Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.172
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurisprudentie Jurnal Privat Law DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Interdisciplinary Social Studies Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Anayasa Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Siber International Journal of Advanced Law
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pembaruan Regulasi Fidusia dalam Mengakomodasi Kepastian Hukum dan Kewenangan Notaris dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Multahada, Indy; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; Emmy Latifah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.62868

Abstract

This study examines the weaknesses in the regulations governing the removal of fiduciary guarantees. Although the obligation to remove is regulated in relevant laws and regulations, practice shows that thousands of fiduciary guarantees have not been removed even after being paid off, creating legal uncertainty and hindering debtors from reusing the collateral. This study aims to analyse the urgency of updating fiduciary guarantee regulations and to formulate a regulatory framework that can strengthen legal certainty, including proposals for special markings on evidence of fiduciary guarantee objects and confirmation of the authority of the parties entitled to carry out the removal. This study uses a normative-empirical research method, employing a legislative and conceptual approach, with primary legal sources (related legislation) and secondary legal sources in the form of literature and interviews. This study found a gap between regulation and practice. The results of the study indicate the need for regulatory updates, including special markings on fiduciary collateral objects, as is the practice for encumbrances, as well as the affirmation of authority to legal subjects for the removal process. Regulatory updates are expected to create a more accountable removal mechanism and increase legal certainty for all parties.
KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN- PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Cahyaningsih, Diana Tantri; Luthfiyah, Zeni
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10158

Abstract

AbstractThe high number of divorce in every year creates concern toward the children’s rights whose have parents divorce. Therefore, the writers did the research in order to identify the legal protection of children’s rights post parents divorce either for rights to rearing and rights to basic necessities. The research is involved into sociological research. The primary data was obtained through interview and the secondary data was coming from literature study from judge’s verdict in District court of Surakarta (either for general District court or religion District court). Technical analysis uses qualitative data specially using deductive method. This research shows that most of all the verdicts (judge’s decision), more than 75%, does not have any substantial decision regarding rights to rearing and rights to basic necessities (in both district court-general District court and religion District court). Based on this result, it means that the legal protection for the children’s who experience parents divorce is at very minimum legal protection for their rights.  The differences of legal protection, research by the writers between both district court, are in religion District court, the underwriter for rearing is given to the mother if the children are below 12 years old (mumayiz) and beyond 12 years old, the children could choose the underwriter is (until he or she is in the mature age-21 years old). Meanwhile, in general District court, there are no clauses regarding what and who are the underwriter, there is no mumayiz term including the differences uses of mature age between 18 years old or 21 years old.Keywords: divorce, rights to rearing, rights to basic necessities, age limit.AbstrakSemakin tingginya angka perceraian setiap tahunmemunculkan keprihatinan penulis tentang nasib anak- anak yang orangtuanya mengalami perceraian.Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuanmengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya baik hak asuh maupun hak nafkah anak. Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis.Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka putusan-putusan hakim di PN dan PA Kota Surakarta.Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif khususnya dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di PN maupun PA.Hal ini berarti masih kurangnya perlindungan hokum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya.Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulisantara di PA dan PN ialah jika di PA, kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di PN, tidak ada ketentuan yang jelas siapa kuasa hak asuh, tidak dikenal istilah mumayyiz dan umur kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun tapi ada juga yang sampai berumur 21 tahun .Kata kunci: Perceraian, hak asuh anak, hak nafkah anak, batas umur.
Optimizing The Existence of Non-Formal Education to Support Childrens’s Developmental Rights Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Alfarizki, Fahmi Ressa
DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik Vol 6, No 3 (2022): DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.31 KB) | DOI: 10.20961/jdc.v6i3.68121

Abstract

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dapat ditempuh melalui 3 jalur pendidikan. Pada kenyataannya, kebanyakan orang tua dalam memfasilitasi anak terkait pendidikan selain pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hanya berfokus terhadap pendidikan formal dalam lingkup sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi keberadaan pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori. Sumber bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah 3 sistem pendidikan di Indonesia sama-sama berperang penting terhadap hak tumbuh kembang anak, perlunya optimalisasi pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra- sekolah jenjang sebelum pendidikan dasar sebagai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, dapat juga digunakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri. Perlunya pengaturan secara detail terhadap pendidikan non formal serta penegasan terhadap pentingnya keberadaan pendidikan non formal, sehingga mendorong orang tua tidak hanya terfokus terhadap kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan formal, padahal keberadaan pendidikan non formal sendiri sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal
Co-Authors Adinugraha, Muhammad Farhan Agus Riewanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alfarizki, Fahmi Ressa Andina Elok Puri Maharani Clearestha Nakita Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Emmy Latifah Faiza Rachmadani Fatia Gupita Gupita, Fatia Guritno Tri Kuncoro Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Ikhsan, Varian Indriyani, Riska Andista Khaerunisa, Alinda Kuncoro, Guritno Tri Mawarni, Tyas Sekar Meidya Utama Prayoga Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho Multahada, Indy Mulyadi, Wisono Mulyadi, Wisono Muttaalliyah, Putri Nandapratiwi, Zalma Afika Permata, Khoirunnisa Diyah Perwira, Muhammad Satria Praja Priyanto, Gagah Putra Putri Melati Nur Hidayah Rahmatina, Fauzia Ismu Ratna Nindya Hastaning Pertiwi Riska Andista Indriyani Sandytias Dwi Putera Sari Dewi Adhistya Wandayani Sirait, Obed Joshua Sulistyorini Pevey Yuliana suraji suraji Tyas Sekar Mawarni Wafi Adiyu Hibatullah Yeni Astutik Yosephine Adinda Dwika Sandra Yundha Rachmawati Zeni Luthfiyah