Garuda - Garba Rujukan Digital

Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia) Ilham Ilham; Irham Bashori Hasba
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1141

The implementation of general elections in Indonesia requires a consistent and sustainable electoral system in order to minimize changes in new laws or regulations in each election. General elections as a key element of democratic implementation which involves direct participation of citizens in the election of state and government administrators. Democracy and elections have a close relationship because elections are a means to achieve democracy and oversee the process of transferring people's power to their representatives through political candidates. Elections are governed by constitutional principles and in accordance with the direction of state policy, one of which is through financial support by the state in elections and election participants. The implementation of campaigns by election participants definitely requires sources of funds obtained and derived from various sources based on applicable legal provisions and restrictions. The existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which also regulates campaign finance aims to ensure the achievement of fairness and transparency. Campaign finance limits apply of course with strict mechanisms because election finance often intersects with issues of transparency, accountability, money politics, corruption risks and resistance to politicization. Therefore, strict regulation and effective monitoring are needed. This study analyses election regulations in Indonesia with a focus on campaign finance. The juridical-normative approach is used to understand the written law and its implementation in practice. Data analysis is descriptive qualitative which aims to understand the dynamics of the use and important role of campaign funds in organizing general elections.

Model Pesantren Ramah Anak Pada Pondok Pesantren At-Tanwir Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Wildana, Dina Tsalist; Hasba, Irham Bashori; Tanuwijaya, Fanny; Prihatmini, Sapti
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i2.14750

Background: Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk menjadi wilayah yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. Perlu kebijakan dan tindakan khusus untuk membentuk model pesantren ramah anak. Pondok Pesantren Attanwir dapat memainkan peranan yang baik sebagai rintisan pesantren model ramah anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap para Pembina pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Attanwir menjadi model pesantren ramah anak. Metode: Kegiatan ini di lakukan di Pondok Pesantren Attanwir, Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Jember dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil: Terbentuknya model pesantren ramah anak yang bebas dari tindakan kekerasan dan bullying terhadap anak sehingga pesantren sebagai lembaga turut andil menciptakan Kawasan ramah anak. Kesimpulan: Meningkatnya pengetahuan pengelola terkait manajemen pondok pesantren berbasis ramah anak sehingga terbentuk lingkungan ramah anak dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Arifatuzzahrah, Firda; Hasba, Irham Bashori
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7997

The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions. DKPP’s decision that is final and binding can be ruled out by the decision of the Civil Court of Justice (PTUN) because there are institutions that don’t agree with DKPP’s decision, even though DKPP is an election ethics institution for election organizers. Ambiguity in the DKPP’s decision injures the implementation of honesty and integrity in the general election. This research uses normative research through the statute approach and the case approach. Uncertainty about the progress of DKPP’s decision impacts the indecisiveness of the ethics code's violations. The result of this article is that DKPP’s decision assessed doesn’t have legal certainty, remembering that the “final and binding” phrase can be ruled out with PTUN’s decision with a suit to decree that was published by the concerned institution. The final and binding of DKPP’s decision has no legal impact because it can be eliminated with PTUN’s decision. Because the DKPP is a auxiliary state organ that performs quasi-judicial functions, its decisions are not as strong as those of a judiciary institution. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat dapat dikesampingkan oleh putusan PTUN atas gugatan lembaga yang kurang puas terhadap putusan DKPP tersebut padahal DKPP sebagai penegak kode etik kepemiluan terhadap perbuatan melanggr yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Ambiguitas putusan tersebut pada akhirnya dapat mencederai Pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketidakpastian putusan sebagai hasil tindak lanjut dari DKPP menyebabkan putusannya seolah-olah tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DKPP dianggap tidak memiliki kepastian hukum mengingat frasa “bersifat final dan mengikat” masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan surat keputusan lembaga yang bersangkutan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP pada akhirnya tidak mempunyai arti dan dampak legal karena masih dapat dieliminir melalui putusan PTUN sebab DKPP hanya merupakan lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi quasi yudisial sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.

PESANTREN KOPI; UPAYA KONSERVASI LAHAN HUTAN OLEH PESANTREN ATTANWIR BERBASIS TANAMAN KOPI Hasba, Irham Bashori
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.988 KB)

Masyarakat pinggir hutan di wilayah Kecamatan Ledokombo mayoritas adalah masyarakat muslim peranakan Madura yang masih memegang teguh ajaran agama melalui sosok figur kyai. Kharismatik kyai dalam masyarakat ini tidak hanya terletak pada persoalan agama, namun juga pada ranah sosial lainnya seperti pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Desa Sumbergadung Kecamatan Ledokombo Jember dalam pengelolaan lahan hutan melalui tanaman kopi dan bagaimana korelasinya dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis berupa upaya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemaparan data bersifat deskriptif dengan pengumpulan data primer dalam bentuk observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan utuh dari dari pondok pesantren Attanwir dan masyarakat Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai pelaku langsung terhadap upaya perlindungan hutan dalam bentuk konservasi lahan dengan tanaman kopi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat dan dimotori oleh Pondok Pesantren Attanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berupa konservasi lahan hutan berupa penanaman pohon kopi tidak bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan prinsip dan perilaku masyarakat termasuk dalam kategori kearifan lokal (indigenous Knowledge) yang pada proses aktualisasinya mampu memperkuat regulasi dan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi perusakan dan kerusakan lingkungan hutan yang berada di hutan lindung di wilayah lereng pegunungan Gunung Raung Kabupaten Jember baik berupa ekploitasi kayu dan sumber daya alam lainnya. Upaya ini berjalan sangat optimal sebab disamping masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis, juga memperoleh paradigma baru untuk menjaga hutan dan lingkungan dari kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana, serta mampu mengimplementasikan regulasi yang dibuat pemerintah dan mampu bekerjasama sangat baik dengan aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pada pemerintah pusat dan daerah.

PESANTREN KOPI; UPAYA KONSERVASI LAHAN HUTAN OLEH PESANTREN ATTANWIR BERBASIS TANAMAN KOPI Hasba, Irham Bashori
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.988 KB)

Masyarakat pinggir hutan di wilayah Kecamatan Ledokombo mayoritas adalah masyarakat muslim peranakan Madura yang masih memegang teguh ajaran agama melalui sosok figur kyai. Kharismatik kyai dalam masyarakat ini tidak hanya terletak pada persoalan agama, namun juga pada ranah sosial lainnya seperti pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Desa Sumbergadung Kecamatan Ledokombo Jember dalam pengelolaan lahan hutan melalui tanaman kopi dan bagaimana korelasinya dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis berupa upaya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemaparan data bersifat deskriptif dengan pengumpulan data primer dalam bentuk observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan utuh dari dari pondok pesantren Attanwir dan masyarakat Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai pelaku langsung terhadap upaya perlindungan hutan dalam bentuk konservasi lahan dengan tanaman kopi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat dan dimotori oleh Pondok Pesantren Attanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berupa konservasi lahan hutan berupa penanaman pohon kopi tidak bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan prinsip dan perilaku masyarakat termasuk dalam kategori kearifan lokal (indigenous Knowledge) yang pada proses aktualisasinya mampu memperkuat regulasi dan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi perusakan dan kerusakan lingkungan hutan yang berada di hutan lindung di wilayah lereng pegunungan Gunung Raung Kabupaten Jember baik berupa ekploitasi kayu dan sumber daya alam lainnya. Upaya ini berjalan sangat optimal sebab disamping masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis, juga memperoleh paradigma baru untuk menjaga hutan dan lingkungan dari kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana, serta mampu mengimplementasikan regulasi yang dibuat pemerintah dan mampu bekerjasama sangat baik dengan aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pada pemerintah pusat dan daerah.

Implementation of Financial Aid for Local Political Parties in Banda Aceh City Al Fathir, Muhammad Alif; Hasba, Irham Bashori
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9163

This study examined the allocation of financial aid funds from the Banda Aceh Regional Government Budget (APBK) to Local Political Parties X and Y in Banda Aceh. This study conducted empirical juridical research and presented the findings of field research using two analytical frameworks: Legal Effectiveness theory and Siyasah Maliyah Fiqh theory. It focused on local political parties since they represent a unique kind of democracy in the Aceh region. From the standpoint of legal effectiveness theory, the findings of this study suggest that the supporting facilities in the form of financial aid and legal factors are adequate and suitable. Nevertheless, barriers remain present within law enforcement, society, and culture. From the accumulated results of the components of the theory of legal effectiveness, a fiqh siyasah maliyah perspective is obtained. Thus, it can be concluded that the principles of ownership and management are still hampered by transparency, accountability, and openness of information to the community. The principle of abuse and corruption is already working well, but the accuracy of targeting financial funds must be improved The people's benefit has not been completely realized as a result of the aid use not being targeted.. The principle of amar ma'ruf nahyi mungkar has also not been fully implemented because it is hampered by a crisis of public trust, the party's understanding of regulations, and the infrastructure supporting transparency and accountability.

Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia) Ilham, Ilham; Hasba, Irham Bashori
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1141

The implementation of general elections in Indonesia requires a consistent and sustainable electoral system in order to minimize changes in new laws or regulations in each election. General elections as a key element of democratic implementation which involves direct participation of citizens in the election of state and government administrators. Democracy and elections have a close relationship because elections are a means to achieve democracy and oversee the process of transferring people's power to their representatives through political candidates. Elections are governed by constitutional principles and in accordance with the direction of state policy, one of which is through financial support by the state in elections and election participants. The implementation of campaigns by election participants definitely requires sources of funds obtained and derived from various sources based on applicable legal provisions and restrictions. The existence of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which also regulates campaign finance aims to ensure the achievement of fairness and transparency. Campaign finance limits apply of course with strict mechanisms because election finance often intersects with issues of transparency, accountability, money politics, corruption risks and resistance to politicization. Therefore, strict regulation and effective monitoring are needed. This study analyses election regulations in Indonesia with a focus on campaign finance. The juridical-normative approach is used to understand the written law and its implementation in practice. Data analysis is descriptive qualitative which aims to understand the dynamics of the use and important role of campaign funds in organizing general elections.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search