Articles
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAGIAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID 19 DI KOTA BENGKULU
Hardayani, Yorry
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1404
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Bengkulu. Jenis penelitian deskriptif dengan tehnik analisis kualitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Interaktif yaitu : model penelitian yang terdiri dari 4 komponen analisis : Pengumpulan data, Reduksi data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tepat Kebijakan yaitu dalam menjalankan agenda tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan beberapa program penanganan dampak Covid 19 kepada masyarakat yang terdampak yaitu pembagian sembako dalam bentuk beras dan mie instant. (2) Tepat Pelaksanaan yaitu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program Pembagian Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 dengan beberapa OPD yang ada di Kota Bengkulu. Akhir dari proses tersebut menghasilkan output berupa kegiatan atau program yang dirasakan oleh masyarakat. (3) Tepat Target yaitu target dari program ini tentunya masyarakat yang terdampak covid 19. Program ini dilakukan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19 yang ada di Kota Bengkulu. Dengan adanya dampak covid 19 ini memberikan dampak secara langsung bagi medis maupun perekonomian. (4) Tepat Lingkungan yaitu dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. (5) Tepat Proses yaitu program bantuan sembako bagi masyarakat terdampak covid 19 menurut ketepatan prosesnya dilihat dari  yang pertama,  policy acceptance yang berarti proses pemehaman kebijakan, melalui media massa baik cetak maupun elektronik Pemerintah Kota Bengkulu memberikan sosialisasi program tersebut. Kedua, policy adoption atau penerimaan kebijakan, publik mulai mengerti dan memahami  kemudian merespon kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu terus menggalakkan sosialisasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, strategic readiness atau strategi pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pegawai selingkungan Kota Bengkulu juga menjadi pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada masyarakat.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAGIAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID 19 DI KOTA BENGKULU
Yorry Hardayani
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1404
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Bengkulu. Jenis penelitian deskriptif dengan tehnik analisis kualitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Interaktif yaitu : model penelitian yang terdiri dari 4 komponen analisis : Pengumpulan data, Reduksi data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tepat Kebijakan yaitu dalam menjalankan agenda tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan beberapa program penanganan dampak Covid 19 kepada masyarakat yang terdampak yaitu pembagian sembako dalam bentuk beras dan mie instant. (2) Tepat Pelaksanaan yaitu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program Pembagian Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 dengan beberapa OPD yang ada di Kota Bengkulu. Akhir dari proses tersebut menghasilkan output berupa kegiatan atau program yang dirasakan oleh masyarakat. (3) Tepat Target yaitu target dari program ini tentunya masyarakat yang terdampak covid 19. Program ini dilakukan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19 yang ada di Kota Bengkulu. Dengan adanya dampak covid 19 ini memberikan dampak secara langsung bagi medis maupun perekonomian. (4) Tepat Lingkungan yaitu dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. (5) Tepat Proses yaitu program bantuan sembako bagi masyarakat terdampak covid 19 menurut ketepatan prosesnya dilihat dari  yang pertama,  policy acceptance yang berarti proses pemehaman kebijakan, melalui media massa baik cetak maupun elektronik Pemerintah Kota Bengkulu memberikan sosialisasi program tersebut. Kedua, policy adoption atau penerimaan kebijakan, publik mulai mengerti dan memahami  kemudian merespon kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu terus menggalakkan sosialisasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, strategic readiness atau strategi pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pegawai selingkungan Kota Bengkulu juga menjadi pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada masyarakat.
KESIAPAN DESA TANJUNG TERDANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
Nursanty -;
Yorry Hardayani;
Loesida Roeliana
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 3 No 3 (2016)
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/professional.v3i3.364
This study aimed to see the readiness of Tanjung Terdana village in funds management on the Village Fund Allocation. The readiness could be seen from four aspects, namely: 1) device regulations/guidelines for the implementation readiness, 2) Human Resources readiness, 3) governance readiness, 4) Participation of the community. The results showed that although at first Tanjung Terdana village did not understand about the concept of financial management in particular the Village Fund Allocation which nominal was much greater than before, but they had the commitment and progress to develop the village by utilizing the Village Fund Allocation. So even though the implementing regulations at the local level was slow set so that governance couldn’t be run in accordance with a predetermined schedule, but head of the village and village officials consulted to a number of parties. Their willingness to learn, correct errors, effort, and along with community participation then slowly increased their readiness on managed the Village Fund Allocation.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Wahyu Pratama;
Titiek Kartika;
Yorry Hardayani
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/professional.v5i2.963
This scientific research was conducted to find out the description of the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning in realizing environmentally sustainable development in Bengkulu Tengah Regency. The focus of this research is on the implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas, namely the City Parks that have been built. The method used in this study uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Data analysis is based on techniques commonly used in communication messages, namely data collection, data classification, data interpretation and meaning of research results. The results of the study were viewed from four aspects, namely the determination of zoning, licensing issues, choice of incentives and disincentives, and community participation. From this aspect, it is known that in the construction of City Parks as a form of implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas in Bengkulu Regency, the principle of environmentally sustainable development has not been maximally realized. First, the determination of City Park zoning is carried out unilaterally by the government without coordinating with the community. Secondly, the issue of licensing where the construction of the City Park permit location is unknown to the public. Third, the choice of incentives and disincentives provided by the government is still too small and does not prioritize the interests of the community. Finally, the participation of the community in the construction of the City Park is still very lacking because the government is not transparent regarding the development planning that will be carried out.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Yorry Hardayani
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2022): April
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.317 KB)
|
DOI: 10.31764/transformasi.v2i1.8079
The fulfillment of the general welfare and economy of the village should be the backbone of a solidly constructed. The development of village economic resilience requires awareness and joint effort of all components including at every macro, meso, micro level even at every level that can be uniquely defined. Village Owned Enterprises (BUMDes) is a village economic institution / agency that is incorporated and owned by the Village Government which is managed independently, economically and professionally. The purpose of socialization is to increase the knowledge and competence of village devices in the management of BUMDes, especially in Sunda Kelapa Village, Pondok Kelapa District of Central Bengkulu Regency. Socialization about BUMDes is carried out by the method of providing knowledge material about BUMDes as well as discussions and questions and answers. Bumdes management in Sunda Kelapa Village has been implemented quite well by the village government. There is already a clear management structure and has been incorporated. But the management of BUMDes has not been too maximal because the benefits of BUMDes have not been too felt by the community. Therefore, assistance or coaching from related parties or government agencies needs to be done so that BUMDes in Sunda Kelapa Village can continue to run well in accordance with Government Regulations
PARTISIPASI CORPORATE DALAM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU
Ahyatur Rahmania;
Yorry Hardayani;
Djonet Santoso
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2205
Abstrak BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan badan publik yang menangani jaminan sosial terhadap tenaga kerja di Indonesia. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak setiap pekerja untuk mengembangkan dirinya dan hidup sejahtera. Namun, pada kenyataannya masih ada corporate yang belum memberikan hak jaminan sosial kepada pekerjanya. Sehingga dalam realisasinya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 15 yang mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek belum optimal. Penelitian ini difokuskan pada partisipasi corporate dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengapa partisipasi belum optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi corporate dalam program BP Jamsostek belum optimal, dilihat dari beberapa aspek penelitian. Aspek penelitian dari teori Cohen dan Uphoff yaitu pembuatan keputusan karena corporate hanya mengikuti program yang telah dibuat oleh pemerintah saja, lalu pada pelaksanaan program masih ada corporate yang belum mendaftar di BP Jamsostek karena corporate yang masih baru, upah yang sedikit, pekerja tidak tetap, sosialisasi kurang tanggap, dan mengikuti asuransi lain, kemudian dari manfaat program masih belum dirasakan karena BP Jamsostek bersifat asuransi yang manfaatnya di masa yang akan datang, serta evaluasi program belum terlibat dalam memberi kritik atau saran terhadap program BP Jamsostek karena kurang sosialisasi mengenai evaluasi program.
RETROSPEKSI REFORMASI DESA
Anita Marianata;
Yorry Hardayani
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v8i2.1026
Changes in village governance are also known as village governance reforms. The journey of bureucratic reform has a significant impact on the administration of government. Government institutions have carried out bureaucratic reform on an ongoing basis. Bureaucratic reform is related to better changes to government systems and management, services and the increase in birokrat resources so that these changes have good implications for aspects of governance. The purpose of the research to be carried out namely: know about changes in the village government bureaucracy, know and describe village changes with the BUMD. The research method used is desriptive qualitative research, with observation data collection techniques, FGD, in-depth interviews and documentation, to obtain an objective picture of a study. Changes in village governance are reflected in the birth of BUM Desa as a result of granting authority to the village government, especially Desa Durian Demang. Based on the results of the interview, it can be seen that the changes that occured in Durian Demang, occurred physically and also non-physically. Physical changes such as the construction of village facilities, namely the village office in 2019, have been completed based on the village budget in 2018, in addition, village roads begun to be repaired. For physical development also occurred significantly, where in Durian Demang a general hospital in Bengkulu Tengah district was also built. For non-physical development, Durian Demang community has also begun to innovate in managing BUM Desa by processing agricultural products. Also in 2019, Durian Demang changed the name of the tourist destination to Dewi Dumang
Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 di Kota Bengkulu
Hardayani, Yorry
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.201 KB)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pembagian Sembako bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Bengkulu. Jenis penelitian deskriptif dengan tehnik analisis kualitatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Interaktif yaitu: model penelitian yang terdiri dari 4 komponen analisis: Pengumpulan data, Reduksi data, Sajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Proses Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tepat Kebijakan yaitu dalam menjalankan agenda tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan beberapa program penanganan dampak Covid 19 kepada masyarakat yang terdampak yaitu pembagian sembako dalam bentuk beras dan mie instant. (2) Tepat Pelaksanaan yaitu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu Melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program Pembagian Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 dengan beberapa OPD yang ada di Kota Bengkulu. Akhir dari proses tersebut menghasilkan output berupa kegiatan atau program yang dirasakan oleh masyarakat. (3) Tepat Target yaitu target dari program ini tentunya masyarakat yang terdampak covid 19. Program ini dilakukan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19 yang ada di Kota Bengkulu. Dengan adanya dampak covid 19 ini memberikan dampak secara langsung bagi medis maupun perekonomian. (4) Tepat Lingkungan yaitu dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. (5) Tepat Proses yaitu program bantuan sembako bagi masyarakat terdampak covid 19 menurut ketepatan prosesnya dilihat dari yang pertama, policy acceptance yang berarti proses pemehaman kebijakan, melalui media massa baik cetak maupun elektronik Pemerintah Kota Bengkulu memberikan sosialisasi program tersebut. Kedua, policy adoption atau penerimaan kebijakan, publik mulai mengerti dan memahami kemudian merespon kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu terus menggalakkan sosialisasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, strategic readiness atau strategi pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pegawai selingkungan Kota Bengkulu juga menjadi pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada masyarakat
Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Perpus Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Erna Julianti;
Loesida Roeliana;
Yorry Hardayani
SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muda (PDM) Bengkulu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37638/sengkuni.4.1.1-10
Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu proses perkembangan dari masa ke masa kearah yang serba canggih. Permasalahan yang terjadi pada aplikasi E-Perpus yaitu belum tercapainya target pengguna aplikasi E-Perpus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mencari data dan mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Perpus Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian diadopsi dari teori Edward III tahapan kebijakan yang efektif yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Hasil penelitian ini sudah efektif namun belum optimal, dapat dilihat dari aspek ketepatan kebijakan menunjukkan kebijakan yang dilaksanakan sudah tepat sebagai terobosan memutus penyebaran wabah covid-19 di lingkungan perpustakaan. Ketepatan pelaksana sudah terlaksana karena pemustaka mampu mengakses aplikasi E-Perpus dan operator dan penanggung jawab aplikasi E-Perpus sudah mengikuti bimbingan teknis dan ditunjuk langsung oleh pimpinan. Ketepatan target, sudah berjalan namun belum optimal, karena masih minimnya usaha yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan jumlah pengakses sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendowload aplikasi tersebut. Ketepatan lingkungan, sudah berjalan dan dapat dikatakan efektif karena petugas aplikasi E-Perpus sudah melaksanakan tugasnya dan masyarakat dan pemustaka merasa puas dalam menggunakan aplikasi E-Perpus karena bisa membantu mereka dalam mencari buku-buku pelajaran dan buku bacaan. Ketepatan proses, sudah efektif karena sudah memiliki SOP (Standard Operating Prosedure) aplikasi E-Perpus.
Hambatan Pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak Di Puskesmas Jalan Gedang, Kota Bengkulu
Ika Pasca Himawati;
Heni Nopianti;
Diyas Widiyarti;
Yorry Hardayani
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 4 (2021): Inovasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Post Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pelaksanaan program puskesmas ramah anak (PRA) yang dilaksanakan di Puskesmas Jalan Gedang,Kota Bengkulu dinilai menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar padaanak di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Kehadiran program ini merupakan upaya pemerintahkota dalam merealisasikan kebijakan kota layak anak di Kota Bengkulu. Sebagaimanapenyelenggaraan sebuah program, maka PRA pun tidak terlepas dari hambatan dalam prosespelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai hambatan yang terjadidalam pelaksanaan program Puskesmas Ramah Anak di Kota Bengkulu. Adapun pendekatanpenelitian yang dipilih ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukanmelalui wawancara, diskusi kelompok terpumpun, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknikpenentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data melaluilangkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menghasilkankesimpulan bahwa hambatan pelaksanaan puskesmas ramah anak di Puskesmas Jalan Gedangdiantaranya : belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh gugus tugas puskesmas ramahanak dalam penyelenggaraan PRA, belum tersedianya sumberdaya manusia yang menunjangkeberadaan program yang nantinya diharapkan dapat terintegrasi dalam program PRA, seperti :keberadaan dokter spesialis maupun psikolog, ketidaktersediannya sarana dan prasarana dalammenunjang keberlangsungan PRA seperti alat permainan untuk anak, partisipasi masyarakat dananak di sekitar kawasan yang dinilai masih rendah dalam mendukung program yang ada dipuskesmas, belum adanya tindaklanjut dari hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh pihakpuskesmas secara lintas sektoral dengan pihak lain. Kata Kunci : Hambatan, Puskesmas Ramah Anak, Kota Layak Anak