Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Bisnis Jurnal Al-Hikmah PAMALI: Pattimura Magister Law Review Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Recht Studiosum Law Review
BISMAR NASUTION
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INVESTASI TERHADAP PENGATURAN COUNTRY OF ORIGIN MARKINGS Nasution, Bismar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 5 No. 3 (2016)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi Undang-Undang Investasi Terhadap Pengaturan Country of Origin Markings
IMPLIKASI AFTA TERHADAP KEGIATAN INVESTASI DAN HUKUM INVESTASI INDONESIA Nasution, Bismar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 5 No. 5 (2017)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE Nasution, Bismar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 5 No. 5 (2017)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip Keterbukaan Dalam good corporate governance
PENTINGNYA KETERBUKAAN UNTUK PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM UUPM Nasution, Bismar
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 6 No. 2 (2017)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pentingnya Keterbukaan Untuk Pengelolaan Perusahaan yang Baik Dalam UUPM
Punishing The Bankruptcy Fraudsters: What Can Indonesia Learn from United States of America? Robert, Robert; Agustina, Rosa; Nasution, Bismar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2874

Abstract

Bankruptcy is a system that was created to provide financially distressed debtors relief from their debts while providing the creditors with a fair portion of the debtors’ assets. Unfortunately, certain parties might attempt to beat the system unfairly. The goals of this study are to compare Title 18 United States Code with Indonesia’s legal system regarding bankruptcy fraud and how the Indonesian bankruptcy law ought to be in regulating bankruptcy fraud. This research is qualitative, using a black letter method and legal comparative approach. The result of this study shows that Indonesian bankruptcy law does not regulate provisions regarding bankruptcy fraud as comprehensive as Title 18 United States Code. It is suggested that the Indonesian government amends the bankruptcy law, therefore the public’s confidence in the bankruptcy system can be preserved while providing a deterrence effect for the participants who might exploit the bankruptcy system for their advantages. Keywords: bankruptcy; bankruptcy crime; fraud; white collar crime
Prinsip Nirlaba Dalam Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara Sukartara, Nirwansyah; Nasution, Bismar; Sunarmi, Sunarmi; Devi A, T. Keizerina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i4.8435

Abstract

Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Hajar, Siti; Ginting, Budiman; Nasution, Bismar; Sunarmi, Sunarmi
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 4, No 2 (2024): JULI
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v4i2.2200

Abstract

Introduction: The management of the company is the sole responsibility of the board of directors. The law does not provide. The law does not provide for the board of commissioners to give direct and permanent members of the board of directors, but is limited to temporary dismissal. This is the background for the dismissal of the directors of the Company without going through the mechanism of an extraordinary general meeting of shareholders.Purposes of the Research:  Is to know the judge's consideration of the appointment and dismissal of judges in decision number 15/pdt.g/2013/PN.Cibinong and to know the legal consequences in the dismissal of directors not in accordance with the mechanism of the extraordinary general meeting of shareholders, to achieve the objectives of this research normative juridical research is used through a statutory approach.Methods of the Research: The research method used is normative juridical with legal, conceptual, and case approaches.Results of the Research: The results of the research obtained that the implementation of the dismissal of the Board of Directors based on the decision Number 15/Pdt.G/2013/PN.Cibinong that the dismissal mechanism is not in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies carried out by the Board of Commissioners of PT. SBTI, thus causing legal consequences affected to the company, namely the Minister rejects any application submitted or notification submitted to the Minister, and because the dismissal is not in accordance with the provisions, the dismissal is invalid and null and void and restore the position of the old Board of Directors who have been temporarily dismissed.The dismissal of a member of the Board of Directors is to stop the person concerned from the position of the Board of Directors before the term of office specified in the articles of association or the decision of the GMS expires. In article 106 of the 2007 Company Law, the temporary dismissal of the Board of Directors is the right and authority of the Board of Directors, but not to dismiss directly and permanently.
Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis Efridha, Nurul; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Mulyadi, Mahmud
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.12114

Abstract

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami dilema dalam mengambil keputusan sehari-hari. Mereka dituntut untuk mencari laba sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, namun keputusan bisnis yang salah dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, namun keuangannya bukan keuangan milik daerah/negara sehingga penegak hukum masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keuangan yang disetor dalam bentuk saham ke suatu BUMD berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keuangan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara dan bagaimana akibat hukumnya bagi PT. Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang disetorkan ke dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan daerah/negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurusannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat privat bukan ke ranah publik. Sehingga, Direksi PT. Bank Sumut tidak seharusnya dituduh telah melakukan korupsi karena pengambilan keputusannya melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif saja.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Branchless Banking Adi Gunawan; Nasution, Bismar; Sunarmi; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2021): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.527 KB) | DOI: 10.56128/jkih.v1i1.11

Abstract

Branchless Banking dalam penelitian ini akan berfokus pada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) Versi OJK. Tujuannya untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab BRI dan agen, perlindungan hukum terhadap agen dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta didukung oleh data primer. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. POJK No. 19/POJK.03/2014 telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah branchless banking. Namun POJK tersebut belum efektif dinilai berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta budaya masyarakat yang belum mendukung. Praktik Laku Pandai di BRILink pada Bank BRI Unit Gebang Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa masyarakat ataupun agen tidak mengetahui tentang perlindungan hukum yang mereka dapatkan melalui POJK tersebut, sehingga tidak pernah ada laporan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terkait keluhan nasabah atas layanan branchless banking. Kata Kunci: branchless banking, nasabah, keuangan inklusif , perlindungan hukum Abstract Branchless banking in this research will focusing for branchless banking of Otoritas Jasa Keuangan (Laku Pandai) from OJK. Purpose are for knowing about legal relations and responsibility of the parties, legal protection. This research using methods of normative law that are descriptive analytical. Data consist of secondary data consisting of primary, secondary and tetrtier legal materials and supported by secondary data. Data collection techniques using library study technique and field studies. Collected data is analyzed by qualitative data analysis methods. POJK No. 19/POJK.03/2014 about branchless banking for financial inclusion has provided legal protection for customers of branchless banking. But the POJK is not yet effective assessed based legal substance, legal structure, facilities and infrastructure as well as the culture of society that does not support. Research on practice branchless banking (Laku Pandai) of BRILink at BRI Unit Gebang, show that people or agents do not know about the legal protections they have through the POJK. So there is never a report received by the financial services authority regarding customer complaints of branchless banking services. Keywords: branchless banking, customer, financial inclusion, legal protection
Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sihombing, Deus Levolt; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Siregar, Mahmul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.38

Abstract

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif. Kata kunci: Naskah Akademik, Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan. Abstract Academic texts are research results or legal assessment and other research results are subject to a particular problem that can be scientifically accounted for by setting a short problem, Draft Provincial Regulations, or the District / City Regional Regulation Draft as a solution to the problem and legal requirements of the statutory regulations. To achieve good legislation for people who like and don't know what to do. For this reason, the purpose of this study will be to discuss the background of academic texts in legislation; and the function of academic texts in the formation of legislation. Based on having background research the need for academic texts in the drafting of legislation is for the sake of achieving legal ideals, for the sake of adjudicating the principles of establishing good legislation. The function of an academic text is as a responsible scientific text containing the background, purpose of preparation, goals to be realized, members of the description of the substanti, the material and scope of a safe waters are made, and members of consideration in the context of bathe for the ex-executive and legislative parties. Keywords: Academic Manuscripts, Establishments, Legislation Regulations.
Co-Authors Adi Gunawan BUDIMAN GINTING Devi A, T. Keizerina Efridha, Nurul Faisal Akbar Nasution Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Robert, Robert Rosa Agustina Sihombing, Deus Levolt Siti Hajar Sukartara, Nirwansyah Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Tarigan, Hans Joy