suryawan, Gusti Bagus
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Undang-Undang sebagai Sarana Pembaharuan bagi Masyarakat (Telaah Sosiologis Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) I Gusti Bagus Suryawan
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.548 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i1.37

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan, setiap desa di seluruh Indonesia mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang berbasis desa. Total dana yang dialokasikan tersebut mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Undang- Undang Desa sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melihat perubahan sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran diperhatikannya pula nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Desa menjadi landasan dan bagian dari pembaharuan pola pikir, pola tindak masyarakat desa. Undang-Undang Desa seyogianya juga merupakan instrumen untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.
Articulation of Regional Community Interest Through DPD RI I Gusti Bagus Suryawan
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.729.95-102

Abstract

This paper examined the articulation of the interests of regional community through the authority of members of the Regional Representative Council (DPD) to see the extent of the functions and authorities of people representative officials in realizing the public interest of the regional people. This paper utilized conceptual approach and statutory approach to the law because of its normative type in nature. Therefore, the required data were in form of articles of the law regulating the authority of members of the Regional Representatives Council (DPD) as well as the interests of the society in the region. In addition, data from bibliography were also collected, such as results of scientific studies relevant to the object of study in the present study to compare theories leading to meet conclusions to be drawn. The results show that the articulation of the interests of regional community within the scope of the authority of the DPD is still very limited because it is at the theoretical level, instead of practical. The DPD should have taken strategic steps in helping to succeed the interests of the regional community of developemnts.
TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Ria Trisnomurti; Gusti Bagus suryawan
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.353.127-140

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Tugas dan fungsi Notaris sebagai pengabdi masyarakat menjalankan sebagian tugas Negara dan karena itu sangat penting bagi para notaris di dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari MPP, dan Menteri Hukum dan HAM RI yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian. Kata Kunci: Notaris, Majelis pengawasan notaris Abstract The aims of this research is to know duty and function of regional supervisory board in conducting supervision, examination, and imposition of sanction against notary. The problems discussed in this research are the tasks and functions of the Notary as a servant of the community to carry out some of the tasks of the State and therefore it is very important for the notary in holding their positions to provide services to the public and for the benefit of society. The results of this study states that the Supervisory Board of Notaries can perform tasks and functions in stages or not tiered. In relation to the imposition of sanctions, the examination shall be conducted in stages, starting with the MPD, MPW and MPP, but the sanction of oral or written warning shall be the authority of the MPW which is final, and the imposition of sanctions in the form of termination shall be the authority of MPP, Human Rights which will issue a Decision Letter of dismissal. Keywords: Notary Public, Notary Supervision Board
Pengendalian Sampah Di Tukad Mati Melalui Pengelolaan Sampah Dari Hulunya Menuju Desa Wisata I Gusti Bagus Suryawan; I Made Jaya Senastri; I Nyoman Sutama
Postgraduated Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.256 KB) | DOI: 10.22225/pcsj.2.2.2021.48-53

Abstract

Philosophically, the river is the source of life, is the lifeblood of the earth, therefore the water flowing in the river must be kept pure and clean. The Tukad Mati River stretches from north to south in the middle of the village of Padangsambian Kaja, so that its position is squeezed between settlements and residents' housing, therefore the cleanliness of the water in Tukad Mati is strongly influenced by waste management from residential and residential areas. To help realize and maintain the cleanliness of the dead body, the team, with the permission of the Community Service Institute, UNWAR collaborated with partners (Padangsambian Kaja Village) through a community partnership program with outreach activities and location planning to build public awareness that rivers are not a dumping ground for all kinds of waste, for that it is necessary carried out: sorting waste from households to reduce waste to rivers, forming a community that cares about rivers and waste banks, doing mutual cooperation on a regular basis, carrying out supervision by related parties so that the rules run effectively, structuring the dead river so that it can be used as a tourist spot and fishing place.
PKM Banjar Sari Desa Sidakarya Denpasar Selatan I Wayan Arthanaya; I Gusti Bagus Suryawan; I Nyoman Sutama
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (752.354 KB)

Abstract

Di Banjar Sari Desa Sidakarya tidak lagi mempunyai tebe yang dapat digunakan sebagai pembuangan dan pemrosesan sampah, sehingga total sampah terkumpul di TPS dan TPA semakin menggunung. Hal ini tidak bias dihindarkan walaupun sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah diberlakukan. Tim PKM ingin mendorong dan membangkitkan peran ibu rumah tangga (PKK) agar sampah dipilah mulai dari rumah tangga, jika hal ini berjalan dengan baik maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan. Solusi untuk mengatasi persoalan mitra tersebut adalah dengan penyuluhan dan pendampingan sehingga ibu rumah tangga (PKK) berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah, khususnya pemilahan sampah di mulai dari hulunya yaitu rumah tangga.
Penguatan Hak Penguasaan Desa Adat atas Tanah PKD di Desa Cempaga I Nyoman Sutama; I Gusti Bagus Suryawan; I. B. Komang Suarka
Postgraduated Community Service Journal Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.4.1.2023.6-10

Abstract

The purpose of community service in Cempaga village is to increase villagers' understanding of the existence of customary land, especially PKD land. The issues raised were the existence of tenure rights over customary land and efforts to strengthen customary village tenure rights over PKD land in the Cempaga customary village. The service method is carried out through counseling and assistance to indigenous village residents. With the enactment of the ATR/BPN ministerial decree number 276 / KEP – 19.2 / X / 2017 it is stated that customary villages are the subject of communal rights in land registration. This provision is strengthened by the enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN number 6 of 2018 concerning complete systematic land registration (PTSL) which stipulates that customary land must be registered. Referring to this regulation, PKD land in Cempaga village can be registered in the name of Cempaga customary village. This provision was strengthened by the PERDA of the Province of Bali concerning customary villages which states that customary land is registered in the name of a customary village, so that the position of a customary village in the control of customary land is very strong.
Penyusunan Masterplan Objek Wisata Spiritual Alas Metapa Desa Peninjoan Bangli I Gusti Bagus Suryawan; I Wayan Wirya Sastrawan; I Wayan Arthanaya
Postgraduated Community Service Journal Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.4.2.2023.63-69

Abstract

Peninjoan Village has the potential in the form of Alas Metapa natural springs which are worthy of being developed into new tourist attractions in the form of Spiritual Tourism Objects and Water Parks. The purpose of this PKM is as a concrete form of one of the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Service. During the PKM implementation process at the Alas Metapa Object, there are several conclusions that can be drawn, among others, the Alas Metapa Object arrangement masterplan drawing that was approved during the FGD and will subsequently be made a detailed DED drawing of each part of the nista, madya, and main mandala. PKM partners and the local community are very cooperative in providing data needs related to the potential and problems that are the basis for the PKM Team in solving problems. Suggestions that can be conveyed by the PKM Team during this PKM activity are the involvement of the PKM Team and architectural experts only in planning, but in the development implementation stage it is no less vital so that the hope is that what is planned can be carried out properly and as expected.