Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Sri Harini Dwiyatmi
Universitas Kristen Satya Wacana
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat Aleska, Ivanna Isya Putri; Naomi Emmavenza Daat; Sri Harini Dwiyatmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11838

Abstract

This research examines District Court Decision Number 113/Pdt.G/2022/PN Jap with the aim of assessing that the decision was incorrect by not granting compensation and that the request for compensation submitted was legally valid.  The urgency of this research is the injustice of the judge's decision against the Plaintiff by not providing the compensation requested by the Plaintiff even though the application is valid according to the law and assessing that the first level decision was incorrect because the Defendants committed an unlawful act by claiming, releasing, transferring and selling customary land without permission and causing losses. This reflects the lack of legal protection of landowners' rights to customary land inheritance. This research is important to provide a perspective for customary landowners in order to obtain justice from a legal perspective. The research method used is the normative juridical research method or doctrinal research. The statute approach and case approach were used. This research encourages judges to refer to Article 1365 of the Civil Code in deciding PMH cases by paying attention to proving losses so that the decisions have legal certainty and have implications for improving the quality of decisions. Therefore, this research assesses that the judge's decision in this case was incorrect because it did not provide compensation in accordance with the losses suffered by the landowner despite the fact that the losses were experienced for 35 years and the Plaintiff's request for compensation was valid according to Article 1365 of the Civil Code.   Penelitian ini mengkaji Putusan PN Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap dengan tujuan melakukan penilaian bahwa putusan tersebut tidak tepat dengan tidak memberikan ganti kerugian dan permohonan ganti rugi yang diajukan sah secara hukum. Urgensi penelitian ini yaitu ketidakadilan putusan Hakim terhadap Penggugat dengan tidak memberikan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat meskipun permohonan sah menurut hukum serta menilai putusan tingkat pertama tidak tepat karena para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengeklaim, melepas, mengalihkan dan menjual tanah adat tanpa izin dan menimbulkan kerugian. Hal ini, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah atas warisan tanah adat. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif bagi Pemilik tanah adat agar mendapatkan keadilan dari segi hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research. Digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mendorong Hakim mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam memutuskan perkara PMH dengan memperhatikan pembuktian kerugian sehingga putusan yang diputus memiliki kepastian hukum dan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas putusan. Karenanya, penelitian ini menilai bahwa putusan Hakim dalam perkara ini tidak tepat karena tidak memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami pemilik tanah padahal secara faktanya kerugian dialami selama 35 tahun serta permohonan ganti rugi Penggugat sah menurut Pasal 1365 KUHPerdata.
Lanskap Modal Ventura Sebelum Dan Setelah Era Otoritas Jasa Keuangan Exsa Nur Chika Amitha; Sri Harini Dwiyatmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12456

Abstract

This research aims to analyze the changes in the institutional landscape of Indonesian venture capital. The urgency of this research is that venture capital is no longer a financing institution to foster small businesses, changing to be more business-oriented by applying guarantees in the form of movable and immovable assets. The research method used is a normative legal research method. The statute approach and the conceptual approach were used. The novelty of this research is a comprehensive review of the venture capital regulation from 1973 to 2023, which has implications for changes in the genuine character of venture capital as a financial institution. Venture capital financing accompanied by collateral is more like an ordinary debt and receivables agreement, no longer pure venture capital financing based on equity participation and shared risk. There has been a change in the landscape of venture capital since the era of the Financial Services Authority. The aspect of coaching small businesses in the form of technical assistance has been lost.   Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lanskap kelembagaan modal ventura Indonesia. Urgensi penelitian ini modal ventura tidak lagi sebagai Lembaga Pembiayaan untuk membina usaha kecil, berubah menjadi lebih berorientasi bisnis dengan menerapkan jaminan berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kebaruan dari penelitian ini adalah pada telaah menyeluruh atas Pengaturan Modal Ventura dari tahun 1973 hingga tahun 2023, yang berimplikasi pada perubahan karakter hakiki Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan. Pembiayaan modal ventura yang disertai jaminan lebih menyerupai perjanjian utang piutang biasa, bukan lagi pembiayaan modal ventura murni yang berbasis penyertaan modal (equity) dan risiko bersama. Dengan demikian terdapat perubahan lanskap perubahan modal ventura sejak era Otoritas Jasa Keuangan. Aspek pembinaan terhadap usaha kecil dalam bentuk technical assistance menjadi hilang.
Co-Authors Abigail Prasetyo Aleska, Ivanna Isya Putri Alfret, Alfret Alsabilla, Fadilla Putri Belby Sahyang Binela Christina Maya Indah S. Christina Maya Indah Susilowati Citra Metasora Wau Clivio Rahardjo Devina Athalia Putri Exsa Nur Chika Amitha Indirani Wauran, Indirani Marihot Janpieter Hutajulu, Marihot Janpieter Marsela Dorthea Maabuat Naomi Emmavenza Daat Nymphyra Jasmine Sulistyo Putri, Devina Athalia R.E.S Fobia Rachel Angeline Saragih Rahmadini Eka C. Van Hanoch Rasendria Bimo Permana Selvie Novitasari Selvie Novitasari Setyo Pamungkas Stevanus Andrian Dewangga Tunggono, Michael Yonathan Imananta