Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Nasrun Hipan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN TENTANG PRINSIP KERAHASIAN BANK UNTUK MELINDUNGI NASABAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ika Dwi Purwaningsih; Nasrun Hipan; Arianti A. Ogotan
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1260

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji  bentuk prinsip kerahasian Bank untuk melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan pengecualian terhadap prinsip kerahasian Bank dalam melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sedangkan Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Prinsip kerahasian bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri atas teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan terhadap pihak-pihak yang membuka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif). Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah dan dana simpannya. Namun terdapat pengecualian dimana memungkinkan bank untuk membuka informasi dari nasabahnya kepada pihak lain dalam keadaan tertentu untuk kepentingan hukum dan peradilan
KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA Muhammad Ilham; Nirwan Moh. Nur; Nasrun Hipan
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali
MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme Hak Angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Sedangkan mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai pada tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna.
PENGUASAAN NEGARA ATAS USAHA-USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA Ahmad Ahmad; Risno Mina; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2448

Abstract

This study aims to determine the state's control authority over mineral mining businesses in Indonesia and what rights and obligations are granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining. This study uses normative legal research methods. The results of the research and discussion formulate that the state's control authority over mining businesses is of course to support the creation of community welfare. This can be realized if the policies and management of mineral mining by the state through the government can be proven by the actions and decisions of the state or government that can be felt directly by the community. Meanwhile, the rights and obligations granted by the state to holders of mining business permits in managing mineral mining are in the context of supporting sustainable national development and ensuring the effectiveness of the implementation and control of mining business activities in an efficient, effective and competitive manner. In addition to guaranteeing the benefits of mining that are sustainable and environmentally sound, increase people's income, and create jobs, and guarantee legal certainty
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH: PROSEDUR DAN IMPLIKASINYA Nurmasita Sahibu; Ridwan Labatjo; Nasrun Hipan; Nirwan Moh Nur
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah serta untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun prosedur pencabutan hak atas tanah meliputi permohonan, melakukan proses atas permohonan dan menerbitkan surat keputusan Presiden. proses pencabutan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan prosedur pembebasan hak atas tanah atau pelaksanan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi. Sedangkan implikasi yuridis dengan adanya pencabutan hak atas tanah meliputi hak ganti rugi, pemeriksaan dan penelitian, dan pemberitahuan kepada pihak terkait. Sedangkan implikasi yuridis pembebasan hak atas tanah atau pengadaaan tanah adalah hak ganti rugi yang adil, penghitungan nilai tanah, proses pengadilan, transparansi dan partisipasi publik, penerbitan surat keputusan, kewajiban pemerintah, perlindungan hak pihak ketiga, dan aspek lingkungan.
KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA Muhammad Ilham; Nirwan Moh. Nur; Nasrun Hipan
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali
MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme Hak Angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Sedangkan mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai pada tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna.
Co-Authors Ahmad Ahmad Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan Arianti A. Ogotan Dri Sucipto FIRMANSYAH FALITY Ika Dwi Purwaningsih Muhammad Ilham Nirwan Moh Nur Nirwan Moh. Nur Nurmasita Sahibu Ridwan Labatjo Risno Mina