Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah RIO LAW JURNAL Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research
Puguh Aji Hari Setiawan
Universitas Bung Karno
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Dendy Derajat Utama; Didik Suhariyanto; Puguh Aji Hari Setiawan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4138

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kedua, Bagaimana kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak sampai tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penunjukan (Pj) Kepala Daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian (Pj) mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Menteri Dalam Negeri. Karena, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016.  Berlandaskan pada Pasal 201 ayat (10) menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.
Co-Authors amran rabani zubaidi Asmanah Asmanah Dendy Derajat Utama Dewi Iryani Didik Suhariyanto Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Rae Hartana Heppy Lades Sidabutar Juri Frasiska KMS Herman Maradona Sinuraya Martunas Sianturi Myrna Fitria Najmi Ismail Nomensen Sinamo Rikmadani, Yudi Anton Rony, Zahara Tussoleha Suwito Suwito Yusuf H Hemuto