Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.663

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Respublica Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum

Aprinelita Aprinelita

Universitas Islam Kuantan Singingi

Author-ID : 4088682

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi shilvi richiyanti; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Ita Iryanti; Halmadi Asmara; sahri muharam
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information is a regulation that is often in direct contact with various groups of people in this advanced technology era. In general, the ITE Law has not been well socialized among high school students, especially SMAN 1 Gunung Toar, due to various factors, one of which is the lack of student understanding of the existing laws and regulations. As for the material in the Community Service material at SMAN 1 Gunung Toar, among others: What is the ITE Law, Am I covering the actions regulated in the ITE Law, what actions and sanctions are given to the perpetrators ITE Law criminal

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.B TELUK KUANTAN Silvirichi Yanti; Aprinelita Aprinelita
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan? Apa factor penghambat pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,dengan cara survey dan alat pengumpulan data berupa wawancara. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lemabaga pemasyarakatan kelas II.B Teluk Kuantan ada dua bentuk yaitu pertama pembinaan kepribadian yang mana berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,pembinaan intelektual,pembinaan kesadaran hukum. Yang kedua pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, dan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yan g salah satu hasil keterampilan narapidana wanita dilapas kelas II.B teluk Kuantan yaitu batik kuansing. Hambatan yang dihadapi narapidana wanita dilapas kelas II. B teluk Kuantan yaitu sarana dan prasarana belum memadai seperti kurangnta kamar untuk warga binaan wanita dilapas teluk Kuantan,lebihnya kapasitas kamar narapidana wanita dilapas kelas II.b Teluk Kuantan sehingga mereka ditempatkan di satu kamar yang saling berdesak-desakan

Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021: Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah Universitas Islam Kuantan Singingi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/prosidinguniks.v0i0.1997

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Penting nya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Desa yang dibuat belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik secara materil maupun formil, serta tidak jarang pula ditemui kendala dalam implementasi peraturan desa itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan peraturan desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, Penyusun Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak secara Mekanisme dan alur, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlalu. Namun jika peneliti melihat Peraturan Daerah tersebut dari persfektif “Teknik Legal Drafting. Kedua, Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam upaya menertibkan hewan ternak serta menjadi solusi bagi permasalahan hewan ternak di Desa Koto benai. Selain Perangkat desa, Anggota BPD, masyarakat juga mempunyai peran dalam implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak ini.

Meratapi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus) Marta, Mohammad Fajar; Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Muharam, Sahri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16755

Pendidikan merupakan akar yang harus ditanam agar anak perempuan mempunyai cita-cita dan kemandirian yang kokoh. Sekolah merupakan tempat perkembangan bagi anak-anak untuk menikmati pelajaran, membentuk perilaku dengan tujuan masa depan yang cerah. Demikian, karena anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dan untuk berkembang setelah lahir di permukaan bumi. Anak yang terlahir cerdas tentu dari rahim seorang perempuan yang cerdas, mandiri, dan tangguh. Kecerdasan membutuhkan waktu dan proses untuk mengembangkan diri seseorang, kelak untuk bertahan hidup. Dikisahkan dari Siti Maryam seorang perempuan yang shalih, mandiri dan mampu bertahan dengan keyakinan dan bimbingan Illahi mampu mengalahkan semua fitnah, hingga melahirkan anak yang suci. Kisah Siti Maryam merupakan inspirasi bagi setiap perempuan, bagaimana mungkin seorang Siti Maryam mendapatkan pendidikan melalui Sekolah seperti saat ini. Dibalik mihrab Siti Maryam tiada jenuh senantiasa bertasbih, berzikir mengingat Allah SWT yang mampu menjaga kesuciannya menjadi seorang perempuan. Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini cenderung berdampak pengaruh besar bagi setiap anak. Selain di Sekolah, peran orang tua lebih inisiatif dan aktif untuk membimbing anak. Mengajak anak untuk bermain usai pulang Sekolah, dan berkomunikasi menjadi pendengar yang baik sebagai tempat sandaran, melepas kesedihan dan kesenangan yang dirasakan oleh anak. Kata kunci: anak, pendidikan, perempuan

Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Iqbal, Muhammad; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Aprinelita, Aprinelita; Ramadhanti, Rika; M, Sarjan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hukum,salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsan dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak pidana korupsi. Upaya membertantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (Preventif), seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ini adanya kendala yaitu faktor penghambatnya dari segi sumber daya manusia dan beban satuan kredit semester dan dalam pelaksanaan nya penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini harus adanya dasar hukum dari pimpinan pendidikan tinggi untuk terlaksana nya mata kuliah pendidikan anti korupsi, serta harus adanya Rencana Pembelajaran Semeseter yang di sesuaikan dengan ketentuan dari peraturan yang di keluarkan oleh intansi terkait.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Mambela, Febri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Aprinelita, Aprinelita
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1991

Law enforcement against criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Central Kuantan Sector Police takes preventive measures, namely seeking peace or mediation to the parties by providing input and solutions to problematic parties and socializing law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. domestic violence and repressive actions such as investigation, investigation, arrest, detention, search, confiscation, and submission of case files. Inhibiting Factors in Law Enforcement of Domestic Violence in the Police Legal Area of Central Kuantan Sector, namely Legislation Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors.

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi afrinald rizhan; Halmadi Asmara; Aprinelita Aprinelita
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level Pemerintahan dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang beperan sebagai aktor.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SMAN 1 SENTAJO RAYA shilvi richiyanti; Aprinelita Aprinelita; risma hayani; sahri muharam
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung es”. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Aprinelita Aprinelita; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Irianti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita Aprinelita; Muhammad Iqbal; Afrinald Rizhan; Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti; Ita Iryanti; Halmadi Asmara
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”

Co-Authors Admiral Admiral Afrinald Rizhan DESI APRIANI, DESI Halmadi Asmara Halmadi Asmara Heni Susanti Ita Irianti Ita Iryanti Ita Iryanti M, Sarjan M.Musa M.Musa Mambela, Febri Marta, Mohammad Fajar Moza Dela Fudika Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muharam, Sahri Nurwijayanti Ramadhanti, Rika risma hayani Rismahayani, Rismahayani Rosyidi Hamzah sahri muharam Selvi Harviasantri shilvi richiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Silvirichi Yanti Sri Arlina Surizki Febrianto Teguh Rama Prasja

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search