Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jurnal Al-Hikmah PAMALI: Pattimura Magister Law Review Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Recht Studiosum Law Review
BISMAR NASUTION
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PRIORITAS PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Tarigan, Hans Joy; Nasution, Bismar; Sunarmi, S; Siregar, Mahmul
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1428

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai barang/jasa, diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional/daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) akan barang/jasa yang dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dapat dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa (procurement), yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan khususnya untuk pengembangan perekonomian di daerah. Untuk itu maka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda, dalam implementasinya idealnya diprioritaskan memberdayakan UMKM. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya tercipta kepastian hukum mengenai implementasi prioritas permberdayaan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pada Pemda. Hal tersebut dikarenakan belum ada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), yang menentukan mengenai kewajiban hukum Pemda untuk mengimplementasikan prioritas pemberdayaan UMKM dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pemda.
EMPOWERING THE ‘MINISTER OF FINANCE’: AN EFFORT TO IMPROVE THE FINANCIAL LITERACY OF HOUSEWIVES Nasution, Bismar; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania; Lubis, Tri Murti
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2018): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.723 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v3i2.4045

Abstract

Financial literacy is an important part of financial sector consumer protection. With financial literacy, the community will be able to choose financial products and services that are appropriate to their needs and have the ability to do better financial planning. Data shows that housewives have low financial literacy and, hence, are vulnerable to fraud and scams. Fraud and suspicious fundraising activities are still prevalent in many cities all over Indonesia, including Medan. Training of financial literacy and the legal protection in investment for housewives were designed and implemented to help overcome this issue. The training took place in Medan Selayang and Medan Maimun Districts and aimed to improve housewives’ financial literacy, including on how to manage household money properly and safely so as not to get trapped in bad investment, as well as to educate them about the legal measures that can be taken if they become victims of fraud. The training was conducted using lecture method followed by discussion and consultation. The participants were provided pocket books that were designed to be easily read and understood. Questionnaires were also prepared to measure the knowledge of the participants before and after training. The result of the test shows that the participants’ financial literacy improved after the training.
STRUKTUR REGULASI INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN Nasution, Bismar
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.3.3.2014.281-294

Abstract

A non-independent regulatory structure in the financial services sector had already conduced poor economic condition for some countries in the 1990s. Learned from that experience, the existence of OJK in Indonesia must be supported by the existence of an independent regulatory structure so that the purpose of OJK being formed in the first place can be materialized. The existence of the independent regulatory structure, can be measured by OJK’s independence in terms of regulation, supervision, institutional, and independence in terms of financing. In the context of OJK in Indonesia, the independent regulatory structure, is not intended to make OJK as a catalyst for economic development or a referee for a fair play. OJK’s independence must be played to balance the interests of the government, consumer, and financial services industry so that the direction of economic policy can go hand in hand. Though not in the perfect shape yet, the regulation of OJK has already adopted all aspects from that independent regulatory structure. It was said not in the perfect shape yet, because a harmonization is still needed on a number of laws and regulations relating, and establishment of implementing regulations at the technical level of operational. With these, OJK is expected to be more objective and also can run its authority adequately, transparently, and accountably. Furthermore, OJK is expected to have a sufficient legal authority to conduct an investigation into the financial services issues. Keywords: Regulatory structure, independence, OJK
Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi dalam Kegiatan Bisnis Efridha, Nurul; Nasution, Bismar; Nasution, Faisal Akbar; Mulyadi, Mahmud
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.12114

Abstract

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami dilema dalam mengambil keputusan sehari-hari. Mereka dituntut untuk mencari laba sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, namun keputusan bisnis yang salah dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai tindakan korupsi. Meskipun BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, namun keuangannya bukan keuangan milik daerah/negara sehingga penegak hukum masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah keuangan yang disetor dalam bentuk saham ke suatu BUMD berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah keuangan pada BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara dan bagaimana akibat hukumnya bagi PT. Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang disetorkan ke dalam BUMD berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kekayaan daerah/negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurusannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bersifat privat bukan ke ranah publik. Sehingga, Direksi PT. Bank Sumut tidak seharusnya dituduh telah melakukan korupsi karena pengambilan keputusannya melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif saja.
Co-Authors Adi Gunawan BUDIMAN GINTING Devi A, T. Keizerina Efridha, Nurul Faisal Akbar Nasution Lubis, Tri Murti Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Robert, Robert Rosa Agustina Sihombing, Deus Levolt Siregar, Nopi Aryani Siti Hajar Sukarja, Detania Sukartara, Nirwansyah Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, S Tarigan, Hans Joy