Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.249

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Interdisciplinary Social Studies Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Anayasa Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Siber International Journal of Advanced Law

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Unknown Affiliation

Author-ID : 332966

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PENGGANTIAN KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Yeni Astutik; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48428

AbstractThis article aims to examine the ratification of changes in legal status and gender replacement procedures in population documents for transsexuals in Indonesia, as well as the legality of marriages for transsexuals in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a type of normative legal research, with a qualitative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, with data collection techniques used are literature study or document study techniques. Based on the results of the study, it was concluded that in Indonesia there are no specific rules regarding sex change, but for judges they cannot refuse a case because the law does not exist or is unclear. Regarding the procedure for changing sexes in population documents regulated in Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Then regarding the validity of marriage for transsexuals, from the six religions recognized by the government as the official religion in Indonesia, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, do not legalize a marriage carried out by parties, one of whom is a transsexual who has gone through Sex Reassignment Surgery. Keywords: Sex Reassignment; Transsexual; Legality of Marriage.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pengesahan perubahan status hukum dan prosedur penggantian jenis kelamin di dokumen kependudukan bagi transeksual di Indonesia, serta keabsahan perkawinan bagi transeksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun bagi hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Mengenai prosedur penggantian jenis kelamin di dokumen kependudukan diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kemudian mengenai keabsahan perkawinan bagi transeksual, dari keenam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, tidak mensahkan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang salah satunya seorang transeksual yang telah melalui operasi penggantian kelamin.Kata Kunci: Penggantian Kelamin; Transeksual; Keabsahan Perkawinan.

PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI BETENG TRADE CENTER SURAKARTA Fatia Gupita; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19258

AbstractThis article aims to determine implementation of good faith principle in an online purchase agreement at Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. This article law belongs to the type of legal research or empirical descriptive, with a qualitative approach. Data used primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. Data analysis technique used qualitative analysis with interactive analysis model. The result showed that the implementation of good faith principle in an online purchase agreement at BTC covers all of agreement’s phases, namely pre agreement phase, agreement phase, and post agreement phase. Traders and buyers had implemented good faith principle in the agreement phase, while in the pre agreement and post agreement phase good faith principle had not been implemented.Keywords : Good Faith Principle, Online Purchase Agreement, Agreement’s PhasesAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC meliputi seluruh tahap perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli sudah melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra perjanjian dan tahap pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan.Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli secara Online, Tahap-tahap Perjanjian

PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG WATES Ratna Nindya Hastaning Pertiwi; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19248

AbstractThis article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks. Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut dintaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan

KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA Riska Andista Indriyani; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.

Optimizing The Existence of Non-Formal Education to Support Childrens’s Developmental Rights Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; Fahmi Ressa Alfarizki
DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik Vol 6, No 3 (2022): DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dapat ditempuh melalui 3 jalur pendidikan. Pada kenyataannya, kebanyakan orang tua dalam memfasilitasi anak terkait pendidikan selain pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hanya berfokus terhadap pendidikan formal dalam lingkup sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi keberadaan pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori. Sumber bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah 3 sistem pendidikan di Indonesia sama-sama berperang penting terhadap hak tumbuh kembang anak, perlunya optimalisasi pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra- sekolah jenjang sebelum pendidikan dasar sebagai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, dapat juga digunakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri. Perlunya pengaturan secara detail terhadap pendidikan non formal serta penegasan terhadap pentingnya keberadaan pendidikan non formal, sehingga mendorong orang tua tidak hanya terfokus terhadap kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan formal, padahal keberadaan pendidikan non formal sendiri sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal

Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Clearestha Nakita; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1112

This research uses empirical legal research methods. This research aims to determine and analyze the urgency of efforts to reduce child marriage rates and efforts to reduce child marriage rates in Nawangan District. The results of the research show that the urgency of efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District is from a health perspective, an economic perspective, a psychological aspect and a legal perspective. Meanwhile, efforts to reduce the number of child marriages in Nawangan District are carried out through outreach and counseling carried out by the Head of Nawangan District with stakeholders, namely RT/RW heads, Village Heads, Community Health Centers, educational institutions, and Forkopimca.

Analisis Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan Perkawinan Siri Dan Kepastian Hukum Pada Anak Sulistyorini Pevey Yuliana; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1814

This research intends to describe and examine the issue of the appropriateness of the judge's consideration in determining the marriage Isbat for unregistered marriage couples and legal certainty for children after and before the determination of the marriage Isbat which is linked to Positive Law in Indonesia. The types of data used in this research are primary and secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected through literature research and field studies, and the research method applied was a qualitative method and the results were presented descriptively. The results of the resulting observations show that the appropriateness of the judge's considerations in determining the marriage isbat for unregistered marriage couples to Indonesian positive law at the Boyolali Religious Court is in accordance with positive legal regulations in Indonesia including the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974. guarantee of legal certainty to married couples regarding the validity of their marriage as well as ensuring that the status and rights of children are fulfilled. After a decision is made by the judge, the legal certainty of the husband and wife and the status of their children becomes valid in the eyes of Indonesian law and the decision from the Religious Court can be utilized. as it should be.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Afwezigheid PT Bentoel Internasional Investama Yundha Rachmawati; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.521

This paper intends to investigate the factors taken into account by the judge in determining the absence in the case of PT Bentoel Internasional Investama at the South Jakarta District Court, analyze the procedures for managing assets whose owners are absent based on the applicable regulations in Indonesia, and investigate the compliance of the procedures for managing shares as afwezidheid assets in the case of PT Bentoel Internasional Investama conducted by the Jakarta Balai Harta Peninggalan (BHP) with the regulations in Indonesia. This study is an empirical legal one using a qualitative methodology. Primary and secondary data are the forms of the information applied. Data collecting methods used are literature reviews and interviews. The interviews were carried out applying flexible topic development based on interview rules. This work employs approaches of descriptive analysis. According to the findings of this investigation, the judge decided on the absence petition of PT Bentoel Internasional Investama based on pertinent legal reasons, legal precedents, and facts provided by the petitioner in view of Under the Indonesian Civil Code, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 27 of 2013, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.02-HT.05.10 of 2005 the process for managing shares as assets whose owners are absent (boedel afwezigheid) by the Jakarta BHP is governed. Regarding PT Bentoel Internasional Investama, the management of afwezigheid shares was done in line with Indonesian laws by means of an application to the South Jakarta District Court, which designated the Jakarta BHP as the legal administrator. This process complies with Articles 463–465 of the Civil Code and Standard Operating Procedure (SOP) Number AHU.UM.01.01-235, including public notification of share status in mass media, management, recording, safekeeping of collective share certificates, and BHP reports share management to the Supreme Audit Agency (BPK) and the Attorney General's Office and handles official and material tests. Since no objections were found, the Jakarta BHP filed none.

Komparasi Perlindungan Hukum dalam Kontrak Pre-Project Selling Properti Indonesia dan Singapura Putri Melati Nur Hidayah; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1314

This study compares the legal protection of pre-project selling property contracts in Indonesia and Singapore, focusing on the regulation of the position of PPJB, consumer protection, and the mechanism of transfer of ownership and payment. The approach used is normative with legislative and comparative methods, relying on primary and secondary legal materials through literature studies. Descriptive and comparative analysis reveal significant differences in the legal arrangements of the two countries. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 and Law No. 1 of 2011 regulate pre-project selling through PPJB, but supervision is weak so that it often harms consumers, such as in the case of Meikarta. In contrast, Singapore has more detailed regulations, such as the Housing Developers (Control and Licensing) Act, which requires escrow accounts for consumer funds and strict payment schemes. Supervision and law enforcement in Singapore are more effective with strict sanctions against violations, reinforced by jurisprudence such as the Jurisprudence of Tan Eck Hong v Maxz Universal Development Group Pte Limited (2012) SGHC 240. This study concludes that legal protection in Singapore is more advanced than Indonesia, providing important recommendations for property law reform in Indonesia to prevent disputes and abuse in property transactions.

NOTARY LIABILITY FOR THE DEED OF LOAN AND LOAN AGREEMENT THAT IS LEGALLY DEFECTIVE AND CANCELED BY THE JUDGE : STUDY OF DECISION NUMBER 22/PDT/2017/PT. AMB Priyanto, Gagah Putra; Suraji, Suraji; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i2.329

Deeds made by a notary, such as a deed of agreement, sale and purchase deed, or grant deed, have the force of law that binds the parties involved. Notaries are obliged to carry out their profession with full dedication and integrity. The purpose of this study is to find out the responsibility of the Notary for the legally defective Deed of Borrowing Agreement and to find out the legal consequences for the Deed of Borrowing Agreement that is legally defective and canceled by the judge. This legal research is a type of Normative legal research. The result of this study is that the cancellation of the agreement has a retroactive effect that cancels all rights and obligations previously regulated in the agreement. The status of the deed as an authentic document is lost, so its evidentiary power declines and can only be considered as a deed under hand.

Co-Authors Agus Riewanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Andina Elok Puri Maharani Clearestha Nakita Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Emmy Latifah Fahmi Ressa Alfarizki Faiza Rachmadani Fatia Gupita Gupita, Fatia Guritno Tri Kuncoro Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Ikhsan, Varian Indriyani, Riska Andista Kuncoro, Guritno Tri Mawarni, Tyas Sekar Meidya Utama Prayoga Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho Mulyadi, Wisono Mulyadi, Wisono Nandapratiwi, Zalma Afika Priyanto, Gagah Putra Putri Melati Nur Hidayah Ratna Nindya Hastaning Pertiwi Riska Andista Indriyani Sandytias Dwi Putera Sari Dewi Adhistya Wandayani Sulistyorini Pevey Yuliana suraji suraji Tyas Sekar Mawarni Wafi Adiyu Hibatullah Yeni Astutik Yosephine Adinda Dwika Sandra Yundha Rachmawati

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search