Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DI KAWASAN PERUMNAS III KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR Ika Muthya Anggraini; Ir. Zainal Wahyu; Muji Listyo Widodo; Temmy Hastian
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 5 No 2 (2022): APTEKMAS Volume 5 Nomor 2 2022
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36257/apts.v5i2.4459

Abstract

The Perumnas III Complex is one of the residential areas in the Tanjung Hulu Village, East Pontianak District. The main problem in the housing area of ​​Perumnas III, especially RW 09, Tanjung Hulu Village, East Pontianak District, is that it is vulnerable to flooding during the rainy season. This condition will get worse when high tide occurs. Drainage channels are no longer able to accommodate high rainfall. The efficiency of the existing line has been reduced. Sedimentation and garbage that clog causes the flow of water can not flow optimally and smoothly. The daily activities of residents are disrupted and the environment becomes unhealthy. Based on the background of these problems, residential areas require real knowledge and action in the implementation of making good drainage. The purpose of this PKM implementation will be to provide education to the community and examples of drainage modeling to be applied in the residential area. The method used in this PKM is the lecture/discussion method, and the demonstration method. The results of this PKM activity are expected to increase the knowledge of residents after socializing the urban drainage system, Operation-Maintenance (OP) of drainage channels and Clean and Healthy Life Behavior (PHBS). This PKM activity will also produce examples of drainage modeling to be applied in the residential area of ​​Perumnas III, especially RW 09.
Challenges in Law Enforcement of Land and Forest Fires in West Kalimantan Temmy Hastian; Aman Serah, Yenny; M.Fahmi Hazdan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 2: April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i2.4804

Abstract

This article explores the challenges faced by law enforcement against forest and land fires. Forest and land fires in West Kalimantan are environmental problems that often occur every year, especially during the dry season, and have an impact on various aspects of life in the community. Although the laws and regulations have regulated the imposition of sanctions on forest and land-burning perpetrators, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Article 69 paragraph (1) letter h, in reality, there are still various interpretations. in its application. The problems revealed in this study are what factors influence the optimization of environmental law enforcement against the act of clearing land by burning. Through the normative juridical research method, it was revealed that the results of the study were still finding various interpretations of the prohibition on setting land clearing by burning, which is a factor that affects the non-optimal enforcement of environmental law due to land clearing by burning, especially perceptions of exceptions to the prohibition on setting up land clearing by burning, paying close attention to really local wisdom in their respective areas
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Aman Serah, Yenny; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order : (An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978) Hazdan, Muhammad Fahmi; Yenny Aman Serah; Temmy Hastian
Reformasi Hukum Vol 29 No 1 (2025): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i1.1121

Abstract

Maintaining public order is one of the responsibilities of both the central and regional governments. The Regional Government of Kapuas Hulu Regency still relies on legal foundations in force since 1978 to maintain public order. This research aims to examine the validity of the Regional Regulation of Kapuas Hulu Regency Number 9 of 1978 concerning the Implementation of Cleanliness and Public Order and to analyze the urgency of establishing a new regional regulation on public order in Kapuas Hulu Regency. This study employs normative legal research methods with a statutory approach focused on vertical and horizontal synchronization. The results of the research indicate two main issues in the implementation of the regulation. First, there is a discrepancy between the legal basis of the 1978 Regional Regulation, namely Law Number 5 of 1974, and the currently prevailing legislation (Law Number 23 of 2014), which grants broader autonomy to regional governments. Second, several public order issues emerging within the community have not been accommodated in the substance of the existing Regional Regulation. Based on these findings, it is concluded that there is an urgent need to update the Regional Regulation of Kapuas Hulu Regency on Public Order to align with meaningful participation mechanism.
Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Realizing a Law-Aware Village: A Law-Aware Family Group Approach to Improving Community Safety and Order Temmy Hastian; Aman Serah, Yenny; Rini Setiawat; Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitoru; Raymundus Loin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i2.4668

Abstract

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas merupakan salah satu desa yang memiliki potensi menjadi Desa Sadar Hukum, walaupun masih menghadapi kendala, diantaranya rendahnya kesadaran hukum di masyarakat desa dengan masih terdapat angka kriminalitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas di desa Kalimantan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Pendekatan mana merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas di desa. Melalui pendekatan ini, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat ditingkatkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum dan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum telah memberikan hasil yang positif. Setelah dibentuk, kelompok Keluarga Sadar Hukum telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan hukum di desa. Selain itu, kelompok Keluarga Sadar Hukum juga telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Kelompok ini telah membantu Desa dalam pemenuhan indikator pencapaian anugerah Desa Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, pendekatan kelompok Keluarga Sadar Hukum merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa