Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlindungan Konsumen terhadap Potensi Misinformasi Dalam Iklan Produk Air Minum Aqua Berdasarkan Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Muhammad Fadhlurrahman; Mikho Ardinata; Hendi Sastra Putra; Sinung Mufti Hangabei
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 2 (2025): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/7cftx431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi potensi misinformasi iklan produk air minum, dengan studi kasus pada iklan Aqua. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, pelaksanaannya masih lemah karena pengawasan bersifat reaktif dan belum terintegrasi antar lembaga. Kasus viral terkait sumber air Aqua memperlihatkan lemahnya mekanisme preventif dalam pengawasan iklan, rendahnya literasi konsumen, serta belum adanya standar etik iklan yang jelas untuk produk vital seperti air minum. Penelitian juga menemukan bahwa upaya pemerintah melalui pedoman etik periklanan dan klarifikasi publik oleh pihak Aqua masih bersifat sementara, belum menyentuh akar persoalan transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi terpadu, penerapan pre-clearance system iklan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu) Susiyanto Susiyanto; Mikho Ardinata; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra
Jurnal HAM Vol 12 No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.429-448

Abstract

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.
Implementation of Digital Consumer Protection Principles in Fintech Lending Electronic Contracts in the Digital Era Muhammad Mahfuddin Sholeh; Sinung Mufti Hangabei; Hendi Sastra Putra; Miko Ardinata
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 18 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v18i2.26123

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital consumer protection principles in fintech lending electronic contracts, identify the forms of legal protection that have been accommodated in contractual arrangements, and evaluate their compliance with the principles of justice, transparency, balance, data security, good faith, and legal certainty. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case-based approach. Legal materials were obtained through a literature review covering legislation, legal doctrine, scientific journals, and relevant literature. The analysis was conducted qualitatively through systematic, grammatical, and teleological legal interpretation to assess the implementation of consumer protection norms in the substance of electronic contracts. The results show that the principle of legal certainty has been implemented relatively well through the regulation of the identities of the parties, the object of the agreement, and the dispute resolution mechanism. Conversely, the implementation of the principles of fairness, transparency, balance, personal data security, and good faith remains suboptimal due to the continued use of standard clauses that limit consumers' bargaining power, a lack of information transparency, and incomplete personal data protection regulations. This study emphasizes the need to improve fintech lending electronic contract standards, orienting them more toward digital consumer protection through strengthening contractual substance, harmonizing regulations, and increasing oversight of digital financial service providers to ensure legal certainty and fairness in electronic transactions.