Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Partisipatoris Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan Publicness: Journal of Public Administration Studies Indonesian Journal of Community Empowerment and Service Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Anita Marianata, Anita
Public Administration, Faculty Of Social Science And Political Science, University Of Bengkulu
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Yamanda, Shasy Eka; Marianata, Anita
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 3 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v3i2.2240

Abstract

Abstract This research discusses the role of information technology in enhancing transparency and accountability in the local government of Bengkulu City. In the rapidly advancing digital era, information technology has become an essential element in various aspects of life, including in governance. Local government. The purpose of this research is to understand how the role of information technology enhances transparency and accountability in the local government of Bengkulu City. The research method used is descriptive qualitative research. Descriptive qualitative research is a type of research that employs contemporary or modern data collection techniques, where data is gathered and analyzed using a descriptive approach to understand social phenomena and governance processes related to the use of information technology; the qualitative approach is the appropriate method. This research concludes that the Bengkulu city government is implementing the use of this information technology by running e-government in the form of a service portal that can be accessed through a website on the internet.
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu Bagi Masyarakat Pesisir Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Marianata, Anita
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i2.3067

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan dan berbagai macam potensi wisata. Potensi wisata yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan menjadi suatu aset bagi negara untuk mendatangkan devisa bagi negara. Seiring perkembangan waktu dan semenjak terjadinya reformasi, di Indonesia terjadi perubahan sistem pemerintahan. Pada awalnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpusat atau yang biasa dikenal dengan sebutan sentralisasi, semanjak adanya reformasi berganti menjadi sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang dirasakan saat ini, maka setiap daerah terpacu untuk mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali Kota Bengkulu yang juga mengelola daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah Bengkulu melakukan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Bengkulu memiliki berbagai macam potensi wisata yang kemudian oleh pemerintah setempat dilakukan pembangunan dan pengembangan serta perbaikan-perbaikan. Tentu saja dari pembangunan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan dampak baik secara sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. Begitu juga terhadap pembangunan kawasan wisata Pantai Panjang, yang disekitar kawasan wisata tersebut bermukim ratusan keluarga yang tentunya akan merasakan dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan wisata tersebut. Tidak hanya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata saja, tetapi juga pemerintah Kota Bengkulu juga akan merasakan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.
PEMETAAN SOSIAL POTENSI PEMASUKAN DESA PULAU PANGGUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH Marianata, Anita
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v12i1.3598

Abstract

Desentralisasi fiskal dalam otonomi desa merupakan masalah vital yang harus diperjuangkan oleh desa dalam pelaksanaan otonomi kewenangannya. Tulisan ini mencoba mengangkat beberapa pemikiran yang berkenaan dengan desentralisasi fiskal dalam kemadirian desa dan kesiapan desa dalam menghadapi otonomi desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat di Desa Pulau Panggung ini masih belum memperhatikan kesehatan mereka masing-masing. Pendidikan di desa Pulau Panggung sudah lumayan baik, sudah ada peningkatan mutu pendidikan. Di Desa Pulau Panggung ini, teknologi yang dipunyai yaitu semi modern (menuju ke modern). Rata-rata masyarakat di Desa Pulau Panggung bermata pencaharian sebagai Masyarakatnya sebagian berprofesi menjadi petani, pedagang, pegawai negeri / TNI / swasta.
INCLUSIVE DEMOCRACY: PUBLIC PARTICIPATION IN LEGAL DECISION MAKING IN INDONESIA Marianata, Anita
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/0ns9yn64

Abstract

In implementing the government system, public participation is an important thing. Where, participation doesn’t have an limit who can be involved. Because, a government cannot function as expected if public participation is excluded or if someone who is part of the public is not involved or someone is excluded. If you recall, one of the elements of the founding of a country is the existence of citizens. Citizens of the country as a whole without exception. The research carried out is research by reviewing and using literature or literature studies that are relevant to the situation that occurs in Indonesia as a country that implements the principles of democracy. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. By conducting literature and literature study analysis. As a result of the research conducted, it is known that overall public participation in legislative decision making in Indonesia is still not optimal. There is still a pattern of decision making that does not involve public participation. Public indifference towards the government and legislative policy makers is also part of the public's disappointment with every policy taken. Apart from that, people with disabilities, the elderly, and minority groups, where helplessness is the reason these people isolate themselves and are not involved in any decision making. Decision makers need to pay attention to involving the public from all elements, without anyone being excluded. Of course, this is not an easy thing to implement, but it is also part of the task of state administrators to be able to build public participation in every legislative decision making.
Society in Public Service: Challenges Service Recording Marriage in Indonesia Purba, Della Agnesia; Ramadhan, Adityo Pratikno; Marianata, Anita
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 11 No. 1, Maret 2025
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v11i1.37232

Abstract

Marriage registration is a fundamental legal process that ensures the protection of marital rights and administrative recognition. However, many married couples have yet to obtain official marriage certificates, particularly in Bengkulu City, Indonesia. This study aims to identify the factors influencing community participation in marriage registration. Using a descriptive qualitative research method, this research explores societal attitudes and administrative challenges associated with the registration process. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving key informants, including married couples, religious figures, and government officials. A content analysis technique was employed to interpret the findings systematically. The results indicate that low public awareness and limited legal knowledge are the primary factors contributing to the reluctance to register marriages with the civil registry. Many couples believe that religious marriage alone is sufficient and are unaware of the legal consequences of unregistered marriages, such as complications in inheritance, child legitimacy, and access to state services. Additionally, a lack of government-led awareness campaigns and inadequate public outreach efforts have exacerbated the issue, leaving many couples uninformed about the registration process and its legal significance. This study highlights the urgent need for enhanced legal literacy, targeted socialization efforts, and administrative reforms to improve marriage registration rates. Strengthening collaboration between government agencies, religious institutions, and community organizations is crucial to increasing public participation. These findings contribute to the broader discourse on public administration and legal compliance in non-Western governance systems, emphasizing the role of community-driven legal awareness in enhancing civic engagement. Further research is recommended to explore marriage registration challenges across different socio-economic and cultural backgrounds to develop more inclusive and effective policy interventions.
Analisis Pengelolaan Dana BOS Di SD Negeri 11 Kota Bengkulu Anita Marianata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/7mvv7751

Abstract

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non porsanalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar 9 tahun. Skripsi ini berjudul analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jalannya pengelolaan dana BOS dalam mencapai hasil yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian. Aspek berpedoman pada teori Goerge dan Leslie yaitu pengelolaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS pihak sekolah telah melaksanakan rapat dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru-guru dan karyawan, serta komite dan orang tua siswa, pelaksananaan dalam pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan apa yang ada di rapat perencanaan, dalam pengawasan BOS juga telah dilaksanakan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang ada pada rencana anggaran sekolah, evaluasi dana BOS dilakukan secara rutin serta evaluasi dilaksanakan melalui rapat bulanan yang diselenggarakan oleh sekolah.
Pelatihan Publik Speaking Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Aparatur Pemerintah Desa Cahaya Negeri Anita Marianata
Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Vol 2 No 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service activity begins by identifying problems in the community, especially the Cahaya Negeri village apparatus who have not been skilled in guiding events. Furthermore, in the implementation activities, good public speaking will be provided, in this activity, feedback activities will be given in the form of evaluation. The final step of the activity will be an evaluation and improvement of the results obtained during the activity. With good communication skills, village officials can convey information effectively, solve problems better, and provide more satisfactory services to the community.
Adopsi Website Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik: Studi Kasus Desa Margo Mulyo Permata Sari, Intan; Pratikno Ramadhan, Adityo; Marianata, Anita
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 4 No. 3 (2025): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v4i3.297

Abstract

This study aims to analyze the utilization of village websites in improving public services in Margo Mulyo Village, Central Bengkulu. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed with Miles and Huberman’s content analysis stages. The findings reveal that although the website is available, its use remains low due to limited digital literacy, unstable internet access, and people’s preference for direct services. The technology adoption process is still in the early stages according to the diffusion of innovation theory. Theoretically, this research contributes by enriching the discourse on digital transformation in rural public services and expanding the diffusion of innovation framework with socio-cultural factors. Practically, it provides recommendations for local governments and village officials to strengthen training, socialization, and infrastructure as a strategy for inclusive and sustainable digital governance in villages.
Analisis Fenomena Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Saputri, Tiara; Anita Marianata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/v9fr9c97

Abstract

ABSTRACT This research discusses the phenomenon of money politics in elections in Kelurahan Cempaka Permai, Bengkulu City, and its influence on people's voting power. Money politics has become a common practice that is accepted as a tradition in every general election. Many people see money politics as a form of seriousness from legislative candidates and an opportunity to gain economic benefits. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and observations to explore community perspectives. The results show that apathy towards elections, along with a lack of knowledge about candidates, means that most people are only motivated to participate when there is a monetary incentive. The practice of money politics increases participation, but based on economic motives, not political awareness. Using Alfred Schutz's phenomenological approach, this phenomenon is understood as people's response to the stimulus of money politics that has become entrenched in electoral culture. Therefore, anti-corruption education needs to be strengthened to make people aware of the negative impact of money politics, so as to break the cycle of this bad tradition in elections
Generasi Z Dan Politik Viral: Analisis Semiotik Simbol “Joget Gemoy” Dalam Diskursus Kampanye Politik 2024 Zellen Medista, Anggun; Anita Marianata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/g79zny22

Abstract

This article discusses the phenomenon of “Joget Gemoy” in Prabowo Subianto's political campaign, which went viral among Generation Z ahead of the 2024 presidential election in Indonesia. The issue is raised on how entertaining communication strategies can influence political image communication towards young voters' engagement. The purpose of this study is to analyze the impact of Prabowo's political branding through viral content on social media, particularly the Tiktok application. The method used is a qualitative approach with content analysis, which includes primary and secondary data collection from interactions on the Tiktok platform. The results of this study show that Prabowo from a stern and rigid figure became more familiar and funny and managed to attract the attention of Gen Z in increasing his electability. This research emphasizes the importance of understanding the dynamics of young voters in a political context where social media as an effective tool plays a role in building political support.
Co-Authors Dionni Ditya Perdana Dwi Cahyani, Wanda Hakim, Kahar Hardayani, Yorry Iis Sujarwati Krisda Vanitri Purba Permata Sari, Intan Purba, Della Agnesia Ramadhan, Adityo Pratikno Riski , Muhamad saputri, tiara Syafryadin Syafryadin Wulansari, Cici Yamanda, Shasy Eka Zellen Medista, Anggun