Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

WATER QUALITY AND ITS EFFECT ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF LOBSTER REARED IN FLOATING NET CAGE IN EKAS BAY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE Muhammad Junaidi; Mat Sardi Hamzah
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Vol. 6 No. 2 (2014): Electronik Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis
Publisher : Department of Marine Science and Technology, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.531 KB) | DOI: 10.29244/jitkt.v6i2.9011

Abstract

ABSTRACT The development of lobster farming in floating net cage in Ekas Bay caused an environmental degradation such as decrease water quality due to some aquaculture wastes. The purposes of this study were to determine the status of water quality and their effect on growth and survival rate of lobster reared in floating net cages (FNC) in the Ekas Bay, West Nusa Tenggara Province. Water sample collection and handling referred to the APHA (1992). Analyses of water quality data were conducted using Principal Component Analysis. Determination of the water quality status of Ekas Bay was performed with STORET system. Multivariate analyses were used to determine the relationship between water quality, growth, and survival rate of lobster reared in FNC. Results showed that Ekas Bay water quality status was categorized in class C (medium contaminated), which exceeded some quality standard parameters such as ammonia (0.3 mg/l), nitrate (0.008 mg/l), and phosphate (0.015 mg/l). During lobster farming activities feeding with trash fish for 270 days, we obtained daily growth rate of  0.74% (lower than normal growth rate of 0.86%), survival rate of 66% (lower than normal survival rate of 86.7%), and feed conversion ratio of 11.15. Ammonia was found as a dominant factor reducing growth  and survival rate of lobster reared in FNC. Keywords: water quality, lobsters, growth, survival, Ekas Bay
Pelembagaan Cultural Wakaf Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif Muhammad Junaidi; B. Rini Heryati
ZISWAF Vol 5, No 1 (2018): ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.235 KB) | DOI: 10.21043/ziswaf.v5i1.3511

Abstract

One of the dilemmas in the management of waqf that has not been completely answered by Waqf Law is the institutional side of waqf. Institutionalization of waqf is still perceived only from an institutional structure that is formalistic so as to make the productivity of waqf implementation still running in place. The aspect of institutionalization of waqf is not only seen on the side of the institutional structure formed by the government. The existence of a wakaf institution that is productive is of course based on the subjectivity in building community involvement in the legal space which has an indicator is the existence of society in designing productivity through institutional non-structural but still prioritize accountability.
REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN A. Heru Nuswanto; Muhammad Junaidi; Amri P Sihotang
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.536 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.554

Abstract

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder.  Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social.  Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG SUATU PERSPEKTIF KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.134 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i1.503

Abstract

Di Kota Semarang terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri tersebut adalah kawasan industry Wijayakusuma, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, dan Kawasan Industri Sinar Centra Cipta. Tingkat okupansi sembilan kawasan industri seluas 1.029 hektare di kota itu mencapai 75%. Namun pada sisi lain persoalan yang kemudian mengemuka adalah masalah lingkungan hidup.Materi dan muatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata dan Ruang Wilayah telah baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah saat ini untuk menjabarkan kebijakan tersebut di lapangan. Indicator adanya ketidak konsistenan tersebut adalah terdapat pembiaran atas pembuangan limbah pada beberapa lokasi kawasan industri.Selayaknya dengan pengembangan kawasan industri, pemerintah secara sadar menjadi dipermudah dalam melakukan pengontrolan apabila terjadinya penyimpangan. Namun jika pemerintah tidak serius dan hanya berorientasi keuntungan semata, maka akan dikhawatirkan menimbulkan problematika di kemudian hari yaitu persoalan dilema dan ketimpangan pembangunan yang utamanya diharapkan dapat dijalankan pada masa yang akan datang.
Implementation of Online Learning Whatsapp Group Students' Islamic Education Courses Muhammadiyah High School 2 Medan Siti Halimah; Hasan Matsum; Muhammad Junaidi
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4703

Abstract

This study aims to determine: (1) learning planning carried out by Islamic Education teachers using whatsapp groups, (2) implementation of the learning process carried out by Islamic Education teachers using whatsapp groups, and (3) learning evaluations carried out by Islamic Education teachers. The research was conducted at SMA Muhammadiyah 2 Medan. This type of research is qualitative research. Primary data sources are informants consisting of: principals, teachers and students, then secondary data sources are written documents in the form of school profiles, syllabus, learning implementation plans, photos of school activities, learning outcomes documents. The data collection instrument used was interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. The research findings show: (1) learning planning begins with developing a learning implementation plan at the beginning of the semester by considering core competencies, basic competencies, school vision and mission as well as student needs and using a format that has been determined by the school, (2) the implementation of Islamic  Education learning with the whatsapp group application is carried out as follows: minutes before learning begins, the teacher reminds students to take online learning, the teacher greets students and takes attendance online,  the teacher provides the material to be studied in the form of word reading texts, powerpoints and learning videos, the teacher explain the material online so that students can understand the material through voice notes,  conduct questions and answers if there are students who do not understand the learning material with the aim that students can better understand the material presented,  give assignments to students to collect according to the teacher's directions, and jointly conclude the teaching materials that have been studied, (3) the evaluation of learning is carried out with the following activity stages: daily tests, independent assignment portfolios, mid-semester examinations and end-semester examinations.
APLIKASI PENENTUAN KELULUSAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) ( STUDI KASUS POLDA RIAU ) Muhammad Junaidi; Rahmiati Rahmiati
Jurnal Ilmiah Media Sisfo Vol 9 No 2 (2015): JURNAL ILMIAH MEDIA SISFO
Publisher : LPPM STIKOM Dinamika Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.014 KB)

Abstract

Penerimaan calon anggota kepolisian selalu menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Penerimaan calon anggota kepolisian dilakukan dengan beberapa tahapan tes, seperti tes jasmani, tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan dan tes pengetahuan umum sebagai kriteria dalam penilaian kelulusanya. Selain banyaknya penilaian nilai hasil tes yang dilakukan, jumlah pendaftar calon anggota kepolisian juga terhitung banyak. Hal tersebut membuat panitia penerimaan calon anggota kepolisian harus membuang banyak waktu, hal ini dirasakan kurang efektif mengingat penilaian masih dilakukan dengan microsoft office excel. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu panitia dalam memilih pendaftar yang lulus dengan efektif dan efisien berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Aplikasi yang dibagun menggunakan metode Weighted Product, karena metode ini merupakan salah satu metode yang mampu bekerja dengan multi kriteria. Aplikasi yang dibagun nantinya akan mampu menghasilkan output berupa hasil nilai dari setiap pendaftar yang diseleksi berdasarkan nilai vector i (nilai hasil metode WP). Kata Kunci : Aplikasi Penentuan Kelulusan, Polisi, Seleksi, Weighted Product (WP).
PENDUGAAN LIMBAH ORGANIK BUDIDAYA UDANG KARANG DALAM KERAMBA JARING APUNG TERHADAP KUALITAS PERAIRAN TELUK EKAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Muhammad Junaidi
Jurnal Biologi Tropis Jurnal Biologi Tropis. Vol.16 No.2 Desember 2016
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.813 KB) | DOI: 10.29303/jbt.v16i2.225

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah (kuantitatif) limbah organik (N, P dan C) dari kegiatan budidaya udang karang dalam keramba jaring apung (KJA), dan pengaruh kegiatan budidaya udang karang terhadap status kualitas perairan Teluk Ekas Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hubunganya dengan kelayakan perairan tersebut untuk pengembangan budidaya perikanan Iaut. Pendugaan total bahan organik dihitung  dengan mengacu pada total pakan yang tidak dikonsumsi dan jumlah feses. Pengumpulan limbah feses  dan sisa pakan dilakukan setiap bulan selama kegiatan budidaya udang karang.  Metode pengambilan dan penanganan contoh air mengacu pada APHA (1992), analisis data kualitas air dengan Principal Component  Analysis, serta penentuan status kualitas perairan Teluk Ekas dengan Nemerow Pollution Index (PI).Selama pemeliharaan udang karang yang berlangsung 270 hari dengan pemberian pakan ikan rucah, diperoleh  laju pertumbuhan harian adalah 0,74 g/hari, sintasan 66% dan  dengan rasio konversi pakan 11,15. Beban limbah budidaya udang karang dalam KJA yang terbuang ke lingkungan perairan sebanyak 1.256,38 kgN; 259,26 kgP dan  2.212,91 kgC/ton produksi udang. Status kualitas  perairan Teluk Ekas termasuk kriteria tercemaran sedang sampai tercemar berat, dimana   parameter yang melebihi baku mutu adalah amonia (0,3 mg/l), nitrat (0,008 mg/l), dan fosfat (0,015 mg/l). Dengan demikian, untuk mengantisipasi penurunan kelayakan habitat dan dampaknya terhadap lingkungan perairan budidaya, maka perlu mencari upaya-upaya yang dapat menekan laju buangan limbah tersebut ke dalam lingkungan budidaya, sehingga dapat meminimalkan dampak kegiatan budidaya dalam perairan tersebut. Kata kunci :  limbah organik, budidaya udang karang, keramba jaring apung, kualitas air, Teluk Ekas
APLIKASI PENENTUAN KELULUSAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) ( STUDI KASUS POLDA RIAU ) Muhammad Junaidi; Rahmiati Rahmiati
Jurnal Ilmiah Media Sisfo Vol 9 No 2 (2015): JURNAL ILMIAH MEDIA SISFO
Publisher : LPPM Universitas Dinamika Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerimaan calon anggota kepolisian selalu menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Penerimaan calon anggota kepolisian dilakukan dengan beberapa tahapan tes, seperti tes jasmani, tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan dan tes pengetahuan umum sebagai kriteria dalam penilaian kelulusanya. Selain banyaknya penilaian nilai hasil tes yang dilakukan, jumlah pendaftar calon anggota kepolisian juga terhitung banyak. Hal tersebut membuat panitia penerimaan calon anggota kepolisian harus membuang banyak waktu, hal ini dirasakan kurang efektif mengingat penilaian masih dilakukan dengan microsoft office excel. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu panitia dalam memilih pendaftar yang lulus dengan efektif dan efisien berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Aplikasi yang dibagun menggunakan metode Weighted Product, karena metode ini merupakan salah satu metode yang mampu bekerja dengan multi kriteria. Aplikasi yang dibagun nantinya akan mampu menghasilkan output berupa hasil nilai dari setiap pendaftar yang diseleksi berdasarkan nilai vector i (nilai hasil metode WP). Kata Kunci : Aplikasi Penentuan Kelulusan, Polisi, Seleksi, Weighted Product (WP).
Pelatihan Pembuatan Pakan Pellet Moist Untuk Budidaya Lobster di Desa Ekas Buana, Lombok Timur Wastu Ayu Diamahesa; Muhammad Junaidi; Nanda Diniarti; Rangga Idris Affandi; Nunik Cokrowati
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 3 (2022): Juli - September
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.934 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i3.1966

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai bahan baku dan keterampilan untuk pembuatan pakan pellet moist pada pembudidaya lobster di desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi interaktif, tutorial dan praktik langsung. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa stakeholder yaitu 5 orang dosen Prodi Budidaya Perairan Universitas Mataram sebagai tim inti dan 1 orang mahasiswa, 16 orang pembudidaya lobster dan 5 orang pihak CSR PLN Peduli. Kegiatan dilakukan di rumah salah satu pembudidaya lobster di Desa Ekas Buana, Lombok Timur. Peserta juga mendapatkan flyer untuk memudahkan pembuatan pakan moist secara mandiri di kemudian hari. Kompisisi pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan moist ini terdiri dari ikan rucah (678,9 g), meat and bone meal (MBM: 167,7 g), tepung kepala udang (48 g), minyak nabati (4,8 g), lesitin kedelai (9,5 g), kalsium karbonat (7,2 g), vitamin dan mineral mix (9,5 g), tepung gluten (26,4 g), dan tepung terigu (48 g). Peralatan yang digunakan dalam pembuatan pakan moist adalah sebagai berikut: alat cetak pellet moist (penggiling daging sederhana), baskom, dandang, gelas, timbangan elektrik dan toples untuk menyimpan pakan. Tahapan pembuatan pakan pellet moist yaitu 1) persiapan bahan, 2) pencampuran bahan mulai dari yang jumlahnya sedikit dan sama jenisnya (tepung-tepungan, minyak-minyakan dan ikan rucah), 3) pengukusan dengan air mendidih selama 5 menit dan pencetakan, 4) pengeringan (kering angin) dan pemotongan.
Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Muhammad Junaidi; Bambang Sadono
Jurnal Selat Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.355 KB) | DOI: 10.31629/selat.v5i2.387

Abstract

Pemahaman diskresi atau kebebsan bertindak dalam negara hukum seperti Indonesia masih mengalami dilema akibat posisi dari kedudukan diskresi sebagai wujud pengambilan kebijakan masih dipahami secara parsial bukan hanya penyelenggara Negara akan tetapi juga penagak hukum. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi dalam penyelenggaraan Negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu memberikan kejelasan kedudukan terhadap pelaksanaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengalisis sejauah mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah daerah mengatur keberlakuan diskresi sebagai salah satu instrument pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan yuridis normative penelitian ini diharapkan melihat dan mengkaji sejauh mana keberlakuan norma dan asas yang seyogyanya perlu dibangun dalam konstruksi dasar diskresi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan dukungan data secunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tertier dan bahan hukum secunder. Reposisi diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya harus menempatkan diskresi sebagai wujud utuh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hierarki perundang-undangan yang acapkali menjadi unsur hambatan dalam memahami implementasi diskresi perlu diluruskan sesuai dengan kerangka pedoman bahwa hierarki hukum hanya sebagai unsur alat produksi mendukung keadilan, sedangkan politiklah yang merupakan cikal bakal terciptanya esensi dari hukum yang bertujuan mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.