Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Case Law MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Ida Farida
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2517

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Nova Elsa Aprillia; Deni Wahyu Hidayat; Ida Farida; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2839

Abstract

Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta dilaksanakan secara terencana, terukur dan terintegrasi. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang harus diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis, Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dan Analisis Normatif terhadap Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis. Penelitian dan penulisan dilakukan dengan desain deskriptif dan memperoleh data melalui metode kualitatif dalam bentuk, observasi, wawancara semiterstruktur, dokumentasi. Digunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang mulai dari perencanaan, pembahasan, sinkronisasi dan harmonisasi hingga pada pembatalan dan pencabutan yang masing-masing tahapannya di laksanakan dengan Standart Operasional Prosedur yang berbeda, namun belum secara konsisten dan menyeluruh. Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis merupakan pedoman utama dalam mewujudkan Pembangunan Daerah mengingat seluruh bagian Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari produk hukum daerah itu sendiri. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah menjadi pedoman sekaligus alat kendali untuk menekan adanya disharmonis peraturan perundang-undangan di daerah serta benturan hukum dan benturan kepentingan di daerah untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.
ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG: REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS: REFORMULATION OF ELECTION FOR LOCAL LEADERS SYSTEM IN INDONESIA): Array Ida Farida; Nanang Permana; Sopwan Ismail; Maulana Hasanudin
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2291

Abstract

The mandate of the Constitution which became the basis for implementing a democratic Regional Head Election contained in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.. The democratic meaning is then set forth in a law which then regulates the local election mechanism. That currently the PILKADA regime is directly being implemented, there are some weaknesses and negative impacts that we should evaluate in order to build a constitutional democracy and reconstruct the implementation of PILKADA that is in accordance with the social, cultural and geographical system in Indonesia. The problems examined in this study are related to the evaluation of the implementation of direct local elections and reformulation of the local election system in Indonesia. The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the writer is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this research are that the holding of regional head elections still contains various problems both juridically and sociologically, starting from the huge cost and work burden, the regional head tripping over the law, political money, horizontal conflicts, and inconsistent regional dispute resolution. As a step to reformulate the local election system, it is necessary to carry out together the two direct and indirect regional head elections systems, directly to district / municipal regional head elections, indirectly, provincial level regional head elections where the regional head is elected by the president as the representative of the central government in the region.
PERANAN ETIKA DALAM LINGKUNGAN KERJA : Array Sahadi; Otong Husni Taufiq; Ida Farida
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.265 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i2.2433

Abstract

This article is entitled The Role of Ethics in the Work Environment. In a work environment, a person is expected to have a strong work ethic. A strong work ethic is a set of values or norms that are closely held by everyone as an employee or as a manager, which regulates the regulations at work. Ethical standards differ from the core values of one organization to another. Ethical standards can be a true reference for the progress of an organization or work environment. The research method used is descriptive analysis method, namely by describing in general the facts found, then analyzed based on the theories put forward by experts that are related to the problem to be studied. Work ethics plays a very important role in the work environment, including: (1) Assessment of human behavior, (2) Assessment of work results, (3) Control tools, (4) Signs, (5) Cross-check in overcoming difficulties morals, (6) fundamental principles, and (7) guidance towards a good directio
Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil Asep Hendi Suhendi; Yat Rospia Brata; Ida Farida; Fahmi Zulkifli Lubis
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3069

Abstract

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.
Restorative Justice Approach towards Termination Investigation of Begal Victims Based on Noodweer Action and Noodweer Exes Herman Katimin; Ida Farida
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.229 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v6i2.547

Abstract

In cases of involuntary manslaughters in self-defense by a victim of violent armed robberies (begal), investigators have often been reluctant to implement Article 49 of the Indonesian Criminal Code as a legal ground to terminate criminal investigations. The study aimed to analyze the termination of investigations based on noodweer and noodweerexces through a restorative justice approach. The study was descriptive and qualitative, employing a descriptive method. Data were collected from relevant literature and were analyzed quantitatively. The results showed that in the cases of involuntary manslaughter in self-defense by victims of violent armed robbery, the investigators had the authority to terminate the investigation and implement a restorative justice approach instead. It was applicable when the victims’ self-defense was void of mens rea, compelled by force, or done in defense of his or another person’s physical or sexual integrity or property against an immediate, unlawful attack. The restorative justice approach may involve the victims and/or their families, the perpetrators’ families, religious leaders, community leaders, traditional leaders, youth leaders, and other relevant stakeholders and is aimed solely for the sake of justice, legal usefulness, and legal certainty.
STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG TASIKMALAYA Nur Muttaqin; ida Farida; Hendra Sukarman
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3267

Abstract

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank umum yang fokus pada pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Per 30 November 2021, Cabang Tasikmalaya telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah kepada 16.230 debitur dengan jumlah terhutang. Namun, ada 702 debitur dengan tunggakan sebesar Rp. 83.607.235.627,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di masa pandemi COVID-19 dalam akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Tasikmalaya serta kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap kredit macet. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif, dengan paradigma positivis problematis. Penyelesaian kredit macet di masa pandemi bertujuan untuk memitigasi risiko kredit dan meminimalisir kredit macet. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit publik yang terdampak pandemi COVID-19.
Co-Authors Asep Hendi Suhendi Deni Wahyu Hidayat Fahmi Zulkifli Lubis Hendra Sukarman Herdi Wibowo Maulana Hasanudin Mulyanti, Dewi Nanang Permana Nova Elsa Aprillia Nur Muttaqin Otong Husni Taufiq R. Herman Katimin R. Yenni Muliani Sahadi Sopwan Ismail Tintin Marliah Vera Fillinda Agustiana Dewi Wildan Sany Prasetiya Yat Rospia Brata Zenal Abidin Zulkarnaen