Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Pengaruh Psikologi terhadap Kesehatan Manusia Herlina Herlina; Novi Yanti
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 2, No 4: Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.036 KB) | DOI: 10.58939/afosj-las.v2i4.473

Abstract

Pada dasarnya, stress tidak selalu bersifat negatif, namun juga dapat bersifat positif, misalnya ketika memulai sebuah pekerjaan baru, stress dapat membantu seseorang untuk fokus, termotivasi untuk bekerja dengan baik, dan bahkan meningkatkan prestasi kerjanya. Walaupun demikian, stress tetap harus diwaspadai apabila menimbulkan efek negatif terhadap tubuh manusia, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini dimana banyak orang yang mengalami stress. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini Case studies yaitu merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Stres dapat menurunkan daya tahan tubuh atau imnunitas tubuh dan akan berakibat munculnya berbagai penyakit, oleh karenanya lakukanlah berbagai cara agar anda terhindar dari stress, diantaranya yang dapat anda lakukan adalah: 1) Secara Religius yaitu secara garis besarnya mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan bertawakkal; 2) Secara kesehatan yaitu memperhatikan pola makan, berolahraga teratur dan luangkan waktu untuk releksasi/ bertamasya; 3) Psikiater yaitu: mengendalikan fikiran agar selalu berfikir positif, memperbanyak ilmu pengetahuan dan bersosialisasi. Kata Kunci : Psikologi, Imunisasi, Manusia.
Perlindungan Wajib Pajak dalam Perspektif Administrasi Publik: Analisis Peran Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sebagai Representasi Kepentingan Publik Rinto Setiyawan; Zetria Erma; Ismayani Ismayani; Novi Yanti
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 2 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Februari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i2.5596

Abstract

Taxation constitutes a primary instrument for financing government administration and public development. However, the relationship between the state and taxpayers is not always balanced. Tax authorities possess extensive powers in tax assessment, collection, and enforcement, while taxpayers often occupy a structurally weaker position. This imbalance creates conditions for administrative domination and potential abuse of authority. This article analyzes taxpayer protection from a public administration perspective by examining the role of the Indonesian Taxpayers Association (IWPI) as a form of public interest representation. The study adopts a conceptual review and policy analysis approach, utilizing documentary analysis of tax regulations, public administration literature, and IWPI’s institutional framework. The findings indicate that mechanisms for taxpayer representation are essential to strengthening accountability in tax administration and rebalancing power relations between the state and citizens. From a legal standpoint, IWPI faces no formal barriers, as it is established as a legally recognized association. However, its effectiveness is constrained by structural obstacles, particularly limited access to tax policymaking processes and information. These constraints are closely linked to the authoritarian character of Indonesia’s tax administration, where normative and technical authority is highly centralized under the Minister of Finance. This centralization is reflected in the extensive delegation of regulatory authority through ministerial regulations, as well as in the institutional positioning of the Directorate General of Taxes and the Tax Court, which remains administratively under the Ministry of Finance until 31 December 2026. The article argues that taxpayer protection is an integral component of democratic governance and underscores the need for institutional reform to reduce power asymmetries within tax administration.