Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Litbang Polri KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal KIK-AK
Rahman Amin
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat Amin, Rahman; Al Aziz, Muhammad Fikri; Manalu, Iren
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i1.35

Abstract

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Pusat dilakukan oleh Penyidik setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban yang dilakukan setelah Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat terdiri dari faktor penegak hukum yaitu pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor substansi hukum yakni substansi Surat Edaran Kapolri yang mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian perkara dengan korban manusia dan syarat formiil tentang jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan faktor budaya hukum masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaiakan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif.
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Amin, Rahman; Pratama, Alfin; Manalu, Iren
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i2.148

Abstract

Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik, namun dapat menjadi permasalahan apabila kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran lalu lintas telah berpindah kepemilikan atau dikemudikan oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang Elektronik yaitu faktor substansi hukum yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, serta faktor alam atau lingkungan.
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL amin, rahman; Wijanarko, Dwi Seno; Haryani Putri , Anggreany; Kawita Chandra, Januanto; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah
Abdi Bhara Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/kdycnc27

Abstract

Era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi salah satunya media sosial selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan hukum, di mana dewasa ini sering terjadi penggunaan media sosial yang tidak sesuai etika dan ketentuan hukum sehingga menjadi penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan ini, Pertama, secara umum kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana tanpa ada kendala yang berarti. Kedua, kegiatan ini telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tentang etika dan ketentuan hukum dalam menggunakan media sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Rosyidi , Intan; Amin, Rahman
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/njxv4s28

Abstract

Whistleblowers are parties who report and provide information to law enforcers about criminal acts of corruption that occur, but in fact, there are still cases where Whistleblowers do not receive protection in exposing criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. This research aims to find out what the position of Whistleblowers is in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, and how Whistleblowers are protected in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research results show that the position of a Whistleblower is a fact-telling witness who provides information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services that occur as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Legal protection for Whistleblowers in cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, although it has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, where implementation is carried out by LPSK and other law enforcement agencies, there are still several cases where Whistleblowers can be found. receive physical and psychological threats, as well as being criminally reported so that regulations regarding the protection of Whistleblowers need to be strengthened to provide maximum legal protection.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Melalui Mediasi Muhammad Rouf; Amin, Rahman; Amin, Rahman Amin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3645

Abstract

Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau perselisihan yang berujung pada terjadinya sengketa yang dapat merugikan bagi para pihak yang bersengketa sehingga memerlukan upaya penyelesaian untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan salah satunya melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama, bahwa ketentuan tentang alternatif penyelesaian sengketa telah diatur sejak jaman Hindia Belanda yang dinyatakan masih berlaku hingga digantikan dengan ketentuan yang baru, dan kemudian Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indoensia. Kedua, bahwa implementasi alternatif penyelesaian sengketa dalam jual beli melalui mediasi dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaian sengketa yang terjadi karena memiliki kelebihan atau keuntungan antara lain biaya yang murah, cepat dan saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa (win-win solution) menggunakan mediator sebagai penengah yang tidak memihak dan menawarkan solusi yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.
Penyuluhan Hukum Tentangg Penggunaan Kekuatan Dalam Pelaksanaan Tugas POLRI amin, rahman; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Audy Pramudya Tama; Lidya Novega; Diah Narima Ambarrini; Amelia Vega Firdaus
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/q09gvp31

Abstract

Polri sebagai alat negara memiliki tugas salah satunya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana Polri berwenang untuk menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, masih sering terjadi tindakan penggunaan kekuatan oleh Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri. Sasaran kegiatan ini adalah anggota Polri yang berdinas di Polsek Metro Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, Pertama, kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, di mana peserta kegiatan sangat antusias mengkuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kedua, kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Metro Kemayoran yang menjadi peserta kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum sebagai bekal dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, dan terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas rahman amin
Jurnal Litbang Polri Vol 24 No 3 (2021): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46976/.v24i3.156

Abstract

Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya bertugas sebagai penyelenggara lalu lintas di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, Polri menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement yang dapat mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya sebagai bukti pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan pada fungsi lalu lintas sebagai pelaksananya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement terhadap pelanggaran lalu lintas saat ini belum dapat berjalan maksimal, di mana dasar hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement belum diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehinga tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Polda dimana pelanggaran tersebut terdeteksi, belum adanya unit atau bagian khusus di Direktorat Lalu Lintas Polda yang menangani Electronic Traffic Law Enforcement, terbatasnya kemampuan kamera ETLE untuk merekam pelanggaran lalu lintas, belum tersedia sarana atau fasilitas dan anggaran dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, dan masih rendahnya budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Optimalisasi fungsi lalu lintas dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, dilakukan pada beberapa aspek yaitu aspek substansi hukum yakni pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum penerapan Electronic Traffic Law Enforcement, pembentukan unit atau bagian khusus di Direktorat Lalu Lintas Polda yang menangani Electronic Traffic Law Enforcement, pengembangan kemampuan fitur kamera ETLE agar dapat merekam jenis-jenis pelanggaran lainnya, penyediaan sarana atau fasilitas pendukung petugas ETLE, penyediaan anggaran yang memadai dan peningkatan budaya hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang ketentuan berlalu lintas
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amin, Rahman; Hadrian, Endang; Haryani Putri, Anggreany; Pramudya Tama, Audy; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah; Vega Firdaus, Amelia; Wahyudin, Sukri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4577

Abstract

Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang berisi ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, di mana Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, namun kenyataannya, warga masyarakat belum mengetahui dan memahaminya yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat sehingga menjadi penting untuk mengadakan penyuluhan hukum. Sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat yang tergabung pada Komunitas Bhara Jaya Law Runners yang tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana. Kedua, kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada warga masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Bhara Jaya Law Runners sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum kepada warga masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Co-Authors Al Aziz, Muh. Fikri Al Aziz, Muhammad Fikri Amelia Vega Firdaus Amin, Rahman Amin Anggreany Haryani Putri Audy Pramudya Tama Diah Narima Ambarrini Endang Hadrian Hadrian, Endang Haryani Putri , Anggreany Haryani Putri, Anggreany Iren Manalu Iren Manalu Ishanti Nurjanah Rahayu R Kawita Chandra, Januanto Lidya Novega Manalu , Iren Manalu, Iren Muh Fikri Al Aziz Muhammad Fikri Al Aziz Muhammad Rouf Narima Ambarrini, Diah Narima Ambarrini, Diah Narima Ambarrini Novega, Lidya Pramudya Tama, Audy Pratama, Alfin Rosyidi , Intan Van Hemert, Winda Apricilya Vega Firdaus, Amelia Wahyudin, Sukri Wardana, Ali Wijanarko, Dwi Seno Winda Apricilya Van Hemert