Claim Missing Document
Check
Articles

POLA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MALANG Yoakim Rembu; Sugeng Rusmiwari; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.755 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v1i1.42

Abstract

Abstrak: Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) dapat duwujudkan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi segalah aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat disegala aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD dalam mengawaasi segalah proses formulasi, implementasi serta evaluasi dari kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor Komisi D DPRD Kota Malang dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD Kota Malang khususnya di bidang pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini maka digunakan teknik analisa data yang meliputi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang Khususnya dalam bidang pendidikan menggunakan model pengawasan dari segi waktu atau obyek yang diawasi yang meliputi, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan pengawasan lintas sektoral. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yakni tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan, penerapan etika dalam pengawasan dan jenis kebijakan itu sendiri dilihat dari manfaat dan tujuan dari kebijakan tersebut serta peran masyarakat kota malang dalam membantu melaksanakan proses pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Pengawasan, Peraturan Abstract: Good local governance can be realized by the government’s efforts to accommodate the all aspirations that can be characterized by the existence of policies that pro-people in all aspects becoming the local government’s business. In the process of governance, local government will be constantly monitored by various institutions that have authority in the field of supervision, including parliament. To achieve the objective of the policy is strongly influenced by the pattern or model of supervision applied by Parliament in controlling the formulation process, implementation, and evaluation of the policy. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The location researched was the office of Commission D of Parliament of Malang with focus on the model of the control model of Parliament of Malang City, especially in educational sector. To meet the objectives of this study, it was used data analysis technique that involves three phases namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that control done by Parliament of Malang City especially in educational sector uses supervision model in terms of time or object supervised including direct control, indirect control, and control across sectors. There are several factors that influence in implementing control, they are the level of seriousness of institution having role and function of supervision, implementation of ethics in monitoring, and the type of policy viewed from the benefits and objectives of the policy, and the role of society in helping to carry out the monitoring of the existing policies. The impact arising from the process of control by Parliament of Malang City is the small possibility the abuse of the policy implementation process the possible the realization of the goal of the policy. Keyword: Local Government, Regional House Of Representatives, Control, Policy
PENTINGNYA KEPEMIMPINAN VISIONER DALAM MENUNJANG PENYELENGARAAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Mikael Inden; Sugeng Rusmiwari; Willy Tri Hardianto
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.263 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v1i2.33

Abstract

Abstract: This study describes the implementation of visionary leadership and public service accountability. Whether or not that happens visionary leadership in supporting the accountability of public services can be seen in people's satisfaction in getting services. The research was held at the District Office Lowokwaru Malang East Java that directly involve the employees in the sample to be the respondent to provide information via questionnaire. In addition, the study included the type of basic research using quantitative descriptive research methods. Instrument research using observation, documentation, and distribution of questionnaires by selecting respondents from several employees at the District Office Lowokwaru Malang. Once the research is completed and data analysis achieve the end result, the authors concluded that that (1) Visionary Leadership in Malang District Office Lowokwaru Plays Very Good. (2) The Public Service Accountability Lowokwaru District Office also held a good line with a clear flow of existing such service and filing procedures or apply for your correspondence as described in the previous chapter. (3) On the whole, it can be said that the combination of visionary leadership and accountability of public services organization in the District Office Lowokwaru Malang lasted Very good as expected with by the service providers (government / officers in this instance) with the right to obtain services (community). (4) Visionary Leadership in government is good, so the implementation of the accountability of public service was performing well. And (5) accountability of public service in this instance, so it can be said that the visionary leadership of any kind. Or in other words, public services performing well in this instance due to the visionary leadership that also happen well. Keywords: Visionary Leadership, Public Service. Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan tentang kepemimpinan visioner dan penyelenggaraan akuntabilitas pelayanan publik. Baik tidaknya kepemimpinan visioner yang terjadi dalam menunjang akuntabilitas pelayanan publik dapat dilihat pada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang Jawa Timur yang secara langsung melibatkan para pegawai sebagai sampel untuk dijadikan responden dalam memberikan keterangan lewat kuisioner. Di samping itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Instrument penelitian menggunakan observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuisioner dengan memilih responden dari beberapa pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang. Setelah penelitian selesai dan analisis data mencapai hasil akhirnya, maka penulis berkesimpulan bahwa Bahwa (1) Kepemimpinan Visioner di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang Berperan Sangat Baik. (2) Penyelenggaraan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lowokwaru juga terselenggara dengan Baik sesuai dengan alur yang jelas yang sudah ada seperti prosedur pelayanan dan pengajuan atau permohonan pembuatan surat menyurat seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. (3) Secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa perpaduan antara kepemimpinan visioner dan penyelenggaraan akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang berlangsung Sangat Baik sesuai dengan yang diharapkan bersama oleh pihak pemberi layanan (pemerintah/petugas di instansi ini) dengan yang berhak memperoleh layanan (masyarakat). (4) Kepemimpinan Visioner di instansi ini baik, sehingga penyelenggaraan akuntabilitas pelayanan publik pun terlaksana dengan baik. Dan (5) akuntabilitas Pelayanan Publik di instansi ini baik, sehingga dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan Visioner pun baik. Atau dengan kata lain, pelayanan publik terlaksana dengan baik di instansi ini disebabkan karena kepemimpinan visioner yang juga terjadi dengan baik. Kata Kunci : Kepemimpinan Visioner, Pelayanan Publik.
HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT M Mulkan Amahoru; Sugeng Rusmiwari; Roro Merry Chornelia W
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.605 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.532

Abstract

Abstract: Development is the most important thing in socio-economic considerations, so that development planning becomes one of the priorities. However, if the devolopment is not maximized, the government re-maximize the development planning previously prpared. The purpose of this studi is to fing out whether development planning works well, and to see the impact of the existence of integrated waste treatment site, the type of research in general is differentiated info several types. Classification of research tyves, emong other based on research objectives and the nature of research types, among others based on reseach objectives and the nature of reseach problem. Related to the problem in this research, the writer try to use Quantitative reseach method. With the existence of an intergrated waste treatment site it clearly has a reduced impact the spread of diseases caused by littering. The nature of society which tend to be apathetic, and pragatic with things like this successfully converted info society more optimistic, and innovative in managing their living environment, the integrated waste treatment site becomes an effective thing tho develop. Keywords: Development Planning, Economic Social Community Abstrak: Pembangunan merupakan hal yang terpenting dalam Pertimbangan sosial ekonomi, sehingga perencanaan pembangunan menjadi salah satu prioritas. namun demikian jika pembangunan itu dirasa belum maksimal, maka pemerintah kembali memaksimalkan perencanaan pembangunan yang sebelumnya sudah disiapkan. tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perencanaan Pembangunan berjalan dengan baik, dan melihat dampak keberadaan tempat pengolahan sampah terpadu, Jenis penelitian pada umumnya di bedakan kedalam beberapa jenis. Klasifikasi jenis penelitian, antara lain didasarkan atas tujuan penelitian dan hakikat masalah penelitian. Terkait dengan masalah dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk menggunakan metode penelitian Kuantitatif. dengan keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu hal ini jelas berdampak mengurangi tingkat penyebaran penyakit yang di akibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan. sifat-sifat masyarakat yang cenderung apatis dan pragmatis dengan hal-hal seperti ini berhasil diubah menjadi masyarakat lebih optimis, kreatif, dan inovatif dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya, maka Tempat Pegolahan Sampah Terpadu menjadi hal yang efektif untuk dikembangkan. Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Sosial Ekonomi Masyarakat
IMPLEMENTASI TRIBINA CITA KOTA MALANG MENUJU PEMBANGUNAN BERBASIS LOCAL WISDOM M. Jalali; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.966 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v8i3.1798

Abstract

Pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai, Kota Pendidikan/Kota Pelajar, Kota Industri dan Kota Pariwisata. Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Tujuan Penulis mengetahui Implementasi Tribina Cita Kota Malang Menuju Pembangunan Berbasis Local Wisdom, faktor Pendukung dan faktor penghambatnya. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sumber data: data Primer dan Skunder.Dan tehnik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Teknik Penentuan informan Porposif Sampling, dengan Informan Litbang Bappeda kota malang, Kabid umum Dinas Pendidikan Kota Malang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota malang. Kemudian data di analisis menggunakan reduksi, penyajian data, verifikasi. Setelah itu data diuji menggunakan triagulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Tribina Cita Kota malang  Bappeda Hanya Melaksanakan Program secara Gelobal, yang Pokok dilaksanakan oleh SKPD terkait,  Dan menyesuaikan Dengan Peraturan Wali kota malang No.30 tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah, Kendala yang ada di kota malang adalah Faktor-faktor penghambat  yang saat ini merusak pembangunan pendidikan di Kota Malang.
PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT: STUDI KASUS IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU Delly Indriani; Sugeng Rusmiwari; Agung Suprojo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.916 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i2.525

Abstract

Abstrac: Basically, public service is an effort to fulfill public needs, with the main purpose for the satisfaction of society. However, the public services provided by the service providers still do not meet the public satisfaction. This study aimed to determine how big was the influence of public service to the level of satisfaction felt by the community. This research used quantitative descriptive research and the data collection techniques used questionnaires, documentation, observation. The population of this research was the society that became customer of Batu’s Investment Board. The sample in this study amounted to 20 people by using Purposive Sampling. The data quality test consisted of validity and reliability test and using simple regression analysis method. Result of research indicated that service quality 67,25%. Based on the hypothesis test using SPSS 16.0, the value of t arithmetic was 2,674 with significance value 0,015
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK Sondil E. Nubatonis; Sugeng Rusmiwari; Son Suwasono
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.607 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v3i1.68

Abstract

Abstrak: Pelayanan Publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah saat ini dalam kondisi ril menurut Mohamad (2003): Kurang Responsif, Kurang Informatif, Kurang Accessible. Kurang Koordinasi. Kurang Birokratis, Kurang mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, Kurang Inefisien. Jenis penelitian yang dipilih penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pengujian keabsahan data antara lain: Uji Kredibilitas, Pengujian Transferability, Pengujian Dependability, Pengujian Konfirmability. Hasil penelitian dari ketujuh prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efesiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip good governance anatara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip good governance yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.
PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI Kurnia Setiyo Rini; Sugeng Rusmiwari; Herru Prasetya Widodo
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.764 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i1.369

Abstract

Abstract: The role of Public Relations is an actualization in optimizing the working quality of human resources which is concerning to create, to build, to increase, to maintain the credibility and to publish any working program of institution. The role of a human resource purposed to create a nice relationship for all public so that it will get th direct feedback from society and presented as the participation and make sure to public for believing the surplus of the institution. The strategy is also needed to maintain the credibility of institution. So, the role of human resource is very essential, the goodside and badside of human resource could influence the public opinion to the institution. In organization world, the human resource’s business car rivalized to anothers. This research assumed to be important for knowing the human resources role in increasing the credibility of Tribhuwana Tunggadewi University by using descriptive qualitative research. Beside that, the writer used many ways to get the datas. They are interview and documentation. Then, to check the data validation analyzed used the data triangulation technique. Key words: The role, Human Resources, Credibility Abstrak : Peran public relations atau humas merupakan bentuk mengoptimalkan kerja humas yang bertugas untuk menciptakan, membangun, menigkatkan, mempertahankan citra dan mempublikasikan segala bentuk program kerja lembaga/instansi. Peran seorang humas bertujuan untuk menjalin kerja sama yang baik kepada semua publik sehingga mendapatkan feedback langsung dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan menyakinkan publik untuk mempercayai keunggulan lembaga/instansi tersebut. Strategi juga sangat diperlukan didalam mempertahankan citra lembaga/instansi. Dengan bgitu peran humas dalam suatu instansi sanat penting, baik atau tidaknya seorang humas dapat mempengaruhi opini publik bagi lembaga/perusahaan tersebut. Didalam dunia organisasi bisnis seorang humas mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui peran humas dalam meningkatkan citra pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif. Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa hal untuk bisa memperoleh data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Kata Kunci : Peran, Humas, Citra
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENUMBUHKAN N/ACH Elysabet .; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.928 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v6i3.1452

Abstract

Abstract: Leadership (leadership) is an important issue in the phenomenon of organizational society. The phenomenon of leadership in an organization can determine the targets to be achieved, because leaders are core factors that have the legitimate power to influence others in a certain way. This type of research uses a quantitative approach with descriptive study method, which is a method directed to solve problems by describing or explaining the results of research as it is. Steps of data collection by using questionnaires or closed questions, data taken from the population is the element of leadership or head with Purposive Sampling technique (sample aims). The result, leadership has a tendency of 38% good, achievement motivation has a tendency of 31% good. Leaders have a role of 61% can grow achievement motivation (n / Ach) of 46%. Keywords: Leadership, Achievement Motiv Abstrak: Kepemimpinan (leadership) merupakan isu penting dalam fenomena masyarakat organisasi. Fenomena tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi dapat menentukan target yang hendak dicapai, karena pemimpin merupakan faktor inti yang memiliki kekuasaan sah untuk mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan atau memaparkan hasil penelitian apa adanya. Langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan tertutup, data diambil dari populasi yaitu unsur pimpinan atau kepala dengan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan). Hasilnya, kepemimpinan memiliki kecenderungan sebesar 38% baik, motiv berprestasi memiliki kecenderungan sebesar 31% baik. Pemimpin memiliki peranan sebesar 61% dapat menumbuhkan motiv berprestasi (n/Ach) sebesar 46%. Kata kunci: Kepemimpinan, Motiv Berprestasi 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KOTA MALANG Abd. Rohman; Vicky Eka Fiona Hendrawan; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.315 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v9i1.2209

Abstract

Bertambahnya jumlah usaha-usaha yang ada di kota Malang berdampak pada jumlah penggunaan reklame yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang serta mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kebasahan data menggunakan triangulasi tehnik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kota Malang dengan menerapkan sistem official assessment, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membawa blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tarifnya ditentukan dari nilai sewa reklame x dan tarif pajak reklame. Kebijakan mengenai intensifikasi yaitu mengenai pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyusunan peraturan. Kebijakan terkait dengan ekstensifikasi yaitu mengenai pendataan wajib pajak baru dan sosialisasi pajak reklame. Faktor pendukung penerimaan pajak reklame di Kota Malang yaitu meliputi 1) Sarana dan Prasarana 2) Sistem informasi yang mendukung dan 3) kondisi perekonomian yang semakin membaik. Faktor Penghambat yaitu meliputi 1) rendahnya kesadaran wajib pajak 2) Kualitas Aparatur Dispenda Kota Malang dan 3) Adanya perubahan sistem media reklame yang digunakan dan harus beralih menggunakan reklame berbentuk videotron.
ORIENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Sabastiana Desi; Sugeng Rusmiwari
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.416 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v5i3.295

Abstract

Abstract: The bureaucracy role in improving the service quality must be able to fulfill the society need. To get the good service, the official has to be responsible to the customer service. The purpose of this research is knowing the effort of beuraucracy reformation in improving the public service also knowing the supporting and inhibiting factor inside. The ability and the human resource of the bureaucrater is very needed, so that the service orientation reachable gotten. The purpose of this research is knowing the efforts of bureaucracy reformation in increasing the public service and knowing the supportive factors in improving public service. The research used qualitative research. Purposive sampling technique was used in it. The data collecting were observation, interview, documentation. The technique of data anlaysis were data collecting, data reduction, data presentation, conclusion-taking. The data validation was examined through credibility exam by using triangulation technique. The result of the research proved that the effort of bureaucracy reformation in increasing the public service, they were: Increasing the quality of human resource based on the SOP, the welfare giving and fairness toward society, based on the Oprational standard of Public service. Paralyzed with the principles of public government and giving protection and the law assurance. The supported factor of the orientation about bureaucracy reformation in improving the public service based on the Law number 24 the year 2014 concerning to the operational standard of service, the work facility and leader motivation. Keywords: Bureaucration reformation and Public service. Abstrak, Peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dapat memperoleh pelayanan yang baik pejabat yang bertugas bisa bertanggung jawab pada tugasnya dalam melayani pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas yaitu dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian membuktikan bahwa orientasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik mengarah pada peningkatan mutu SDM yang berpatokan pada SOP. Faktor pendukung ialah ketersedian fasilitas kerja dan motivasi pimpinan serta adanya koordinasi antar pegawai yang baik sehingga mampu meningkatkan unsur ketepatan, kecepatan, kesesuaian dan mampu meningkatkan mutu pelayanan yang baik. Faktor penghambat yaitu masih kurang pemahaman warga tentang persyaratan-persyaratan dalam pengurusan surat menyurat, serta adanya hambatan koneksi internet yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelayanan. Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan publik.