Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum
I Wayan Arthanaya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Pengaturan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar di Era New Normal Covid-19 I Putu Ade Setiadi; Ni Komang Arini Sityawati; I Wayan Arthanaya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6021.67-72

Abstract

Implementasi pengaturan “disiplin kerja pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar di era new normal covid-19 diatur dalam Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal baru, Sistem kerja ASN akan berbeda seperti sistem sebelumnya yakni dengan mengedepankan pencegahan penularan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimanakah implementasi penetapan standar disiplin kerja terhadap pegawai negeri sipil pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota denpasar ? dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pelanggaran disiplin pada lingkungan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota denpasar ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, serta sumber data primer dan sumber data sekunder. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 800/2471/BKPSDM terdapat 3 klasifikasi sanksi hukum bagi pegawai pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yaitu: pelanggaran disiplin ringan yang terdapat dalam Pasal 9”, pelanggaran disiplin sedang terdapat dalam Pasal 10, dan pelanggaran disiplin berat terdapat dalam Pasal 11
PKM Banjar Sari Desa Sidakarya Denpasar Selatan I Wayan Arthanaya; I Gusti Bagus Suryawan; I Nyoman Sutama
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.354 KB)

Abstract

Di Banjar Sari Desa Sidakarya tidak lagi mempunyai tebe yang dapat digunakan sebagai pembuangan dan pemrosesan sampah, sehingga total sampah terkumpul di TPS dan TPA semakin menggunung. Hal ini tidak bias dihindarkan walaupun sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah diberlakukan. Tim PKM ingin mendorong dan membangkitkan peran ibu rumah tangga (PKK) agar sampah dipilah mulai dari rumah tangga, jika hal ini berjalan dengan baik maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan. Solusi untuk mengatasi persoalan mitra tersebut adalah dengan penyuluhan dan pendampingan sehingga ibu rumah tangga (PKK) berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah, khususnya pemilahan sampah di mulai dari hulunya yaitu rumah tangga.
Involvement of Traditional Villages in Combating the Covid 19 Pandemic in Bangli Suryawan, I Gusti Bagus; NM Jaya Senastri; I Wayan Arthanaya; A.A. Ayu Wulan Pramesti; Klaustra Adhi Permana
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.2.5878.111-114

Abstract

The purpose of this study was to analyze the justification for the involvement of Traditional Villages in the implementation of the prevention and control of the Covid 19 Pandemic in Yang Api Village and Peninjoan Village. The Bali Provincial Government synergizes activities to prevent the transmission of the Corona Virus (Covid-19) by involving Indigenous Villages in Bali. The implementation of policies such as PPKM in traditional villages cannot be carried out alone by the government but requires cooperation with various parties, including the community, health workers and security officers. In general, Babinkamtibmas are security officers in the village. However, in Bali, every traditional village has a pecalang as a traditional security officer based on traditional local wisdom. The local government through the Decree on the formation of the Customary Village-based Mutual Assistance Task Force has provided space for indigenous village communities to independently handle the Covid-19 pandemic faced by the Fire and Peninjoan Traditional Villages. With the provision of this space, the Covid-19 Gotong Royong Task Force can handle the ongoing pandemic on its own, starting from education, socialization, prevention and even handling. In addition, traditional villages also receive support from the Village Service so that they can coordinate with each other. The maintenance of conduciveness in the village is carried out well, with the synergy of traditional villages with official villages in handling Covid-19. The involvement of elements of the Traditional Village (pecalang) in a pandemic emergency situation is indeed possible and does not become a serious problem because what is put forward is the principle of benefit for humanity. Meanwhile, the success rate of involving traditional pecalang in Yang Api and Peninjoan Villages has worked well, although in August there was a surge in people infected with Covid 19, but it was more due to the many traditional events in the village, and not because of the negligence of the Covid task force in synergizing its main functions. The positive performance of the involvement of traditional villages in pandemic prevention needs to be continued in the future for activities that benefit the indigenous village community.
Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu I Gusti Ngurah Ananta Wardana; I Nyoman Gede Sugiartha; I Wayan Arthanaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8640.20-25

Abstract

Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. menggunakan sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan komparatif, sebagai pendekatan permasalahannya.
Sistem Presidential Threshold Dalam Peraturan Pemilu Di Indonesia A A Dalem Satria Dharma; Ni Made Jaya Senastri; I Wayan Arthanaya
Jurnal Analogi Hukum 126-131
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.126-131

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi dasar konstitusi negara Indonesia, dan belum pernah direvisi atau disempurnakan sejak pertama kali ditulis. Permasalahannya : 1) Bagaimana pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Dan 2) Bagaimana implikasi hukum dari penetapan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil presiden di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penerapan Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif. Presidential Threshold di Indonesia bukanlah syarat untuk menjadi presiden; itu hanya persyaratan untuk pencalonan. Calon presiden di Indonesia tidak perlu memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif untuk dicalonkan. Tidak ada definisi tunggal dari PT karena digunakan di berbagai negara dengan konstitusi yang berbeda. Di negara-negara dengan sistem presidensial, PT biasanya menjadi partai yang memenangkan sedikitnya 50 persen suara dalam pemilihan umum dan menguasai sedikitnya 20 persen kursi parlemen.
Co-Authors A A Dalem Satria Dharma A.A. Ayu Wulan Pramesti I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Ngurah Ananta Wardana I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Sutama I Putu Ade Setiadi Klaustra Adhi Permana Ni Komang Arini Sityawati Ni Made Jaya Senastri NM Jaya Senastri suryawan, Gusti Bagus