Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi Rashda Diana; Abdul Rohman; Harisman H
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol 19, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/klm.v19i2.6490

AbstractImportant discourse if we talk about the state is the leader. Many countries fail to realize their ideals because their leaders are unable to bear the burden. Therefore, knowing the concept of leadership is really considered necessary. Islam as a perfect religion has developed basic principles about the concept of leadership. The Muslim intellectual figure who is considered the basics of the concept of leadership in a comprehensive and detailed manner is Imam al-Mawardi. He is known as an expert in Islamic politic jurispudence (fiqh siyasah), and of course the discourse on leadership is one of the focuses of his discussion. Presumably this is in the book al-Aḥkam al-Sulṭāniyyah. His leadership concept by many scholars is considered relevant if applied to modern countries today. The author in examining the leadership concept of Imam al-Mawardi uses a qualitative method with a literature study approach. After researching some related literature, the author concludes that according to Imam al-Mawardi it is known that leadership can be effective and needs some basic things which include the leader criteria, selection criteria, duties and rights of leaders, dismissal of leaders. If all this is known for certain, it will give birth to a just and true leader according to Islamic teachings who will realize the benefit of the state and society.Abstrak Diskursus penting jika kita berbicara tentang negara adalah pemimpin. Banyak negara gagal mewujudkan cita-citanya karena pemimpinnya tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, mengetahui konsep kepemimpinan yang benar kiranya dianggap perlu. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengindikasikan prinsip-prinsip dasar tentang konsep kepemimpinan. Tokoh cendekiawan muslim yang dianggap mampu memetakan dasar-dasar konsep kepemimpinan secara komprehensif dan detail adalah Imam al-Mawardi. Beliau dikenal sebagai ahli bidang fikih siyasah, dan tentunya diskursus tentang kepemimpinan merupakan salah satu fokus pembahasannya. Kiranya ini tercermin dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Konsep kepemimpinannya oleh banyak sarjana dianggap relevan jika diterakan pada negara modern sekarang. Penulis dalam menelaah konsep kepemimpinan Imam al-Mawardi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Setelah meneliti beberapa literatur terkait, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa menurut Imam al-Mawardi agar kepemimpinan dapat berjalan efektif dan efisien perlu diketahui beberapa hal mendasar yang meliputi kriteria pemimpin, kriteria pemilih, prosedur pemilihan pemimpin, tugas dan hak pemimpin, pemecatan pemimpin. Jika semua ini diketahui secara pasti, maka akan melahirkan pemimpin yang adil dan benar sesuai ajaran Islam yang akan mewujudkan kemaslahan bagi negara dan masyarakat.

Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi Rashda Diana
TSAQAFAH Vol 5, No 2 (2009)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The role sahabiyyat companions of the Holy Prophet Muhammad PBUH has given many examples in political participation. These political dimensions may be seen from their activities. All political roles of female companions of the Messenger of Allah is considered as the implementation of Muslimah politics at the time being. Yusuf Qardhawi is among vew Muslim scholars who concerns upon the role and participation of Muslimah in politics. In the view of Qardhawi, Islam has practiced democracy to lay on the principle and norms of democracy itself. A Muslimah supports democracy with consideration that democracy is a mechanical authority to actualize the political principles of Islam, such as in the leadership election, organizational consultation, a media of commanding the truth and avoiding the false, against tyrannies and avoiding the vise , particularly at the unbelieving in Allah. Even though, the political participation of a Muslimah has faced many obstacles external as well as internally.

Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah Surwandono Surwandono; Rizki Dian Nursita; Rashda Diana; Ade Meiliyana
TSAQAFAH Vol 16, No 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3594

AbstractHalal tourism has recently become jargon in Indonesia. The concept of halal tourism as the embodiment of Islamic tourism is considered ambiguous by certain groups. The concept of Halal Tourism or other similar terms such as Muslim-friendly or Islamic Tourism now raises a number of debates, whether the concept has a strong ontological basis with Islam, or it is merely a manifestation of economic interest that seeks to build competitive tourism and increase acceptance from the foreign Muslims segment. We apply the perspective of maqâshid syarî’ah to analyze the accuracy of the concept of Halal Tourism as a derivation of Islamic tourism and compare it with indicators used by Global Muslim Travel Index (GMTI). The result shows that the term Halal Tourism can proportionately represent the concept of tourism in Islam. However, the adoption of maqâshid syarî’ah in Indonesian halal tourism is still neglected. The need for the adoption of legal policy based on sharia’s principles is something that we should consider in the future.Keywords: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Tourism, Halal Tourism. AbstrakWisata halal telah menjadi jargon di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kelompok menilai bahwa konsep wisata halal sebagai reseprentasi dari pariwisata islami adalah hal yang ambigu. Konsep wisata halal atau istilah lain seperti halal tourism atau Muslim-friendly tourism kini menimbulkan sejumlah perdebatan, apakah konsep tersebut memiliki basis ontologis yang kuat dengan Islam, ataukah sebagai bentuk strategi ekonomi untuk membangun pariwisata yang kompetitif dan meningkatkan penerimaan dari segmen Muslim asing. Dalam tulisan ini, kami menggunakan perspektif maqâshid syarî’ah untuk menimbang keakuratan konsep wisata halal sebagai derivasi dari pariwisata yang Islami, dan membandingkannya dengan sejumlah indikator dalam penyusunan indeks Global Muslim Travel Index (GMTI). Hasil telaah terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqâshid syarî’ah. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang.Kata Kunci: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Pariwisata, Wisata Halal.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 1A Perspektif al-Madzahib al-Arba’ah Akhlis Azzamuddin Tifani; Rashda Diana; Nadya Dhini
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v3i2.5381

Penelitian ini mengkaji putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Yk. yang melegalkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah perspektif al-Madzahib al-Arba’ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim PA Yogyakarta sedang data sekunder yang digunakan sebagai penguat argument adalah wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini adalah hakim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelegalan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang dilakukan oleh hakim berdasarkan tiga landasan; UU No. 1 tahun 1974 tentang batasan umur, hadits tirmidzi nomor 995 dan qaidah fiqhiyyah. Jika dipandang dari perspektif al-Madzahib al-Arba’ah apa yang dilakukan oleh hakim terkait pelegalan permohonan pernikahan karena hamil di luar nikah senada dan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Madzhab Hanafi dan Syafi’i, dengan alasan bahwa dalam hukum Islam wanita yang hamil tidaklah termasuk wanita yang haram untuk dinikahi.Kata kunci: Putusan, Hakim, Legal, Dispensasi Nikah, Luar Nikah, Madzhab.

HUKUM MEMAKAI JILBAB MENURUT YUSUF QORDHOWY DAN QURAISH SHIHAB Imam Kamaluddin; Rashda Diana; Muhammad Abdul Wahhab
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i2.7151

Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi Rashda Diana
TSAQAFAH Vol. 5 No. 2 (2009)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v5i2.129

The role sahabiyyat companions of the Holy Prophet Muhammad PBUH has given many examples in political participation. These political dimensions may be seen from their activities. All political roles of female companions of the Messenger of Allah is considered as the implementation of Muslimah politics at the time being. Yusuf Qardhawi is among vew Muslim scholars who concerns upon the role and participation of Muslimah in politics. In the view of Qardhawi, Islam has practiced democracy to lay on the principle and norms of democracy itself. A Muslimah supports democracy with consideration that democracy is a mechanical authority to actualize the political principles of Islam, such as in the leadership election, organizational consultation, a media of commanding the truth and avoiding the false, against tyrannies and avoiding the vise , particularly at the unbelieving in Allah. Even though, the political participation of a Muslimah has faced many obstacles external as well as internally.

Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah Surwandono Surwandono; Rizki Dian Nursita; Rashda Diana; Ade Meiliyana
TSAQAFAH Vol. 16 No. 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3594

AbstractHalal tourism has recently become jargon in Indonesia. The concept of halal tourism as the embodiment of Islamic tourism is considered ambiguous by certain groups. The concept of Halal Tourism or other similar terms such as Muslim-friendly or Islamic Tourism now raises a number of debates, whether the concept has a strong ontological basis with Islam, or it is merely a manifestation of economic interest that seeks to build competitive tourism and increase acceptance from the foreign Muslims segment. We apply the perspective of maqâshid syarî’ah to analyze the accuracy of the concept of Halal Tourism as a derivation of Islamic tourism and compare it with indicators used by Global Muslim Travel Index (GMTI). The result shows that the term Halal Tourism can proportionately represent the concept of tourism in Islam. However, the adoption of maqâshid syarî’ah in Indonesian halal tourism is still neglected. The need for the adoption of legal policy based on sharia’s principles is something that we should consider in the future.Keywords: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Tourism, Halal Tourism. AbstrakWisata halal telah menjadi jargon di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kelompok menilai bahwa konsep wisata halal sebagai reseprentasi dari pariwisata islami adalah hal yang ambigu. Konsep wisata halal atau istilah lain seperti halal tourism atau Muslim-friendly tourism kini menimbulkan sejumlah perdebatan, apakah konsep tersebut memiliki basis ontologis yang kuat dengan Islam, ataukah sebagai bentuk strategi ekonomi untuk membangun pariwisata yang kompetitif dan meningkatkan penerimaan dari segmen Muslim asing. Dalam tulisan ini, kami menggunakan perspektif maqâshid syarî’ah untuk menimbang keakuratan konsep wisata halal sebagai derivasi dari pariwisata yang Islami, dan membandingkannya dengan sejumlah indikator dalam penyusunan indeks Global Muslim Travel Index (GMTI). Hasil telaah terhadap tata kelola dan praktik wisata halal menunjukkan bahwa Wisata Halal adalah konsep yang tepat dan proporsional dalam merepresentasikan pariwisata yang Islami. Namun masih terdapat distorsi dalam tata kelola pariwisata halal di Indonesia yang mengabaikan prinsip maqâshid syarî’ah. Adanya kebijakan legal yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam syariah adalah hal yang patut kita pertimbangkan di masa mendatang.Kata Kunci: Muslim-Friendly Tourism, Maqâshid Syarî’ah, Pariwisata, Wisata Halal.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search