowing the legal remedies taken by the company against the helper selling the company's goods without permission to a third party. The type of research used is normative-empirical, normative research is used to answer the first problem, and empirical research is used to answer the second problem. The results of this study indicate that: (1) the sale of company goods by assistants to third parties without the company's permission is an act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. (2) Legal efforts made by the company against the company's assistants filed a lawsuit to the Makassar District Court.

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DI KOTA PANGKAJENE: Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj Nirmala Nirmala; Basri Oner; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2215

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Data primer dan data sekunder,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan suatu pidana pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA MAKASSAR Ahmad Makkaraeng; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2241

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar, faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hokum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat. This study aims to determine and analyze law enforcement against illegal liquor trade in Makassar City, the factors that hinder the prevention of illegal liquor trade in Makassar City. In this study the authors used normative empirical research methods in which the researcher aims to describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. by using a research approach, namely a sociological approach that is used with the consideration that legal rules are declared valid if these rules are appropriate or in line with the values and norms that live in society. In addition, this study also uses a juridical approach used in this study to see and overcome the enforcement of laws, regulations, especially regulations regarding the illegal circulation of liquor in Makassar City. As we know, alcoholic beverages can cause side effects of organic mental disorders (GMO), namely disturbances in the functioning of thinking, feeling, and behaving. The emergence of GMOs is due to the direct reaction of alcohol on the central nervous cells. Because of the addictive nature of alcohol, people who drink it over time will unknowingly increase the dose/dose until they are poisoned or drunk. Alcohol, like other illegal drugs, has many negative impacts on the human body, mental and social life. Greece and other European countries are currently implementing tough sanctions and punishments against alcohol drinkers. Disunity in the household is often caused by the habit of drinking alcohol. An addict will be determined to commit a crime when he has no money to buy alcohol. Law enforcement against the illegal liquor trade in Makassar City is that in dealing with a social problem, cooperation from all relevant parties, both the government and the community, is required. The success or failure of efforts to overcome social problems depends on the commitment of each party to carry out its role optimally so that the problem can be resolved. Factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City are human resource factors, facilities and infrastructure factors, community factors, community cultural factors, and community legal awareness factors.

TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Tasya Ramadani Jalil; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2277

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku fintech technology illegal sehingga perusahaan financial technology illegal masih terus beroperasi. This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search