Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
Ilham Aldelano Azre
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat(Studi Kasus PT Grafika Jaya Sumbar) Ilham Aldelano Azre
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 2 No 3 (2017): Vol 2, No 3 (2017): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.38 KB) | DOI: 10.25077/jakp.2.3.187-203.2017

Abstract

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. BUMD banyak dijalankan tidak secara efisien,inefisiensi yang dialami tersebut disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi dan manajemen yang buruk, perilaku perburuan rente dalam kebijakan, serta ketidak efisienan dalam menjalankan perusahaan, serta tidak adanya tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik sehingga prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas serta keadilan menjadi pemasalahan yang mendasar dalam pengelolaan BUMD. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah.
Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar Ria Ariany; Desna Aromatica; Hendri Koeswara; Ilham Aldelano Azre; Kusdarini Kusdarini; Muhammad Ichsan Kabullah; Misnar Sitriwanti; Roni Ekha Putera; Rozidateno P Hanida; Syamsurizaldi Syamsurizaldi; Wewen Kusumi Rahayu; Yoserizal Yoserizal
Warta Pengabdian Andalas Vol 26 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.26.1.7-15.2019

Abstract

After the enactment of the Village Law which is full of various new policies, it also has implications for the Village Consultative Body (BPD) with changes in the position, duties, functions and authority of the BPD. One of them is the issuance of Permendagri No. 110/2016 concerning BPD, and most recently in the context of West Sumatra the issuance of the Regional Regulation of West Sumatra Province No 7/2018 concerning Nagari. This Perda is claimed to be the first indigenous village regulation in Indonesia that wants to show the existence of Nagari "Asli" vis a vis with the implementation of modern village government in the implementation of public services. On the other hand, the weak role and function of BPD in running village government still occurs, including Nagari Sumanik. This dedication activity was to provide an understanding of the shifting position of BPRN; increase the understanding of BPRN members regarding their roles, functions, duties and authorities; and strengthening the role of BPRN in supporting the administration of the nagari government. The method of implementing community service included 3 (three) stages, namely; 1) Preparation; 2) Implementation; and, 3) Program evaluation or reflection on activities. Not all Regencies / Cities have responded to the policies of the Nagari Government in West Sumatra, including the Tanah Datar District, so this service activity is important for BPRN Sumanik, where not all members have a government background in strengthening their capacity to carry out their duties and functions and anticipate changes in policy.
PENGAWASAN KAPAL WISATA BAHARI DI KOTA PARIAMAN Harry Rahman Syafnil; Roni Ekha Putera; Ilham Aldelano Azre
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 2, No 2 (2020): JULI - DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v2i2.3140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal wisata bahari merupakan angkutan laut yang digunakan untuk melakukan penyeberangan ke pantai dan pulau tujuan destinasi wisata. Pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamtan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman sesuai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 182/550/2018. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan berasal dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Bahari Kota Pariaman. Adapun hasil dari penelitian adalah pengawasan kapal wisata bahari di Kota Pariaman tidak berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kapal wisata bahari yang tidak memiliki surat kapal dan surat izin usaha, kapal yang belum menyediakan pelampung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas kapal, kapal yang melakukan bongkar muat penumpang diluar garis muat yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan oleh tim yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan perencanaan.Kata kunci: Kapal Wisata Bahari, Pengawasan
Co-Authors Desna Aromatica Harry Rahman Syafnil Hendri Koeswara Misnar Sitriwanti Muhammad Ichsan Kabullah Ria Ariany Roni Ekha Putera Rozidateno P Hanida Syamsurizaldi Syamsurizaldi Wewen Kusumi Rahayu Yoserizal Yoserizal