Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICO JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Pubmedia Social Sciences and Humanities Journal Of Humanities Community Empowerment MEDIAKOM : Jurnal Ilmu Komunikasi Interelasi Humaniora POLITICO
Akbar Maulana
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DINAMIS DAN HIERARKIS TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI Anggara Septiansyah; Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/8rntqz58

Abstract

Transformasi pengelolaan pemerintahan di era digital mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem pemerintahan dinamis (Agile Governance) dan sistem pemerintahan hierarkis dalam pengambilan keputusan publik di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif melalui penelitian pustaka (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, dan berbagai literatur yang relevan dengan konsep Agile Governance, birokrasi Weberian, dan kebijakan publik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dinamis unggul dalam kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Sementara itu, sistem pemerintahan hierarkis memiliki keunggulan dalam kepastian regulasi, stabilitas organisasi, dan akuntabilitas administratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya unggul dalam seluruh aspek pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, model Hybrid Governance yang menggabungkan fleksibilitas Agile Governance dan stabilitas birokrasi hierarkis dinilai paling efektif diterapkan di Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung kebijakan publik yang responsif, efektif, adaptif, serta tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerapan Agile Goverment Pada Transformasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Berbasis Digital Di Kabupaten Lumajang Anindita Shahira Parman; Ariska Ayu Segara; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/4gjn5n62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Agile Government dalam transformasi kinerja organisasi pemerintah yang berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Government melalui digitalisasi pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, koordinasi kerja, dan kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital juga berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi informasi aparatur, infrastruktur digital yang belum optimal, dan budaya birokrasi yang masih konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Government memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi kinerja organisasi pemerintah berbasis digital, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih adaptif dan inovatif.
AGILE GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS KONSEPTUAL ATAS KESIAPAN TATA KELOLA DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Ahmad Maulana Iqbal Iqbal; Muhammad Izwan Aiman Izwan; Akbar Maulana Akbar
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/0mmzwx05

Abstract

Digital transformation in government requires adaptive and responsive governance frameworks to meet the dynamics of change. This article conceptually analyzes the application of Agile Governance as a bureaucratic reform framework, using Banyuwangi Regency Government as a reference context. Through a systematic literature analysis approach and New Public Governance theoretical framework, this study maps the dimensions of local government digital readiness including institutional capacity, technology infrastructure, human resources, and public participation. The analysis reveals that Banyuwangi has initiated various digital innovations aligned with Agile Governance principles, such as data-driven policy iteration, cross-sector collaboration, and public information transparency. However, significant implementation gaps exist in areas of data standardization, system interoperability, and digital human resource competency. This article recommends a multi-layer Agile Governance model integrating technical, organizational, and socio-cultural dimensions as an alternative framework for sustainable digital-based bureaucratic reform.
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS AGILE GOVERNANCE: STUDI KASUS PADA MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI Raycinta Septi Maharani Raycinta; Hesti Lia Ardista Hesti; Akbar Maulana Akbar
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/q44jgz06

Abstract

This study examines the transformation in public services through the application of agile governance principles with a case study at the Public Service Mall (MPP) in Banyuwangi, East Java. Agile governance, as a flexible management method, emphasizes the importance of intersectoral collaboration, agility in responding to community needs, and an iterative process for improvement. This study uses a descriptive qualitative approach based on a case study. Data collection was conducted through in-depth interviews with 15 key informants, participant observation, and a review of policy documents between 2019 and 2024. The research findings indicate that the Banyuwangi MPP has successfully implemented four main aspects of agile governance, which include: (1) agency adaptability by redesigning service processes based on citizen needs, (2) multi-stakeholder collaboration between local governments, state-owned enterprises, and the private sector, (3) digital service management that has successfully reduced the average document completion time by 68%, and (4) a direct feedback system that contributed to an increase in public satisfaction levels from 72% to 91% within a three-year implementation period. This case demonstrates that implementing agile governance can improve the effectiveness, efficiency, and quality of public services in the era of digital transformation. The results of this study provide valuable insights for developing a more agile, collaborative, and responsive public governance model to public needs.
IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN RESPONSIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER Satria Bagaskoro; Bagus Rofiqul Fardiis; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/xjqbsy22

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Agile Governance dalam meningkatkan responsivitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Agile Governance dilakukan melalui pembentukan tim lintas fungsi, digitalisasi layanan melalui aplikasi JemberDukcapil, penerapan sistem kerja iteratif (sprint), serta penguatan budaya kolaborasi dan umpan balik. Penerapan pendekatan ini meningkatkan responsivitas pelayanan secara signifikan: waktu penyelesaian e-KTP berkurang dari 7-14 hari menjadi 1-3 hari, pengurusan akta kelahiran menurun dari 5-10 hari menjadi 1-2 hari, Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari 72,4 menjadi 88,6, dan keluhan layanan menurun dari 134 menjadi 28 kasus per bulan. Tingkat kehadiran petugas meningkat dari 81% menjadi 95%, sementara penyelesaian antrean harian meningkat dari 65% menjadi 94%. Keberhasilan implementasi didukung oleh kepemimpinan transformatif, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, meskipun masih menghadapi hambatan berupa resistensi budaya birokrasi, keterbatasan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Agile Governance merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
PENERAPAN AGILE GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER Arya Indy; Satria Tata; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/ctggw815

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem tata kelola yang lebih adaptif, cepat, dan responsif. Konsep agile governance hadir sebagai pendekatan yangmenekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance di Kabupaten Jember memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengambilan keputusan, serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Namun demikian, penerapan konsep tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi teknologi, dan budaya birokrasi yang cenderung konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta peningkatan komitmen kelembagaan agar penerapan agile governance dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Implementasi Agile Governance Pada Digitlisasi Layanan Kelurahan: Kepuasan Masyarakat Terhadap J-Panorama di Sumbersari, Jember Muhammad Rohman; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/wpfht280

Abstract

Tuntutan akan pemerintahan yang gerak cepat dan tanggap kini sampai juga ke unit terkecil dalam struktur birokrasi, yakni kelurahan, yang harus mulai memikirkan cara baru melayani warganya lewat jalur digital. Kelurahan Sumbersari di Kabupaten Jember menjawab kebutuhan itu lewat aplikasi bernama J-Panorama, sebuah layanan administrasi daring yang dibangun dengan meminjam logika agile governance pendekatan tata kelola yang lahir dari dunia pengembangan perangkat lunak namun kini banyak diadopsi instansi pemerintah. Tulisan ini hendak menelusuri dua hal: pertama, sejauh mana nilai-nilai agile governance benar-benar terwujud dalam pengelolaan J-Panorama; kedua, bagaimana masyarakat sebagai pengguna akhir merasakan dan menilai layanan tersebut. Untuk menjawabnya, peneliti memilih jalan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pengumpulan data ditempuh lewat tiga jalur sekaligus: wawancara mendalam bersama aparat kelurahan dan warga pengguna, pengamatan langsung atas jalannya pelayanan, serta penelusuran dokumen-dokumen pendukung seperti regulasi dan laporan kinerja. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan, dengan triangulasi sumber sebagai penjaga validitas temuan. Dari proses itu terungkap bahwa tiga prinsip human focused, business driven, dan systematic and adaptive approach sudah cukup terasa dalam praktik sehari-hari, tercermin dari prosedur yang lebih ringkas dan respons petugas yang lebih sigap. Namun prinsip continuous refinement masih tersendat, terutama karena pemeliharaan sistem yang belum berjalan rutin dan sumber daya manusia yang masih terbatas. Soal kepuasan, warga cenderung puas pada aspek kecepatan dan kemudahan mengakses layanan, meski sejumlah keluhan tetap muncul, khususnya dari kalangan lanjut usia yang kurang terbiasa dengan teknologi digital serta dari wilayah yang jaringan internetnya kurang stabil. Atas dasar itu, penelitian ini menyarankan agar pendampingan digital diperkuat dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, supaya agile governance pada J-Panorama tidak berhenti sebagai jargon, melainkan benar-benar berjalan dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
TERPAAN INFORMASI MEDIA SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN PEMILIH PEMULA PILKADA KABUPATEN JEMBER 2024 Suyono; AKBAR MAULANA
MEDIAKOM Vol. 8 No. 02 (2025): Mediakom, Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/mdk.v8i02.3783

Abstract

ABSTRAK: Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya calon pemilih pemula (Gen Z) untuk terpapar berbagai informasi. Pada konteks politik, khususnya menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jember, pemilih pemula yang terpapar informasi di media sosial, akan lebih mudah mengenali visi-misi, program kerja, dan karakter para pasangan calon (Paslon). Informasi yang disebarkan berulang-ulang melalui platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, Facebook, maupun X, dapat meningkatkan brand awareness terhadap Paslon tertentu dan kemungkinan menolak Paslon yang lain. Karena itu, pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini, adalah terkait terpaan informasi media sosial mampu memengaruhi tingkat kepercayaan pemilih pemula terhadap para pasangan calon bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni jenis penulisan yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek, orang, tempat atau kejadian secara rinci dan detail. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan sumber data dari kalangan pemilih pemula (Gen Z), berusia 18-22 tahun dan tinggal di Kabupaten Jember atau mempunyai hak pilih dan tercatat di KPU Jember. Hasil penelitian ini akan menggambarkan seberapa besar pengaruh terpaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan pemilih pemula terhadap pasangan calon bupati yang mereka pilih pada pelaksaan Pilkada Kabupaten Jember, 27 November 2024 lalu.
Strategi Program Bus Sekolah Gratis Bagi Resiko Pelajar Dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Jember (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember) Nurul Farida; Akbar Maulana
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 4 (2024): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i4.133

Abstract

Sering terjadi dijumpai pada jalanan kota-kota besar maupun perkotaan, biasanya masyarakat memulai aktivitasnya pada pagi hari, yang mana baik itu sekolah, bekerja maupun aktivitas lainnya. Sehingga dalam kegiatan pada saat yang sama, arus lalu lintas menjadi padat di jalan pada waktu-waktu tertentu. Tujuan Pemerintah Jember dalam program bus sekolah gratis adalah untuk meminimalisir terjadinya kemacetan, kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Dengan ini, pelaksanaan program bus sekolah sesdikit membantu untuk kelancaran arus lalu lintas di Jember khususnya di wilayah Jember Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Jember, orang tua, dan pelajar. Hasil dari penelitian ini dimana, Dinas Perhubungan Jember selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan program mengenai Bus Sekolah Gratis sebagai bentuk inovasi dalam transportasi publik yang di khususkan untuk para pelajar. Pelaksanaan program ini ditemukan beberapa dampak yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil kesimpulan untuk keseluruhan bahwa upaya penerapan program yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan transportasi dari segi pendidikan yang sangat berdampak sekali, sehingga melalui program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan, kecelakaan pada anak di bawah umur, dan dapat mengurangi konsumsi penggunaan BBM.
Co-Authors Ahmad Iqbal Maulana Ahmad Maulana Iqbal Iqbal Ali Wafa Anggara Septiansyah Anindita Shahira Parman Ariska Ayu Segara Arya Indy Bagus Rofiqul Fardiis Bahtiar Bahtiar Binaridha Kusuma Ningtyas Eka Novelita Putri Emy Kholifah Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam Hesti Lia Ardista Hesti Itok Wicaksono Ivandra Argya Putra Muhammad Izwan Aiman Izwan Muhammad Rohman Nayunda Maharani Arditi Nurul Farida Raycinta Septi Maharani Raycinta Rendy Mirwan Aspirandi Sampir Andrean Sukoco Satria Bagaskoro Satria Tata Siti Khotijah Siti Nur Setiana Susyliya Dwi Puspita Suwignyo Widagdo Suyono Wisnu Khawirian