Garuda - Garba Rujukan Digital

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013) Amin, Rahman
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.81 KB)

AbstrakTindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang saat ini dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran gelap narkotika yang memiliki struktur, perencanaan serta dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya. Salah satu langkah efektif untuk mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika yaitu menggunakan pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan sejak penyidikan hingga pembuktian di persidangan. Tulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 920K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid.Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (reward) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.Kata kunci: hakim, pertimbangan, saksi pelaku yang bekerjasama, terdakwa.AbstractNarcotics criminaloffense is an extraordinary crime that is currently done by a syndicate oforganized illicit traffic of Narcotics has a structure, as well as the planningdone covertly so hard in his demonstration. One of the effective measures to uncover the illicit traffic of narcotics syndicate that uses the actors involved in the syndicate to provide information from the investigation to proof at trial. This paper discusses the basic consideration of judges in Supreme Court Decision No. 920K/ Pid.Sus/2013. The method used is a normative legal research thatanalyzedqualitatively. The research concludes that the basic consideration of the judge in determining the defendant as a witness who cooperated (Justice collaborator) refers to the provisions of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2011 on the treatment for the reporting crime (Whistleblower) and a witness who cooperated (Justice collaborator) in the case of certain crimes. Consideration of judges in the Supreme Court ruling No. 920K/Pid.Sus/2013 the defendant establishes the crime of Narcotics as a witness who cooperated (Justice collaborator) complies with the requirements set forth in the Circular of the Supreme Court. From the research results suggested that the judge can give a reward form a significant reduction of sentence on the role that has been given by a witness who cooperated in uncovering criminal acts.Keywords: Judge, justice collaborator, justice consideration.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Amin, Rahman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.271

Penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang melibatkan sindikat peredaran gelap Narkotika yang memiliki struktur dan jaringan yang tertutup sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam pemberantasannya. Untuk menembus ke dalam jaringan sindikat Narkotika dengan diperlukan peran dari pelaku yang secara langsung terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan dalam rangka mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar, sehingga terhadap pelaku yang telah bersedia bekerjasama tersebut perlu diberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konsep perlidungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana saat ini belum memadai, dimana perlindungan yang diberikan hanya terbatas pada perlindungan dari laporan balik pelaku yang diungkapnya dan bukan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang perlu adanya perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum tidak hanya pada kasus yang sama, perluasan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan perluasan bentuk perlindungan lainnya selama menjalani proses peradilan

Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Amin, Rahman; Manalu , Iren
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 4 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Remaja merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai peran dan kedudukan yang sangat signifikan dalam menentukan masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, dewasa ini banyak generasi muda dalam hal ini remaja yang terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hukum khususnya penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak negatif bagi perkembangannya. Atas hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja Karang Taruna RW 6 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana Narkotika masih minim, dan setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana Narkotika semakin meningkat. Luaran kegiatan ini dituangkan dalalm laporan pelaksanaan kegiatan dan dimuat dalam jurnal ilmiah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Amin, Rahman; Van Hemert, Winda Apricilya
Empowerment Vol. 5 No. 02 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i02.4879

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, di mana saat ini penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang semakin pesat dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain memberikan manfaat, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Atas hal tersebut, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan kemudian akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah masyarakat Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat yang sehari-harinya menggunakan kendaraan bermotor dalam menunjang berbagai aktivitasnya kehidupannya. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang budaya tertib berlalu lintas menurut ketentuan undang-undang lalu lintas, serta menghasilkan luaran berupa laporan hasil penelitian yang dipublikasikan pada nurnal nasional ber-ISSN guna menambah referensi bagi akademisi maupun praktisi serta dapat menambah bahan dalam pengayaan bahan ajar kepada mahasiswa

Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja Rahman Amin; Iren Manalu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 4 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Remaja merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai peran dan kedudukan yang sangat signifikan dalam menentukan masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, dewasa ini banyak generasi muda dalam hal ini remaja yang terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hukum khususnya penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak negatif bagi perkembangannya. Atas hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja Karang Taruna RW 6 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana Narkotika masih minim, dan setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman remaja tentang tindak pidana Narkotika semakin meningkat. Luaran kegiatan ini dituangkan dalalm laporan pelaksanaan kegiatan dan dimuat dalam jurnal ilmiah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rahman Amin; Iren Manalu; Winda Apricilya Van Hemert; Muh Fikri Al Aziz
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i1.974

Negara hukum Indonesia berarti segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan serta peradilan terhadap seseorang yang tidak berdasarkan hukum, kesalahan terhadap orang, atau dalam penerapan hukumnya, maka orang tersebut berhak memperoleh ganti rugi guna memberikan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan karena belum ada Peraturan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Faktor penghambat penyelesaian ganti kerugian yaitu faktor substansi hukum yakni Keputusan Menteri Keuangan tentang ganti rugi tidak relevan dengan keadaan saat ini tetapi belum diubah, faktor perbedaan persepsi tentang pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian ganti kerugian, dan faktor tidak tersedianya anggaran secara khusus dialokasikan untuk penyelesaian ganti kerugian.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR Rahman Amin
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang saat ini dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran gelap narkotika yang memiliki struktur, perencanaan serta dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya. Salah satu langkah efektif untuk mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika yaitu menggunakan pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan sejak penyidikan hingga pembuktian di persidangan. Tulisan ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 920K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) merujuk pada ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid.Sus/2013 dalam menetapkan terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar hakim dapat memberikan penghargaan (reward) berupa pengurangan hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.Kata kunci: hakim; pertimbangan; saksi pelaku yang bekerjasama; terdakwa. AbstractNarcotics criminal offense is an extraordinary crime that is currently done by a syndicate of organized illicit traffic of Narcotics has a structure, as well as the planning done covertly so hard in his demonstration. One of the effective measures to uncover the illicit traffic of narcotics syndicate that uses the actors involved in the syndicate to provide information from the investigation to proof at trial. This paper discusses the basic consideration of judges in Supreme Court Decision No. 920K/ Pid.Sus/2013. The method used is a normative legal research that analyzed qualitatively. The research concludes that the basic consideration of the judge in determining the defendant as a witness who cooperated (Justice collaborator) refers to the provisions of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2011 on the treatment for the reporting crime (Whistleblower) and a witness who cooperated (Justice collaborator) in the case of certain crimes. Consideration of judges in the Supreme Court ruling No. 920K/Pid.Sus/2013 the defendant establishes the crime of Narcotics as a witness who cooperated (Justice collaborator) complies with the requirements set forth in the Circular of the Supreme Court. From the research results suggested that the judge can give a reward form a significant reduction of sentence on the role that has been given by a witness who cooperated in uncovering criminal acts.Keywords: Judge; justice collaborator; justice consideration.

Upaya Pencegahan Kejahatan Melalui Satuan Keamanan Lingkungan Amin, Rahman; Haryani Putri, Anggreany; Hadrian, Endang; Wardana, Ali; Pramudya Tama, Audy; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah Narima Ambarrini
Abdi Bhara Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/4vzb5503

Crime is a shadow of human civilization that follows the dynamics of human life which today is increasing both in quantity and quality caused by various factors that require appropriate prevention efforts, one of which is by empowering community members in Environmental Security Unit activities as a form of self-initiative security carried out voluntarily by the community. But in fact, the community still does not know and understand well the urgency of the Environmental Security Unit in preventing crime, so it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling on crime prevention efforts through the Environmental Security Unit. The target of community service activities in the form of counseling is people living in Cimuning Village, Mustika Jaya District, Bekasi City. The implementation of community service activities generally consists of the preparation stage, implementation stage, evaluation stage, and reporting of the output of activities. The results of this community service activity, First, that the activity ran smoothly which was attended by community members in Cimuning Village enthusiastically. Second, that the activities have increased knowledge and understanding to community members about crime prevention efforts through the Environmental Security Unit.

IMPLEMENTATION OF THE BEST INTERESTS PRINCIPLE FOR CHILDREN WHO COMMIT VIOLENT CRIMES RESULTING IN THE DEATH OF CHILDREN (STUDY IN THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT) Amin, Rahman; Al Aziz, Muh. Fikri
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i1.1019

Children are the future generations of the nation and state, and it is essential that they receive protection to ensure their growth into fully developed human beings. However, in today's society, many children become entangled with the law, go through legal processes, and even face criminal sentences, where the principle of the best interests of the child is not yet the primary consideration for law enforcement authorities in handling cases involving children. This situation can have negative effects on a child's development. This study is a normative-empirical legal research with a legislative and case-based approach. The research findings indicate that the implementation of the best interests principle for children who commit violent crimes resulting in the death of children (a study conducted in the Central Jakarta District Court) is not yet optimally realized. During the legal proceedings, investigators and prosecutors still detain children, imprisonment remains the prosecutor's choice in the indictment, and during the trial, judges still opt for primary imprisonment as a punishment, even though there are alternative forms of sanctions such as rehabilitation, either within or outside institutions, which could be imposed on children, considering the conditions they are currently experiencing for their future well-being and development.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Amin, Rahman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.271

Penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang melibatkan sindikat peredaran gelap Narkotika yang memiliki struktur dan jaringan yang tertutup sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam pemberantasannya. Untuk menembus ke dalam jaringan sindikat Narkotika dengan diperlukan peran dari pelaku yang secara langsung terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan dalam rangka mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar, sehingga terhadap pelaku yang telah bersedia bekerjasama tersebut perlu diberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konsep perlidungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana saat ini belum memadai, dimana perlindungan yang diberikan hanya terbatas pada perlindungan dari laporan balik pelaku yang diungkapnya dan bukan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang perlu adanya perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum tidak hanya pada kasus yang sama, perluasan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan perluasan bentuk perlindungan lainnya selama menjalani proses peradilan

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search