Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Nirwan Moh. Nur
fakultas hukum universitas muhammadiyah luwuk
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nirwan Moh. Nur; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.737

Abstract

The existence of village regulations is very important in the implementation of village government. So in this article want to analyze the position of village regulations based on the prevailing system of laws and regulations. The research method used in the framework of this writing is normative legal research.  Thus it is obtained that the position of village regulations based on the legal system in Indonesia, can be reviewed based on 2 (two) laws that have been and are in force. It is affirmed that the position of village regulations is in the group of Laws and Regulations established by State Institutions such as MPR, DPR, DPD, MA, and so on. As a regulation established and mutually agreed between the Village Head and the Village Regulation Agency, the position of the village regulation should be seen as a legal product that does not mean regelling but is also placed as a product of legislation because its formation involves the community / people through its representatives in the institution of the Village Permusyawaratan Agency. 
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGA Rizka Ifanka Amir; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1269

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengatahui pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan bupati yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tersebut berawal dari pemrakarsa dalam hal ini organisasi perangkat daerah (Dinas atau Badan) menyusun draft rancangan Perbup kemudian diajukan kepada Bagian Hukum untuk dikoreksi dan diharmonisasi terkait dengan keserasian dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kesesuaian dengan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Setelah itu hasil rancangan Perbup yang telah diperbaiki diajukan atau disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten untuk dilakukan paraf koordinasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai meliputi faktor yang mendukung yaitu faktor hukum, dan koordinasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu penguasan materi oleh pemrakarsa dan Sumber Daya Manusia
KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA Muhammad Ilham; Nirwan Moh. Nur; Nasrun Hipan
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Dita Aditya Dia Wardana Hamzah; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak kenderaan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kenderaan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kenderaan bermotor tanpa balik nama.
KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA Muhammad Ilham; Nirwan Moh. Nur; Nasrun Hipan
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Dita Aditya Dia Wardana Hamzah; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak kenderaan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTB Samsat Wilayah V Banggai mempunyai regulasi untuk pemungutan pajak kenderaan bermotor (PKB) mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran. Namun dalam pemungutannya belum optimal karena dipengaruhi kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu masih adanya tunggakan utang pajak dalam setiap tahun realisasinya. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Wilayah V Banggai, terdiri dari faktor pendukung yaitu adalah Sistem komputerisasi, Samsat keliling, penegakan hukum bekerjasama dengan Kepolisian. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, data wajib pajak tidak lengkap, peralihan kenderaan bermotor tanpa balik nama.
Co-Authors Asis Harianto Dita Aditya Dia Wardana Hamzah FIRMANSYAH FALITY Muhammad Ilham Nasrun Hipan Rizka Ifanka Amir