Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

The Effectiveness of the Implementation of the Electronic Ticket System on Public Legal Awareness in Traffic Bezaliel Mendrofa; Fitriati
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/9jtq3e86

Abstract

Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic states that to support activities to enforce violations in the field of Traffic and Road Transportation, electronic equipment can be used.  This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of the electronic ticketing system by the West Sumatra Police Traffic Directorate has been carried out using electronic technology in supervising and enforcing traffic issued by the police using CCTV aids. Electronic ticketing has been implemented around 2021 in the jurisdiction of the West Sumatra Police. During the implementation of E Tilang in the West Sumatra Police Jurisdiction, traffic units have experienced disturbances. The obstacle in the implementation of the electronic ticketing system by the West Sumatra Police Traffic Directorate is the lack of integration of data owned by each LLAJ supervisor and Regional Government in the Traffic and Road Transportation Information and Communication System, making it difficult for the National Police. The violation recorded by the camera sensor is the license plate which is then read by the Automated Number Plate Recognition (ANPR) software which then physically matches the vehicle with data from the registration and identification database of the motor vehicle. The effectiveness of the implementation of the electronic ticketing system on the legal awareness of the public in traffic in the jurisdiction of the West Sumatra Police Traffic Directorate is not yet effective because there are still many mistakes that occur in detecting vehicles that violate traffic through the electronic camera and there are still many traffic violations. ETLEs have not been able to effectively detect violations, they are more likely to obey traffic rules if there are traffic officers standing on the road. Awareness of the possibility of serious legal consequences will help suppress offending behavior.
Police Efforts in Tackling Environmental Crimes Due to Illegal Gold Mining Marlonsius Simbolon; Fitriati; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/x0fefx03

Abstract

Illegal gold mining in Manggani, Nagari Koto Tinggi, Fifty Cities Regency, causes serious environmental damage as well as a source of livelihood for the community, so that the countermeasures face ecological and socio-economic dilemmas. This study aims to analyze the role and obstacles of the 50 City Police Satintelkam in overcoming environmental crimes due to illegal gold mining through cross-police cooperation, especially with the Pasaman Police. This research is a legal research with descriptive-analytical specifications using a normative juridical approach supported by empirical data; Secondary data is obtained through literature studies, while primary data is collected through interviews, then analyzed qualitatively. The results of the study show that Satintelkam plays a strategic role in early detection, mapping of actors and networks of cross-regional miners, collecting and disseminating intelligence information, and mobilizing cross-agency cooperation for unlicensed mining control operations. Cross-police cooperation expands the scope of supervision and enables enforcement of illegal gold distribution channels and financiers outside the administrative area of the 50 City Police. However, the effectiveness of countermeasures is constrained by limited human resources and monitoring technology in protected forest areas, the support of some communities for mining as an economic source, indications of collusion between individuals and mining companies, and coordination between institutions that are not optimal. It is recommended to strengthen the capacity of police intelligence, increase sustainable multi-sector coordination, and legal education to the public to realize more effective and equitable enforcement of environmental laws.
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING: STUDI KASUS, PENDAMPINGAN AKSI CEGAH STUNTING DI KELURAHAN RAWANG Januardi; Fitriati; Yonny Arita Taher; Asnawilis; Silvia Millenia Afrila; Jefri Gusnedi; Finicho Yulandra; Supriadi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1149

Abstract

From the result of the survey that we onduted and the data House Of KB Bukit Karan village loated in Rawang village, south Padang district, we found a health problem for hildren under the age five years (toddlers), namely the number of children who still economic factors, factors of law education levels that make human resaues law, the method in this study is qualitative and the implemention of activities with a learning approach in the from of training. The result of the training process are, first, to produk an Kampung KB Bukit Karan, Rawang Village, South Padang District, Seond, to increase public Kampung KB Bukit Karab, Rawang Village, South Padang.
Sinergitas Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Payakumbuh Dan Satuan Polisi Pamong Praja Payakumbuh Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat Fitriati; Baritim Parjuangan Sinaga; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nk5kkr28

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.  Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat berbentuk koordinasi kebijakan, kerjasama kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban. Pemberdayaan ekonomi guna dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Kendala yang ditemui dalam sinergitas Kepolisian Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Pemda lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Pemda menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, kendala tantangan sosial budaya yaitu Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial Fitriati; Amalia Dewi Utami
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fs08yk64

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang  bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar adalah unsur subyektif pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan akun media sosial palsu untuk menyampaikan ancaman melalui pesan elektronik. Unsur ancaman dengan mengancam akan membuka rahasia pribadi korban, yakni foto dalam keadaan tanpa busana, dengan maksud memaksa korban agar menyerahkan uang. Ancaman ini tidak hanya disampaikan kepada korban, tetapi juga kepada ibu korban. sehingga tekanan psikologis yang ditimbulkan bersifat ganda dan sistematis. Unsur perbuatan pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau unsur menakut-nakuti. Penerapan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menghubungkan secara cermat setiap elemen perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar yaitu Kendala internal terdiri dari 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. 2) Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. 3) Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. kendala eksternal yang terdiri dari 1) minimnya literasi digital masyarakat sebagai korban, yang menyebabkan mereka sering kali tidak dapat mengidentifikasi apakah suatu tindakan merupakan bentuk pemerasan atau hanya sekadar permintaan biasa melalui media sosial. 2) kerja sama yang belum optimal antara penyidik dan platform media sosial. 3) dukungan saksi dan alat bukti yang lemah, di mana korban kerap tidak menyimpan bukti komunikasi, seperti tangkapan layar atau rekaman pesan.
Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan M. Fortuna Putra; Fitriati; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/nkth5z93

Abstract

Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan untuk mencegah pelarian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo adalah peningkatan patroli dan pemeriksaan blok, pelaksanaan razia mendadak, pemasangan CCTV di titik rawan, serta pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan aparat eksternal seperti kepolisian dan TNI, serta penguatan pengawasan intelijen internal sebagai deteksi dini. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan overkapasitas, petugas tetap berupaya menjalankan pengamanan secara preventif, represif, dan persuasif dalam satu kesatuan sistem yang mendukung keamanan dan pembinaan warga binaan secara berimbang. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dalam upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan adalah kombinasi dari kendala hukum dan non-hukum. Kendala hukum meliputi tidak adanya standar rasio ideal petugas terhadap warga binaan, prosedur sanksi yang lamban dan birokratis, ketidaksesuaian antara regulasi pengamanan dan prinsip keadilan pemasyarakatan, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya kapasitas pemahaman hukum oleh petugas. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pengawasan seperti CCTV dan teknologi pendukung, kelelahan mental petugas akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta hubungan sosial yang kaku dan minim kepercayaan antara petugas dan warga binaan. Seluruh kendala ini secara nyata menurunkan efektivitas pengamanan dan meningkatkan risiko terjadinya pelarian.
Penerapan Hukum Acara Pidana Yang Diatur Khusus Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yulia Dewi Syafrianti; Fitriati; Yuspar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5xgd3986

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan hukum acara pidana khusus sebagai lex specialis untuk melakukan penyidikan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  Penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu melakukan asesmen terpadu. Penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan masyarakat secara langsung dan surat perintah tindakan tersebut dapat dipenuhi setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Dilakukannya model kerja kolaboratif, termasuk dengan membentuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik, tim medis, psikolog, dan jaksa, untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai asas keadilan substantif. Dari sisi teknis, Ditresnarkoba Polda Sumbar telah mengembangkan serangkaian SOP internal yang mengatur tahapan penyidikan terhadap pengguna narkotika, mulai dari penangkapan, asesmen, penyitaan, penggeledahan dan penyadapan  hingga pelimpahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbentuk kendala internal yaitu: (1) keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana khusus, (2) belum adanya pusat rehabilitasi mandiri di bawah pengawasan langsung kepolisian, sehingga proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika harus bergantung pada ketersediaan tempat di Balai Rehabilitasi milik BNN atau Kementerian Sosial. Tantangan eksternal yaitu: keterbatasan koordinasi lintas kelembagaan. Rekomendasi rehabilitasi baru turun setelah tersangka ditahan selama lebih dari satu bulan, padahal idealnya rekomendasi tersebut harus sudah tersedia pada pekan pertama setelah penangkapan yang waktunya hanya maksimal 3X24 Jam.