Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi
Dyah Wijaningsih
Faculty Of Law, Diponegoro University
Aerospace Engineering Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN LGBT (LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA Erick Stevan Manik*, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.098 KB)

Abstract

                Secara garis besar pengaturan HAM di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Bab X A Pasal 28 A – 28 J Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan hak LGBT sebagai warga negara, diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dapat dicermati pada Pancasila, Konstitusi, dan peraruran perundang-undangan lainnya. Hak LGBT sebagaimana warga negara lainnya mempunyai kebebasan dalam penafsirannya akan tetapi diberikan pula kewajiban untuk mentaati sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.
PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER Ahmad Wildan Sukhoyya; Ani Purwanti; Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.738 KB)

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada maysrakat pedesanan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas.Penelitian ini menggunakan  metode yuridis empiris. Hal tersebut di lakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menngunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratn Desa. Penelitian yang telah di lakukan menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permuaywaratan Desa dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan lokakarya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pola kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah sebagai Mitra yang artinya Badan Permuyawaratan Desa hanya mengewasi kinerja dari Pemerintah Desa.
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUK UM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka) Wulaning Tyas Warni; Dyah Wijaningsih; Tity Wahju Setiawati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.115 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22797

Abstract

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 khususnya pada pasal 3, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk mengali sebanyak mungkin data yang dibutuhkan. Terdapat banyak praktik poligami di 2 (dua) lokasi penelitian. Ternyata hasil menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinnya.
Co-Authors Abdi Sukmono, Abdi Abdul Djalil Ahmad Wildan Sukhoyya Ana Silviana Ani Purwanti Besar Tirto Husodo Budi Santoso Derita Prapti Rahayu Esmi Warasih Pudjirahayu Esmi Warassih Pujirahayu Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Imroatun Akromah Muh. Afif Mahfud Muhamad Hanif Yasyfi Puja Anjela Sulaiman, Sulaiman Suteki Suteki Tity Wahju Setiawati Untoro Untoro Wulaning Tyas Warni