Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal HAM TAHKIM Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Law Journal J-CEKI
Tuti Haryanti
IAIN Ambon
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : TAHKIM

 1 
HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA Mohdar Yanlua; Tuti Haryanti; Abdul Kasim Abdul Kasim Peisama
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2398

Abstract

The birth of the e-court application has changed the justice system in Indonesia. The Supreme Court continues to encourage every judicial institution to implement Perma's orders, including the Ambon Religious Court. This study aims to examine the implementation and obstacles of the electronic justice system in the Ambon Class IA Religious Courts.The research method used is empirical with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with several informants at the Ambon Religious Court. Secondary data, namely reviewing and analyzing legal provisions, articles related to the object of study. The results showed that the Ambon Religious Court had attempted to implement the electronic justice system, but it was not yet optimal. There are several obstacles encountered in its implementation, namely the low ability of justice seekers to use the e-court feature, justice seekers do not know the utility value of e-court and inadequate internet facilities. Therefore, the Ambon Religious Courts need to conduct education and socialization of e-courts to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judiciary without deviating from the principles of civil procedural law.Keywords: Electronic Justice System, Barriers, Ambon Religious Court
PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM Tuti Haryanti
TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v16i2.1500

Abstract

ABSTRAK Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik para wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata tetapi perkembangan wisata dengan konsep halal tourism belum berkembang seperti negara maju. Sebagai negara mayotitas muslim, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan wisatawan termasuk wisatawan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan halal tourism untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep halal tourism tetapi belum optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Dalam mengoptimalkan pengembangan halal tourism, negara aktif berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang halal tourism. Negara sebagai regulator perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai upaya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim. Kata kunci: Halal Tourism, Perlindungan hukum, Wisatawan Muslim
EFEKTIFITAS PENERAPAN DAN PENGAWASAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DI PROVINSI MALUKU Nasaruddin Umar; Tuti Haryanti
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.5028

Abstract

AbstrakNotaris merupakan salah satu profesi yang rentang untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Mengenali pengguna jasa merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan tugas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan efektivitas fungsi pengawasan kementerian Hukum dan HAM terhadap notaris di Maluku.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat perskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Notaris sudah sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa namun belum optimal dan komprehensif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengawasan penerapan PMPJ kepada Notaris di Maluku secara efektif namun menemui hambatan berupa minimnya kewajiban dalam memberikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK padahal profesi Notaris menjadi sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan penguatan ataupun sanksi hukum kepada Notaris yang belum memaksimalkan PMPJ. Kata Kunci: PMPJ, Notaris, Pengawasan
KOEKSISTENSI NILAI TRADISI BATANATI MASYARAKAT PULAU BURU DENGAN HUKUM ISLAM Haryanti, Tuti; Ramsay, Sahur; Siompu, Risna
TAHKIM Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batanati is a tradition of the Batujungku community on Buru Island which is carried out before a celebration. The community helps each other by handing over a sum of money to the owner of the celebration and is mandatory. This study aims to explore the substantive values ​​of the batanati tradition of the Buru Island community and its coexistence with Islamic law. This study uses empirical research using primary and secondary data. Furthermore, the data obtained is then analyzed based on the perspective of Islamic law. This study uses a conceptual and historical approach to reveal the coexistence of the substantive values ​​of the batanati tradition with Islamic law. The results of the study show that the batanati tradition is an interaction between individuals that contains local wisdom, namely the values ​​of mutual assistance, unity, togetherness and brotherhood. These values ​​become a reference and are cultivated by the community in each generation so that they become a social force. In an Islamic perspective, the batanati tradition is categorized as 'urf Sahih because it is a habit that has been carried out from generation to generation and can also be accepted and carried out by many people and does not conflict with sharia'. Therefore, the Batanati tradition needs to be maintained and the Batanati tradition continues to prioritize deliberation and consensus in order to be in line with Islamic values. Keywords: batanati tradition, islamic law, values
PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT Musli, ode; Tubaka, Abdul Manaf; Haryanti, Tuti; La Jamaa
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v21i2.11891

Abstract

This research examines the application of Islamic criminal law in addressing the negative impacts of online gambling on society, both socially and economically. The main objective of this study is to analyze the effectiveness of applying Islamic criminal law in dealing with the negative impacts caused by online gambling through a normative juridical approach. The method used is normative juridical, examining laws and regulations, fatwas, and the principles of Islamic criminal law relevant to online gambling issues. The findings show that although Islamic criminal law is firm on gambling, its application within Indonesia's positive law has not been fully effective in mitigating the negative impacts of online gambling. In conclusion, the application of Islamic criminal law can be an alternative solution to address the negative impacts of online gambling, but it requires harmonization with the prevailing positive law in Indonesia. Additionally, preventive efforts from the government and society are necessary to prevent the spread of online gambling. Keywords: Islamic criminal law, online gambling, social impact, preventive efforts
Co-Authors Abdul Kasim Abdul Kasim Peisama Adiguna Kharismawan Ahmadi Miru, Ahmadi Akiho Tsuji Irvan Mawardi La Jamaa Mohdar Yanlua Musli, ode Nasaruddin Umar Nasaruddin Umar Nasaruddin Umar, Nasaruddin Nur Susmining Harti Hulihulis Nurhayati Mardin Pikahulan, Rustam Magun Ramsay, Sahur Sahur Ramsay Siompu, Risna Tubaka, Abdul Manaf Vivi Nur Qalbi