Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH MAKSITEK JURNAL ILMIAH KOHESI Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Meta Hukum JURNAL GOVERNANCE OPINION Khazanah Sosial All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society
Pin Pin
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG Pin Pin; Reno Girsang
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leadership is a process and activity that continues to develop so that individuals who are led carry out organizational activities according to the expected goals. The role of leaders in an organization is a measure of the success of the organization. Appropriate leadership can affect the process of an organization's activities towards achieving the desired goals. This study aims at (i) determining whether the leadership of the Head of Sub-District has an effect on the work discipline of the State Civil Apparatus in Namorambe District, Deli Serdang Regency. (ii) finding out what are the supporting factors and obstacles to the work discipline of the State Civil Apparatus in Namorambe District, Deli Serdang Regency. The form of this research is quantitative research. This research was conducted in the office of the Namorambe District, Deli Serdang Regency. Data collection techniques are through library research and field research. Types and sources of data carried out in this study are primary data and secondary data. The results of this study illustrate that the leadership of the sub-district head has a significant influence on the work discipline of the State Civil Apparatus in Namorambe District, Deli Serdang Regency. This is in accordance with the Pearson and Spearman's Rho correlation coefficient, which is between 0.40-0.70. The good relationship that was built by the Head of Sub-district, consistent sanctions and clear instructions were the supporting factors for the discipline
STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN Pin Pin; Doli Tua Mulia Raja Panjaitan; Rada Agencia Girsang
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.434

Abstract

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Medan, terlebih lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga banyak yang menganggur atau dicap sebagai pengangguran. Dampak dari pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, kriminalitas, pemukiman kumuh, kemiskinan dan ketidakseimbangan antara pasar tenaga kerja dan pencari kerja juga menjadi penyebab pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik pengumpulan data. Fokus utama pada penelitian ini adalah menggunakan indikator penempatan tenaga kerja, yaitu; pendidikan, kesehatan fisik dan mental, Pengalaman kerja, Keterampilan Kerja, Fokus Status Perkawinan, Sikap, Usia. Informan dan dokuman yang saling adalah sumber data pada penelitian ini, penggunaan teknik pengumpulan data, analisis data penyajian data yang diterapkan pada penelitian ini. Pada hasil penelitian ini strategi yang digunakan dalam penempatan tenaga kerja di kota Medan, dengan menyediakan aplikasi SIDUTA, menberikan program pelatihan, melakukan job fair mini, dan melakukan kerja sama dengan perusahan yang menyediakan lowongan kerja ke luar negeri, program tersebut telah dilaksanakan, pada evaluasi program tersebut sudah ada yang bekerja, namun ada juga yang belum bekerja. Diharapkan pemerintah lebih sering melakukan pelatihan dan lowongan pekerjaan,agar lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal) Besti Rohana Simbolon; Pin Pin; Teman Yuce Gulo
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.436

Abstract

Di kecamatan medan sunggal sampah merupakan salah satu persoalaan yang cukup mengganggu dimana peningkatan penduduk dan bergantinya pola konsumsi masyarakat sehinggadapat menyebabkan pengaruh pada tingkat volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beraneka macam. Sampah merupakan benda yang tidak lagi digunakan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini PEMKO Medan melimpahkan kewenagan kepada Camat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah pada lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan PERWAL 18 tahun 2021 di Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini reduksi data,penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Bersasarkan PERWAL nomor 18 tahun 2021 Kecamatan Medan Sunggal melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Medan Sunggal juga memberikan pelayanan pengelolaan sampah melalui personil yang ditugaskan untuk pengelolaan sampah masyarakat. Dengan mempersiapkan seperti sarana dan prasarana.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR LURAH TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA Fitriani Saragih; Doli Tua Mulia Raja Panjaitan; Pin Pin
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.437

Abstract

Motivasi sangat penting bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Jika motivasinya rendah, maka yang dikerjakan seadanya dan sekadar memenuhi target. Sementara jika motivasinya tinggi, maka bukan hasilnya akan maksimal, dalam mengerjakannya pun secara sadar, penuh semangat dan bukan karena semata perintah atasan atau orang lain. Itu sebabnya motivasi pegawai kelurahan perlu dijaga agar kinerjanya tetap cemerlang, sehingga pelayanan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya berjalan baik. Dalam penelitian awal ditemukan penerapan prinsip good governance berhubungan dengan peningkatan motivasi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kinerja masing-masing. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Lurah dan ASN yang bekerja di Kantor Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance memotivasi mereka dalam bekerja. Faktor yang memengaruhi penerapan prinsip good governance, antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kedisplinan dan kerjasama. Jika faktor ini diabaikan bisa menjadi penghambat, dan sebaliknya jika dimaksimalkan akan menjadi pendukung. Kendala penerapan prinsip good governance meningkatkan motivasi kerja, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan fasilitas.
STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO Nusantara Ginting; Besti Rohana Simbolon Simbolon; Pin Pin
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i1.438

Abstract

Berdasarkan PP No. 94 tahun 2021, pasal 1, ayat 4, disiplin dalam organisasi pemerintahan yang disebut disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait pelanggaran disiplin pada pasal 1 ayat 6, menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dalam pemantauan atau observasi penulis di Kantor Dinas Perhubungan, masih ditemukan ketidakdisiplinan pegawai ASN yakni, masih ada pegawai ASN yang terlambat masuk kantor di pagi hari. Masih ada yang masuk lewat pukul 08.00 WIB. Selain itu, kebiasaan pegawai yang sering pulang kerumah untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja menyebabkan banyak pekerjaan tertunda, juga masih ada. Selama ini, di kantor sudah dilaksanakan cara fingerprint untuk memastikan ketepatan kehadiran pegawai ASN agar malu untuk terlambat. Namun peneguran karena pelanggaran keterlambatan masih belum efektif sehingga berakibat pada kinerja pekerjaan yang tertunda. Pimpinan juga sudah melakukan komunikasi yang baik agar pegawai bekerja tanpa tekanan namun hal ketidakdisiplinan masih tetap ada. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian memiliki kewenangan dalam memberikan informasi terkait dan terlibat strategi kepemimpinan di kantor dinas perhubungan Kabupaten Karo Adapun hasil penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan disiplin bawahannya. Strategi kepemimpinan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo sinilai berhasil meningkatkan disiplin pegawai. Ada 11 hal yang menjadi hambatan dalam strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo sehingga berpotensi tidak efektif. Antara lain, sumber daya manusia, mental ASN, keinginan untuk memajukan/meningkatkan disiplin pegawai, kurangnya kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan arana dan prasarana kantor dinas perhubungan. Faktor pendukung strategi kepemimpinan kepala dinas perhubungan Kabupaten Karo antara lain adanya sosialisasi perundangundangan, penerapan aturan disiplin kepegawaian, ketegasan dari Kepala Dinas, kesadaran dari ASN tentang tugas dan tupoksinya, dan fasilitas prasarana dalam menjalankan tugas
From Welfare State to Power State: Public Policy Transformation Under the Shadow of Oligarchy and Shadow Government in Indonesia Ramadha Yanti Parinduri; Khairuddin Tampubolon; Pin Pin; Nunti Sibuea; Gunawan Undang
Khazanah Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v7i1.44682

Abstract

Indonesia is experiencing a shift from a welfare state to a power state, where public policies are increasingly influenced by oligarchs and shadow governments. This study uses qualitative methods, namely: 1) Using descriptive-critical analysis to understand the phenomenon of public policy shifts; 2) Examining the role of political and economic actors in shaping state policies. This study analyzes the transformation with a qualitative approach through literature study and public policy analysis. The results show that the dominance of elite groups in decision-making hinders democratization, exacerbates social inequality, and reduces government transparency. The implications of this research are: 1) Theoretical Implications, namely: a) Development of State Theory and Public Policy; b) Criticism of Democracy and Welfare Theory; c) Contribution to the Study of Governance and Political Corruption. 2) Practical Implications, namely: a) Policy Recommendations for the Government; b) Increasing Community and Civil Society Participation; c) Improvement of the Legal System and Anti-Corruption Enforcement; d) Reform of Political Parties and the Electoral System. The solutions offered by the author are: 1) Increasing Transparency and Accountability of Government; 2) Strengthening Democracy and Community Participation; 3) Public Policy Reform for People's Welfare; 4) Suppressing the Domination of Oligarchs and Shadow Government; 5) Strengthening the Legal System and Rule Enforcement. With these solutions, it is hoped that the transformation of public policy can be oriented back to the welfare of the people, not only to the interests of the ruling elite.
Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Agrowisata Paloh Naga: Studi Ilmu Pemerintahan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pin Pin; Nunti Sibuea
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 5 No. 4: Desember 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v5i4.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan Agrowisata Paloh Naga dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam perspektif ilmu pemerintahan Agrowisata Paloh Naga merupakan salah satu ikon wisata berbasis pertanian di Kabupaten Deli Serdang yang dikelola oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes dan melibatkan berbagai unsur masyarakat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam observasi langsung dan studi dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Paloh Naga telah mengupayakan penyediaan informasi publik dan musyawarah desa sebagai instrumen transparansi namun transparansi keuangan masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat Akuntabilitas publik juga belum optimal karena mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan kinerja belum dilaksanakan secara konsisten serta belum didukung oleh sistem pelaporan yang terstandarisasi Peran kepemimpinan kepala desa sangat dominan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan agrowisata sementara partisipasi masyarakat cenderung bersifat fungsional dan belum merata di seluruh kelompok Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan Agrowisata Paloh Naga telah menunjukkan perkembangan namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan peningkatan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi informasi agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara lebih baik Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan model tata kelola desa yang profesional dan berkelanjutan
Reinventing Public Service Management pada Pasar Wisata: Strategi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Mengelola Pasar Kamu Pantai Labu Khairuddin Tampubolon; Novi Yanti; Nunti Sibuea; Pin Pin; Nirwana Br. Bangun; Muhammad Anshar; Barham Siregar
Journal Liaison Academia and Society Vol 5 No 4: Desember 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v5i4.1166

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur Desa Pantai Labu dalam mengelola Pasar Kamu sebagai pasar wisata melalui pendekatan Reinventing Public Service Management. Transformasi tata kelola pasar wisata menuntut pemerintah desa untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika sektor pariwisata. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola modern, termasuk orientasi layanan publik, efisiensi manajerial, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Metode kegiatan meliputi focus group discussion, ceramah interaktif, studi kasus, dan simulasi manajerial yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam merancang strategi pengembangan pasar wisata yang profesional dan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman aparatur mengenai konsep reinventing government, kemampuan identifikasi masalah tata kelola pasar, serta penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pelaku UMKM setempat. Selain itu, kegiatan ini mendorong terbentuknya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif, dan memperkuat kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan Pasar Kamu. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan mendorong transformasi tata kelola pasar wisata yang lebih modern, transparan, dan berbasis pelayanan publik. Kegiatan ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan model tata kelola pasar wisata desa yang inovatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Co-Authors Abdul Kadir Asbol Nadeak Barham Siregar Bertha Nellya Besti Rohana Simbolon Besti Rohana Simbolon Simbolon Doli Tua Mulia Raja Panjaitan Dominar Dominika Siallagan Fitriani Saragih Gunawan Undang Jannus Timbo Halomoan Siahaan Khairuddin Tampubolon Matius Bangun Muhammad Afri Rizki Lubis Muhammad Anshar Nirwana Br. Bangun Novi Yanti Nunti Sibuea Nusantara Ginting Pangeran Teguh Anugrah Rada Agencia Girsang Ramadha Yanti Parindori Reno Girsang Teman Yuce Gulo Temawanolo Hulu Yosrudi Halawa